Agen Casino Terbaik - Juru Bicara Kepresidenan, Fadjroel Rachman menegaskan Presiden Joko Widodo menolak Pemilihan Presiden dikembalikan ke Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Pernyataan ini menanggapi usulan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) agar Presiden dipilih lagi oleh MPR.
"Apapun pendapat masyarakat, Pak Jokowi tegas katakan beliau lahir dari Pilkada langsung, baik di Solo maupun Gubernur Jakarta. Beliau lahir juga dari Pemilihan Presiden langsung, dua kali, di Indonesia, karena itu sesuai dengan konstitusi UUD 1945," kata Fadjroel di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (29/11).
Fadjroel mengingatkan kembali isi pidato Jokowi pada 15 Agustus 2019 lalu. Dalam pidato, Jokowi menegaskan bahwa dirinya lahir dari Pemilihan Presiden secara langsung.
"Pernyataan sudah disampaikan pada bulan Agustus, coba dicek, Agustus 2019. Jadi tegas," ucap Fadjroel.
Fadjroel juga meneruskan pesan Kepala Negara bahwa Pemilihan Presiden langsung merupakan bagian dari proses memperoleh pemimpin yang berkualitas. "Saya ini produk pilihan langsung dari rakyat. Masa saya mendukung pemilihan presiden oleh MPR?" ujar Fadjroel mengulang pernyataan Jokowi.
Seperti diketahui, Pimpinan MPR menemui Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siradj di Kantor PBNU, Jakarta Pusat, Rabu (27/11). Ketua MPR Bambang Soesatyo atau Bamsoet serta pimpinan lain hadir sekitar pukul 14.00 WIB hingga pukul 16.30 WIB.
Dalam pertemuan tersebut membicarakan wacana amandemen Undang-Undang Dasar 1945. Dan PBNU sepakat terkait hal tersebut merujuk pada Musyawarah Nasional (Munas) Alim Ulama PBNU di Pondok Pesantren Kempek, Cirebon pada 2012.
"Tentang pemilihan Presiden kembali MPR, itu keputusan munas NU di Kempek, Cirebon 2012. Kiai-kiai sepuh, waktu ada Kiai sahal pas mah hidup, Kiai Mustofa Bisri, menimbang mudharot dan manfaat, Pilpres langsung itu hight cost, terutama cost sosial," kata Said usai melakukan pertemuan bersama Bamsoet di Kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (27/11).
Agen Casino Terbaik - Ketua Komnas HAM Ahmad Taufik Damanik mengatakan bahwa kondisi penegakan HAM pada Periode Pertama Pemerintahan Presiden Joko Widodo masih belum beranjak ke tahap yang lebih baik dari tahun sebelumnya.
Meskipun pemerintah telah menempatkan agenda penegakan HAM sebagai komitmen politik pemerintahan yang tercantum dalam Nawa Cita yang berbunyi "Menghormati HAM dan penyelesaian secara berkeadilan terhadap kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu".
Untuk itu Ahmad selaku Ketua Komnas HAM mendorong dan melakukan evaluasi program Pemerintahan Presiden Jokowi Periode Kedua di bidang penegakan HAM agar dapat terlaksana dengan baik, terukur, dan terjadwal.
"Ada tiga pesan kami untuk pemerintahan Jokowi - Ma'ruf 2019 -2024, yaitu pertama penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat, sebanyak 11 (sebelas) berkas kasus pelanggaran HAM berat yang telah dilimpahkan oleh Komnas HAM ke Kejaksaan Agung," Ucap Ahmad di Kantor Komnas HAM, Jakarta Selatan, Kamis (28/11).
Ahmad menyampaikan kasus-kasus pelanggaran HAM berat seperti Peristiwa Penembakan Misterius (Petrus) 1982-1985, Peristiwa Penghilangan Paksa Aktivis tahun 1997-1998, Peristiwa Trisakti, Semanggi I dan II tahun 1998 sampai saat ini belum ada langkah konkret dari Jaksa Agung untuk menindaklanjutinya ke tahap penyidikan dan penuntutan.
"Di dalam Pasal 21 jo. Pasal 23 Undang-Undang No. 26 Tahun 2000 jelas tentang Pengadilan HAM. Di mana di dalamnya undang-undang tersebut dinyatakan bahwa penyidikan wajib untuk diselesaikan dalam jangka waktu 90 hari sejak dinyatakan lengkap oleh penyidik," sambung Ahmad.
Selanjutnya Komnas HAM meminta kepada Pemerintahan Jokowi di periode kedua untuk dapat menangani konflik sumber daya alam (SDA) masih menjadi pengaduan yang banyak yang disampaikan ke Komnas HAM.
"Seiring dengan pembangunan infrastruktur yang gencar dilaksanakan oleh pemerintah dalam beberapa tahun terakhir ini banyak pengaduan masyarakat terkait dengan pembangunan infrastruktur seperti Pembangunan Jalan Tol, Revitalisasi Jalur dan Stasiun Kereta Api, Pembangunan Bandar Udara, Pembangunan Waduk," papar Ahmad.
Pemerintah yang saat ini sudah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 tentang Reforma Agraria. Namun di satu sisi masih terjadi tindakan kriminalisasi kepada warga yang melakukan upaya untuk memperoleh hak atas tanah terutama yang berada disekitar hutan dan masyarakat adat.
Terakhir Ahmad menyampaikan Pemerintahan Jokowi dapat dengan cepat menangani kasus-kasus intoleransi dan pelanggaran atas hak kebebasan berekspresi. Ahmad Berharap Pemerintahan Jokowi di periode kedua dapat cepat mengambil keputusan dalam penyelesaian pelanggaran HAM yang ada di Indonesia.
Agen Casino Terbaik - Badan Legislasi (Baleg) DPR segera merampungkan pembahasan daftar Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020. Rencananya, prolegnas akan selesai pada awal Desember 2019.
"Sekitar tanggal minggu pertama Desember. Kami sudah bisa rilis mana yang akan benar-benat kita jadikan prolegnas di 2020 dan mana yang akan masuk pada proses long list," kata Wakil Ketua Baleg Willy Aditya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (27/11).
Willy menjelaskan, pihaknya akan melakukan rapat kerja sinkronisasi terkait masukan omnibus law. Kemudian, baru bisa menentukan Undang-undang mana yang akan masuk dalam Prolegnas.
"Awal Desember kami sudah akan rapat kerja mensinkronisasi apa yang menjadi masukan dari pemerintah Kemenkum HAM sudah rilis 86 UU itu masuk long list," ungkapnya.
"Tapi untuk Prolegnas 2020 kami belum melakukan rapat kami masih belanja masalah minggu ini kami habiskan untuk RDP semua. Dan kemudian menunggu masukan secara official sari pemerintah mana yang kemudian omnibus mana yang kemudian UU prioritas lainnya," ucapnya.
86 RUU Masuk Prolegnas
Sebelumnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN) menetapkan 86 usulan Rancangan Undang-Undang (RUU) di lingkungan pemerintah untuk masuk dalam program legislasi nasional (prolegnas) jangka menengah tahun 2020-2024.
Dari 86 usulan RUU tersebut, 27 di antaranya masuk dalam prolegnas prioritas 2020, di mana lima RUU merupakan hasil putusan operan dari DPR periode sebelumnya.
"(Alasan pemilihan RUU masuk prolegnas) Kami membuat ada tingkatannya, ada tolak ukurnya. Dari mulai konsepsinya, kemudian juga mendengar di masyarakat," ujar Kepala Pusat Perencanaan Hukum Nasional BPHN, Djoko Pudjirahardjo di Jakarta, Senin (25/11/2019).
Dikutip dari Antara, berdasarkan data resmi dari Humas BPHN, lima RUU operan yang dimaksud adalah RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) usulan Kementerian Hukum dan HAM, RUU tentang Pemasyarakatan usulan Kemenkumham.
Selanjutnya RUU tentang Desain Industri usulan Kemenkum HAM, RUU tentang Bea Materai usulan Kementerian Keuangan dan RUU tentang Perkoperasian usulan Kementerian Koperasi dan UMKM.
Sementara itu, terdapat dua RUU yang masuk dalam kategori super prioritas, yakni RUU tentang Cipta Lapangan Kerja usulan Kemenkumham/Kemenko Perekonomian dan RUU tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat (RUU HKPD) usulan Kementerian Keuangan.
Djoko mengatakan, sebanyak 86 usulan RUU tersebut kemudian akan disempurnakan untuk selanjutnya diserahkan kepada Menteri Hukum dan HAM Yasonna Laoly.
Yasonna kemudian akan menyerahkan Usulan RUU itu ke Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Setelah diputuskan oleh presiden, usulan RUU itu akan dikirim ke DPR untuk dilakukan pembahasan dalam rapat badan legislasi.
Agen Casino Terbaik - Sekretaris Kabinet Pramono Anung menanggapi santai kritikan Wakil Ketua DPR Fadli Zon soal staf khusus Presiden. Dia menganggap kritikan Fadli sebagai hiburan.
"Terus terang kita kangen kalau pak Fadli enggak bilang itu. Jadi kita anggap saja itu hiburan dari Senayan untuk pak Presiden dan buat kami semua dari pak Fadli," katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (25/11).
Politikus PDIP ini menegaskan, Jokowi menjaring para staf khususnya dengan pertimbangan kapasitas dan kredibilitas.
"Kenapa kemudian dipilih orang-orang muda yang bertalenta, yang pintar, yang membawa perubahan karena memang yang dihadapi oleh bangsa ini berbeda dengan apa yang akan kami alami," ujarnya.
Fadli Zon : Stafsus Milenial Jokowi Cuma Pajangan
Cuitan yang diunggah Fadli Zon tersebut berasal dari kutipan wawancaranya dengan wartawan di kantor Lemhannas, Jakarta di hari yang sama, Sabtu (23/11).
Di depan banyak wartawan yang menanyakan tanggapan Fadli Zon tentang keputusan Jokowi mengangkat staf khusus dari kalangan milenial. "Cuma lisptik saja, pajangan sajalah itu. Kita mau melihat kinerja orang pada kapasitas, kapabilitas, tidak melihat umur, harusnya," ujar Fadli.
Fadli Zon lantas mengunggah berita hasil wawancara dirinya, dengan menambahkan cuitan judul yang cukup menyita perhatian warganet.
Billy Mambrasar Membalas Kritikan Fadli Zon
Pada Minggu (24/11) Billy Mambrasar membalas cuitan Fadli Zon.
"Part 1: Maaf Pak @fadlizon, anda menyebut kami lipstik, brt: Menganggap kami kosmetik (tidak ada manfaat signifikan), tidak berkompetensi, & tuduhan licik & bodoh kepada orang yang mengangkat kami (Pak Jokowi). Sebelum kami dtunjuk, kami sudah berkarya & ikut berkontribusi ikut membangun bangsa ini!" Tulis Billy.
Kiprah Billy Mambrasar Sebelum Jadi Staf Khusus Presiden
Billy merupakan salah satu putra Papua yang berprestasi. Dia telah berhasil lulus dari Institut Teknologi Bandung (ITB) dan kini tengah menempuh studi lanjutan di Universitas Oxford, London.
Sebelum berkuliah di Oxford, Billy sudah menyelesaikan studinya di Australian National University (ANU). Semua jenjang pendidikan Billy ditempuh lewat jalur beasiswa, LPDP dan beasiswa lainnya.
Tahun 2009 Billy mendirikan Yayasan Kitong Bisa, yayasan yang bergerak di bidang pendidikan untuk anak-anak di Papua. Kini, dia masih dalam proses menyelesaikan tesis Magister (MSc)-nya di bidang bisnis.
Agen Casino Terbaik - Pendiri Netgrit Hadar Nafis Gumay menilai, masalah biaya politik pemilihan kepala daerah juga terjadi saat sistem pemilihan melalui DPRD. Dia tidak setuju dengan wacana pemilihan kepala daerah kembali dipilih DPRD.
"Bahwa pemilihan DPRD yang juga banyak masalah salah satu aspek diangkat menteri yaitu biaya politik tinggi. Dari DPRD bukan tidak ada biaya politik. Persoalan uang juga besar," ujar Hadar dalam diskusi di kawasan Matraman, Jakarta, Minggu (24/11).
Hadar mengatakan, masyarakat berpotensi melakukan protes tanpa henti jika kepala daerah yang dipilih DPRD tidak dikehendaki.
Lebih parah lagi, dengan sistem pemilihan kepala daerah melalui DPRD maka pertanggungjawaban kepala daerah kepada DPRD. Sehingga, ada potensi permainan uang agar kepala daerah tersebut tidak dimakzulkan.
"Itu terjadi setiap tahun di mana kepala daerah harus lapor hasil kerja jadi karena permainan politik permainan uang kalau tidak mereka bisa dijatuhkan," ujar mantan komisioner KPU itu.
Hadar menilai perdebatan terkait sistem pemilihan kepala daerah sudah selesai saat pada 2004 disahkan dalam UU Pilkada di mana kepala daerah dipilih langsung.
Hadar menilai, persoalan sistem pemilihan langsung berada dalam politik uang yang marak. Hal tersebut yang menurutnya perlu dibenahi.
Hadar menyarankan perlu ada undang-undang yang mengatur penggunaan uang salam Pilkada. Dia mengatakan, saat ini belum ada aturan ketat yang mengatur penggunaan uang dan sumbernya dalam pemilihan kepala daerah.
"Kami setuju evaluasi mendalam berdasar kajian dan data tapi jangan lompat karena ini sistem pemilihan," kata Hadar.
Agen Casino Terbaik - Sekjen PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto, menegaskan partainya hanya menginginkan amandemen UUD 1945 terbatas dan tidak sampai membahas soal perubahan masa jabatan presiden. Hasto menilai, masa jabatan presiden dua periode atau sepuluh tahun masih ideal.
"Sikap PDIP soal amandemen terbatas hanya terkait haluan negara mengingat bangsa ini memerlukan direction untuk menuju kepada apa yang kita mimpikan sebagai masyarakat adil dan makmur," kata Hasto di Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu (23/11).
"Kami tidak sependapat, karena semangat reformasi telah membatasi jabatan presiden sebanyak 2 periode paling lama," sambung politikus asal Yogyakarta itu.
Hasto menyebut, partai banteng memiliki tegas untuk memperjuangkan amandemen UUD 1945 secara terbatas. Salah satu poin yang diinginkan untuk diamendemen adalah menghadirkan kembali GBHN dalam UUD 1945 tersebut.
"Sebagai pedoman bagi seluruh arah perjalanan bangsa 25 tahun 50 tahun dan 100 tahun ke depan," ucap Hasto.
Usulan NasDem
Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani tidak mau menjawab urgensi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menambah masa jabatan presiden dan wakil presiden menjadi tiga periode dalam amandemen terbatas UUD 1945. Dia meminta semua pihak untuk menanyakan langsung pada partai yang mengusulkan itu, yakni Partai NasDem.
"Tentu ini harus ditanyakan kepada yang melayangkan ini kan bukan saya yang melayangkan. Ini ada yang menyampaikan seperti ini, kalau tidak salah mulai dari anggota DPR dari Fraksi NasDem tentu kita harus tanyakan kepada yang melayangkan secara jelas apa," kata Arsul di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).
PPP juga Menolak
Wakil Ketua MPR ini menilai, terlalu cepat untuk membicarakan soal penambahan masa jabatan presiden dan wakil presiden. Pasalnya saat ini MPR masih terus melakukan audiensi dengan masyarakat terkait amandemen.
"Di dalam jadwal MPR sendiri di tahun 2020 bahkan 2021 menampung berbagai aspirasi masyarakat yang terkait khususnya dengan rekomendasi dari MPR periode lalu. Mari kita lihat nanti di ruang publik seperti apa. Apakah katakanlah ini mendapatkan dukungan dari mayoritas rakyat atau tidak," ungkapnya.
Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, menilai penunjukan tujuh staf khusus (stafsus) Presiden Joko Widodo atau Jokowi tidak perlu diperdebatkan. Sebab, kata dia, penunjukan itu adalah hak prerogatif Jokowi sebagai pemimpin negara.
"Saya pikir tidak perlu diperdebatkan lagi karena itu juga hak prerogatif beliau dan itu tanggung jawab beliau. Dan beliau bertanggung jawab juga nantinya thd apa yg sudah diputuskan," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (22/11).
Penempatan stafsus, katanya, untuk hanya melakukan reformasi birokrasi di kalangan ASN dan bukan untuk Istana. Selain itu, dia melihat jumlah stafsus itu masih dalam batas wajar.
"Tapi saya pikir Pak Presiden diperlukan memang tim yang kuat untuk membantu beliau dalam rangka mewujudkan Indonesia maju. Dan saya pikir jumlah yang kemarin diumumkan itu, kalau presiden punya sembilan itu saya pikir wajar-wajar. Kalau kita lihat di luar negeri, staf khususnya banyak sekali," ungkapnya.
Stafsus Harus Benar-Benar Bantu Kerja Presiden
Kendati demikian, Dasco tetap berharap stafsus itu benar-benar bisa membantu Jokowi. Meskipun ada yang belum pernah berada di pemerintahan.
"Justru kemampuan kerja mereka itu dibutuhkan oleh pemerintah. Nah sehingga kita harapkan kemampuan mereka itu bisa membantu presiden dalam melaksanakan visinya," ucapnya.
Sebelumnya, Presiden Jokowi memperkenalkan tujuh orang staf khusus baru yang akan membantu di Istana. Sambil lesehan di teras Istana Merdeka, Jokowi memperkenalkan para staf yang rata-rata berumur 30 tahun itu.
Mengenakan kemeja putih, para staf khusus baru itu diperkenalkan, Kamis (21/11). Jokowi mengatakan, para staf khusus ini tidak akan full time membantu.
"Tidak harus tiap hari bertemu," kata Jokowi.
Berikut nama-nama staf khusus baru Jokowi dari kalangan milenial
1. Adamas Belva Syah Devara (29 tahun Lulusan S2 Harvard dan Stanford. Pendiri dan CEO Ruangguru)
2. Putri Indahsari Tanjung (23 tahun Lulusan Academy of Art San Fransisco)
3. Andi Taufan Garuda Putra (32 tahun Lulusan Harvard Kennedy School)
4. Ayu Kartika Dewi (Pendiri Gerakan Sabang-Merauke)
5.Gracia Billy Mambrasar (31 tahun lulusan Oxford Universtiy)
6. Angkie Yudistia (32 tahun). Ditunjuk Jokowi menjadi jubir presiden Khusus di bidang sosial
7. Aminuddin Maruf (33 tahun mantan ketum PB PMII)
Selain ketujuh staf khusus baru itu, Jokowi menyatakan staf khusus yang lama masih tetap bertugas seperti AA Ari Dwipayana dan beberapa nama lainnya.
Agen Casino Terbaik - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengusulkan ide tujuh tahun masa jabatan presiden, tapi dibatasi hanya satu periode. Dengan boleh menjabat satu periode, setiap presiden diharapkan akan bekerja maksimal.
"Jika hanya satu periode, setiap presiden akan bekerja semaksimal mungkin, fokus bekerja buat rakyat dan tak memikirkan pemilu berikutnya," kata Ketua DPP PSI Tsamara Amany dalam keterangan pers, Kamis (21/11).
Menurut Tsamara, masa jabatan satu periode akan membuat presiden terlepas dari tekanan politik jangka pendek dan akan lebih fokus untuk melahirkan kebijakan terbaik. Politik juga akan terbebas dari pragmatisme.
Masa kepemimpinan perlu diperpanjang sampai tujuh tahun, lanjut dia, agar tiap presiden punya waktu cukup untuk mewujudkan program-program kerjanya.
"Selanjutnya, satu periode ini akan menghilangkan konsep petahana dalam pemilihan presiden. Maka tak ada lagi kecurigaan bahwa petahana memanfaatkan kedudukannya untuk kembali menang pemilu," kata Tsamara.
Dalam pengamatan PSI, pada format 2x5 tahun pun, yang efektif cuma tujuh atau delapan tahun. "Dua atau tiga tahun sisanya biasa dipakai untuk penyesuaian awal periode dan kampanye pemilu berikut," kata Tsamara.
Terakhir, kata Tsamara, pemilu tiap tujuh tahun jelas akan menghemat biaya. "Jika biasanya tiap lima tahun ada pemilu, kelak hanya akan terjadi tiap tujuh tahun," pungkasnya.
Agen Casino Terbaik - Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Arief Budiman menyoroti polemik pilkada dikembalikan ke DPRD. Dia pun menyerahkan sepenuhnya mekanisme pilkada pada pembuat Undang-undang yakni DPR.
"Sebetulnya kalau terkait dengan sistem itu terserah pada pembuat UU. KPU mengevaluasi teknis pelaksanaannya, bagaimana KPU menjalankan teknis-teknis tahapan itu di lapangan," kata Arief di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (20/11).
Arief mengatakan pihaknya memang mengalami kesulitan saat melaksanakan pilkada langsung. Salah satu kesulitan ya adalah KPU harus mendistribusikan logistik pemilihan ke banyak daerah.
"Yang sulit ya tentu kami harus distribusi logistik ke banyak tempat, dibandingkan tidak langsung, misalnya kan tidak perlu distribusi logistik ke banyak tempat, karena pemilihannya ada dalam ruangan. KPU harus memutakhirkan data pemilu," ungkapnya.
Kendati demikian, Arief menyerahkan sepenuhnya keputusan pada DPR sebagai pembuat UU. Namun, ia mengaku siap jika saat ini KPU diharuskan melaksanakan pilkada langsung.
"Sampai hari ini KPU menyatakan siap untuk menyelenggarakan pemilu secara langsung," ucapnya.
Sebelumnya, Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia menegaskan, pihaknya masih akan mengkaji usulan Pilkada dikembalikan ke DPRD. Sebab, kata dia, Komisi II akan melakukan evaluasi pelaksanaan pilkada langsung terlebih dahulu.
"Kalau kita sepakat kemarin juga kementerian dalam negeri sepakat untuk melakukan evaluasi ya kita lakukan evaluasinya dulu baru kita bisa mengambil kesimpulan mau ke mana," kata Doli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (19/11).
Dia menjelaskan, ada beberapa opsi yang muncul saat melakukan evaluasi atau mengkaji pilkada langsung. Salah satu opsinya mengembalikan Pilkada ke DPRD.
"Nanti kalau kita melakukan kajiannya secara serius, opsinya bisa banyak. Jadi kembali ke DPRD itu adalah salah satu opsi, banyak lagi opsi lain," ungkapnya.
Agen Casino Terbaik - Wacana mengkaji ulang Pilkada secara langsung kembali mencuat. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menilai Pilkada langsung membuka peluang kepala daerah untuk korupsi karena mahalnya biaya pencalonan.
Peneliti ICW Kurnia Ramadhana menyatakan pihaknya menantang Tito untuk mengubah sistem kepartaian sebelum mengkaji ulang Pilkada langsung. Menurutnya, jika partai tidak lebih dulu dibenahi maka akan sulit mengatasi masalah biaya tinggi pencalonan kepala daerah.
"ICW menantang Mendagri untuk melakukan reformasi kepartaian sebelum mengubah format Pilkada. Pembenahan partai menjadi prasyarat utama sebelum mengubah model Pilkada. Tanpa pembenahan partai, maka tidak akan pernah menyelesaikan persoalan politik yang berbiaya mahal tersebut," kata Kurnia di Jakarta, Selasa (19/11).
Pemerintah Tak Ada Langkah Konkret
Meski demikian, Kurnia menganggap selama ini belum ada inisiatif dari pemerintah untuk mereformasi sistem kepartaian.
"Namun sejauh ini, belum ada respon konkret dari pemerintah untuk menindaklanjuti berbagai konsep pembenahan partai agar menjadi demokratis, modern dan akuntabel," pungkasnya.
Dia juga menilai analisis Tito soal Pilkada langsung rawan membuat kepala daerah korupsi adalah kesimpulan prematur. Tito, kata Kurnia, mengesankan politik uang dan pemilih menjadi sumber masalah.
"Namun wacana pemilihan kepala daerah menjadi tidak langsung merupakan kesimpulan prematur atas keinginan pemerintah yang baru akan melakukan evaluasi. Ada kesan seolah-olah mengarahkan persoalan Pilkada berbiaya mahal hanya kepada pemilih. Faktor politik uang dituding menjadi biang persoalan," tegas dia.
Tito Ungkit Mahalnya Ongkos Maju Pilkada
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengungkit mahalnya ongkos Pilkada secara langsung di hadapan anggota DPD RI dalam rapat bersama di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11). Dari perhitungannya, untuk mencalonkan diri sebagai Bupati, seseorang bisa mengeluarkan kocek Rp30 miliar. Angkanya bisa semakin tinggi mulai dari bupati hingga gubernur.
Tito menantang bertemu kepala daerah yang tidak mengeluarkan uang sepeserpun agar terpilih.
"Ya kalau ada yang menyatakan ga bayar nol persen, saya pengen ketemu orangnya," kata Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (18/11).
Pernyataan tersebut berkaitan dengan evaluasi Pilkada langsung. Menurut Tito sistem pemilihan kepala daerah saat ini membuka peluang kepala daerah untuk korupsi. Sebab, biaya untuk pencalonan sebagai kepala daerah sangat mahal.
Di sisi lain, gaji kepala daerah selama lima tahun tidak menutup ongkos politik yang dikeluarkan selama Pilkada. Tito bakal memberi hormat jika ada kepala daerah yang bersedia rugi atas nama pengabdian kepada masyarakat.
Agen Casino Terbaik - Ketua MPR RI Bambang Soesatyo atau Bamsoet menyatakan, pihaknya akan mengunjungi parpol yang menolak amandemen konstitusi untuk memasukkan pasal terkait Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).
Tiga partai tersebut adalah Golkar, Demokrat dan PKS.
"Safari politik MPR dalam rangka menyelesaikan PR (pekerjaan rumah) MPR sebelumnya. Di mana rekomendasinya itu adalah perlunya amandemen terbatas dan GBHN," kata Bamsoet di Kompleks Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Senin (18/11/2019).
Menurut Bamsoet, tiga partai tersebut tidak sreg amandemen UUD 1945 hanya menambahkan pasal terkait GBHN saja. Menurut ketiga partai itu, pengembalian GBHN bisa dilakukan dengan membuat undang-undang saja.
"Sehingga kami penting untuk bersafari lagi. Menggali apa yang kira-kira bisa kami tuntaskan dari PR (MPR) periode sebelumnya," ungkap dia.
Kata Bamsoet, safari ini tersebut demi membuka ruang publik untuk memberikan masukan terkait GBHN. Ia menegaskan bahwa safari itu bukan dalam rangka meyakinkan ketiga parpol itu untuk menghendaki amandemen. Melainkan meminta pendapat ketiganya terkait isu amandemen itu.
Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Komisi III DPR RI dari Fraksi Partai NasDem Ahmad Sahroni mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung (Kejagung) yang berhasil menangkap buronan kasus korupsi batu bara yang merugikan negara sebesar Rp477 miliar, Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim.
Kokos yang telah divonis empat tahun penjara dan denda sebesar Rp200 juta oleh Mahkamah Agung ini diketahui telah buron sejak 17 Oktober lalu, dan berhasil diamankan oleh Tim Intelejen Kejaksaan Agung di Ciracas, Jakarta Timur pada Senin (11/11) lalu.
"Saya mengapresiasi kinerja Kejaksaan Agung yang telah berhasil menangkap terdakwa korupsi yang merugikan negara sebanyak Rp477 miliar. Saya melihat bahwa ini adalah salah satu bentuk komitmen kuat kejaksaan agung dalam pemberantasan korupsi," kata Sahroni kepada wartawan pada Minggu (17/11).
Dia menilai, keberhasilan kejaksaan dalam menangkap Kokos juga dapat menjadi contoh bagi lembaga lain di bidang pemberantasan korupsi seperti KPK dan Kepolisian. Harapannya lembaga penegak hukum dapat saling bekerjasama dalam melaksanakan tugasnya.
"Menurut saya, penangkapan ini merupakan contoh yang bagus untuk KPK dan Kepolisian agar setiap lembaga bisa bekerja bersama-sama dalam memberantas korupsi dan menangkap buronan tindak pidana korupsi lainnya demi mengejar pengembalian dana ke kas negara," ujarnya.
Sahroni meyakini, dengan adanya sinergi yang makin solid antara KPK, Kepolisian dan Kejaksaan, maka usaha pemerintah dalam memberantas korupsi akan memberikan hasil yang lebih maksimal lagi.
"Karena pemberantasan korupsi itu pada dasarnya merupakan tanggung jawab kita bersama," tutupnya.
Kejaksaan Agung Pamer Tumpukan Uang Pengganti Korupsi Kokos Jiang
Kejaksaan Agung mengeksekusi barang bukti senilai Rp477.359.539.000 dari terpidana Kokos Jiang alias Kokos Leo Lim. Sebagian uang sitaan ditampilkan di Gedung Utama Ruang Sasana Pradana Kejaksaan Agung, Jakarta Selatan pada Jumat (15/11).
Jaksa Agung ST Baharuddin menunjukkan bukti uang pengganti senilai Rp100 miliar dari total Rp477.359.539.000. Tumpukan uang terdiri dari pecahan Rp100 ribu yang ditumpuk di atas meja panjang.
"Uang yang ada di sini Rp100 miliar, artinya kalau ditumpuk, kita tidak akan kelihatan yang ada di sini," kata Jaksa Agung ST Burhanuddin.
Burhanuddin mengatakan, Terdakwa Kokos Leo Lim dijatuhi pidana tambahan berupa membayar uang pengganti sebesar Rp477.359.539.000. Hal itu tertuang dalam putusan Mahkamah Agung nomor 3318 K/Pid/Sus Tahun 2019, tanggal 17 Oktober 2019.
Dia menjelaskan, uang pengganti tersebut telah disetor ke kas negara oleh jaksa eksekutor melalui sistem informasi PNBP online atau simponi Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan dengan kode billing 8201911139235018.
"Itu yang kami lakukan hari ini," kata Burhanuddin.
Kasus Korupsi PT PLN Batubara
Sementara itu, Kejaksaan Tinggi DKI Jakarta, Warih Wardono menjelaskan Kokos terlibat kasus korupsi dalam perjanjian kerjasama antara PT PLN Batubara dengan PT Tansri Madjid Energi (PT TME) terkait izin pengadaan batubara untuk keperluan PLN.
Saat itu, Kokos menjabat sebagai Direktur Utama PT Tansri Madjid Energi (PT TME).
Warih melanjutkan, di dalam proses perjanjian kerjasama itu banyak hal-hal yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
Atas kejadian itu, negara merugi hingga Rp477.359.539.000. Pendek kata, MA memvonis Kokos Leo Lim. Selain hukuman penjara, Harta Kokos dirampas untuk negara yang diperuntukkan sebagai pengembalian kerugian keuangan negara.
"Kokoh Sian sudah kita eksekusi badan, saat ini proses eksekusi terhadap uang pengganti yang diputus oleh MA," tutup dia.
Agen Casino Terbaik - Wakil Presiden Ma'ruf Amin menggelar pertemuan terbatas membahas strategi menghadapi terorisme dan radikalisme. Ini adalah rapat pertama Ma'ruf membahas soal teroris bersama Menteri Kabinet Indonesia Maju dan Kepala BNPT Suhardi Alius serta Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, dalam pertemuan tersebut mereka membuat strategi dalam menghadapi terorisme dan radikalisme.
"Jadi kita duduk bersama, kita pertama kali di bawah kordinasi langsung Pak Wapres. Pak Wapres ini meminta masukan sekaligus berdiskusi mengenai pembuatan grand desain, strategi yang lebih komprehensif dalam menghadapi khususnya terorisme," kata Tito di Istana Wakil Presiden, Jalan Merdeka Selatan, Jumat (15/11/2019).
Dia menjelaskan, dalam upaya menangkal terorisme perlu ada koordinasi lintas sektoral, bukan hanya BNPT dan kepolisian. Tetapi perlu instansi lain hingga stakeholders.
"Strategi pencegahannya melibatkan banyak sekali stakeholders, baik pemerintah, Kemendikbud, Kementerian Agama, kemudian Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Sosial, banyak sekali," ungkap Tito.
Komando Penanganan Terorisme
Dalam pertemuan tersebut juga dibahas terkait penindakan terorisme. Apakah perlu penegakan hukum yang keras serta menentukan pemegang komando penanganan terorisme.
"Kita sepakat di BNPT sebagai sentral utama, tapi BNPT mengkordinir harian dengan semua stakeholder, baik pemerintah maupun non pemerintah tapi di bawah komando atau kordinasi langsung Wapres," ungkap Tito.
Diketahui dalam rapat tersebut hadir juga Menteri Agama Fachrul Razi, Menteri Pendidikan Nadiem Makariem dan Wakapolri Komjen Ari Dono Sukmanto.
Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua DPR Azis Syamsuddin menyarankan Kementerian BUMN untuk mengkaji rencana pengangkatan Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok sebagai petinggi di salah satu perusahaan BUMN. Azis mengatakan, Kementerian BUMN perlu mengkaji dampak dari pengangkatan Ahok.
Kendati, dia bilang penunjukan mantan Gubernur DKI Jakarta itu kewenangan Kementerian BUMN.
"Itu kan kewenangan dari kementerian BUMN, silakan kementerian BUMN mengkaji secara filosofinya kemudian secara dampaknya kemanfaatannya dan sebagainya," ujar Azis di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (15/11).
Sebelumnya, kabar Ahok bakal menempati posisi tinggi di perusahaan BUMN muncul setelah bertemu dengan Menteri BUMN Erick Thohir. Ahok diisukan akan menempati posisi komisaris utama di BUMN energi.
Namun, penunjukan Ahok tersebut bukan tanpa tuai pro kontra. Ahok disorot pula lantaran statusnya sebagai mantan narapidana. Namun, Azis enggan memberikan komentar karena hal itu menjadi pertimbangan Kementerian BUMN.
Posisi Ahok sebagai kader PDI Perjuangan juga dipertanyakan. Ahok diminta mundur apabila menjadi pimpinan BUMN. Sebab, dianggap BUMN bebas dari partai politik.
Menurut Azis, secara aturan Ahok memang harus mengundurkan diri dari partai politik jika menjabat posisi komisaris atau direksi.
"Kalau sebagai komisaris atau direksi kan harus itu secara aturan," ucapnya.
Agen Casino Terbaik - Basuki Tjahaja Purnama atau biasa dipanggil Ahok kembali menjadi perhatian publik setelah beredar kabar bakal menduduki jabatan penting di salah satu BUMN dalam waktu dekat.
Diketahui, saat ini posisi direktur utama di empat BUMN masih kosong, yaitu PT Bank Mandiri Tbk, Bank Tabungan Negara Tbk (Bank BTN), Inalum, dan PT Perusahaan Listrik Negara (PLN).
Ahok merupakan lulusan Fakultas Teknologi Mineral jurusan Teknik Geologi Universitas Trisakti dan mendapatkan gelar Insinyur Geologi pada tahun 1989. Ahok kemudian melanjutkan pendidikan magister pada Tahun 1994 dengan gelar Master Manajemen di Sekolah Tinggi Manajemen Prasetiya Mulya.
Rekam jejak pendidikannya di bidang mineral ditambah manajemen keuangan, memicu spekulasi bahwa Ahok kemungkinan akan ditempatkan sebagai orang nomor satu di PLN atau pun Inalum.
Posisi Dirut Inalum saat ini kosong setelah ditinggal Budi Gunadi Sadikin yang juga ditunjuk menjadi Wakil Menteri BUMN. Demikian juga posisi Dirut PT PLN, setelah Sofyan Basir dinonaktifkan terkait kasus Proyek PLTU Riau-1.
Namun, teka-teki posisi yang akan ditempati Ahok masih tanda tanya. Mengingat terdapat juga posisi direktur utama yang lowong di PT Bank Mandiri Tbk dan PT Bank Tabungan Negara Tbk (BTN).
Ahok pun menyatakan siap untuk ditempatkan di mana saja dalam mengemban tugas untuk mengelola salah satu BUMN.
"Kalau untuk bangsa dan negara saya pasti bersedia. Apa saja boleh, yang penting bisa bantu negara," tegas Ahok ketika ditemui di kantor Kementerian BUMN di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Rabu.
Perjalanan Usaha
Dilansir dari situs ahok.org, mengawali perjalanan usahanya, Ahok sempat mendirikan perusahaan CV Panda yang bergerak di bidang kontraktor pertambangan PT Timah, di tempat kelahirannya, Belitung.
Ahok juga mendirikan PT Nurindra Ekapersada sebagai persiapan membangun pabrik Gravel Pack Sand (GPS) pada tahun 1995.
Perusahaan yang memiliki visi untuk menghasilkan sumber daya manusia yang tangguh itu membawa Ahok untuk memulai pembangunan pabrik pengolahan pasir kwarsa pertama di Pulau Belitung dengan memanfaatkan teknologi Amerika dan Jerman. Ahok didukung oleh seorang tokoh pejuang kemerdekaan Wasidewo.
Sebagai pengusaha, dia mengalami sendiri pahitnya berhadapan dengan politik dan birokrasi yang berbelit. Pabrik Ahok ditutup karena melawan kesewenang-wenangan pejabat kala itu.
Perjalanan Politik
Pada 2004, dia bergabung di bawah bendera Partai Perhimpunan Indonesia Baru (PPIB) yang saat itu dipimpin oleh Dr Sjahrir. Ahok mencalonkan diri sebagai anggota legislatif. Dia terpilih menjadi anggota DPRD Kabupaten Belitung Timur periode 2004-2009.
Selama di DPRD dia dikenal masyarakat karena sering terjun ke lapangan dan mendengar keluhan. Setelah tujuh bulan di DPRD, muncul dukungan untuk mendorong Ahok maju menjadi Bupati Belitung Timur. Ahok berhasil memperoleh jabatan itu untuk periode 2005-2010.
Dalam pemilu legislatif 2009, Ahok pun maju sebagai caleg dari Partai Golkar. Ia berhasil mendapatkan suara terbanyak dan memperoleh kursi DPR. Selama di DPR, ia duduk di komisi II, dengan lingkup tugas di bidang dalam negeri, sekretariat negara, dan pemilu.
Tahun 2012 nama Ahok kian mencuat karena dipilih Joko Widodo (Jokowi) sebagai calon wakil gubernur DKI Jakarta yang diusung PDI-P dan Gerindra, setelah melalui dua tahap Pilkada, akhirnya pasangan Jokowi-Basuki ditetapkan sebagai pemenang dan dilantik sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2012-2017.
Pada pemilu 2014, Jokowi meletakkan posisinya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Untuk mengisi posisi ini, Basuki mengisi posisi pejabat (Plt) Gubernur hingga akhirnya Jokowi dilantik sebagai Presiden RI yang mengharuskannya mundur, dan Basuki resmi diangkat sebagai Gubernur.
Pada pilkada 2017, Ahok menggandeng Djarot Saiful Hidayat untuk kembali maju mencalonkan diri sebagai Gubernur DKI Jakarta untuk periode 2017-2022. Namun sayang, Ahok dan pasangannya memperoleh suara yang lebih rendah dari pesaingnya yaitu Anies Baswedan-Sandiaga Uno yang meraih sebanyak 57,96 persen suara.
Pada saat yang sama, Ahok tersandung kasus penistaan agama. Ia dijatuhi vonis dua tahun penjara. Ahok bebas pada 24 Januari 2019.
Harapan Kementerian
Kementerian BUMN meyakini bahwa sosok Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok dapat membantu BUMN menjadi lebih baik sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas.
"Pak Erick Thohir (Menteri BUMN) melihat bahwa ini memang bisa bantu kita. Pak Ahok juga masih muda, kita minta bantu BUMN," ujar Staf Khusus Kementerian BUMN Arya Sinulingga.
Dia menyampaikan bahwa pemilihan Ahok untuk ikut masuk dalam jajaran pejabat BUMN merupakan rekomendasi dari sejumlah pihak kepada Kementerian BUMN. Selain itu, BUMN juga berkoordinasi dengan Presiden.
"Yang pasti soal rekomendasi atau apapun, banyak masukan kepada kita dan Erick. Yang pasti setiap posisi yang vital untuk BUMN kan pasti kita harus koordinasi dengan Pak Jokowi. Tidak mungkin tidak. Karena BUMN banyak menyangkut banyak kehidupan pasti kita konsultasi dengan Pak Jokowi," paparnya.
Dia menilai mantan Gubernur DKI Jakarta itu dinilai memiliki kapasitas yang mumpuni untuk mengelola salah satu BUMN.
"Beliau kan punya kapasitas yang diakui publik juga. Untuk memperbaiki banyak hal juga," ucapnya.
Dia memastikan Ahok akan menduduki posisi penting di salah satu BUMN strategis. "Strategis sudah pasti, dengan kondisi Pak Ahok memang bisalah," ucapnya.
Sayangnya, Arya belum berkenan untuk mengungkapkan lebih jauh sektor mana yang akan ditangani oleh Ahok nanti.
"Soal energi atau apapun kita belum tahu. Tapi yang pasti, tadi kami meminta kesediaan beliau dulu supaya mau bergabung bersama kita, karena kita butuh orang seperti Pak Ahok yang bisa dukung BUMN," katanya.
Bermodalkan pengalamannya sebagai pengusaha dan juga politisi, Ahok diharapkan dapat memberikan kontribusi maksimal terhadap negara.
Agen Casino Terbaik - Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan Presiden Joko Widodo akan segera membentuk Badan Regulasi Nasional yang mengurus penyederhanaan regulasi dan peraturan perundang-undangan.
"Memang Presiden menyatakan akan membentuk Badan legislasi nasional, kita sedang memikirkan namanya, badan regulasi nasional," kata Pratikno dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi II DPR, di Kompleks Parlemen, Jakarta dilansir Antara, Rabu (13/11).
Dia mengatakan badan tersebut juga akan melakukan deregulasi mulai dari peraturan pemerintah, peraturan presiden dan peraturan menteri yang tumpang tindih.
Pratikno menjelaskan, rencananya badan regulasi itu akan diisi oleh perwakilan dari setiap kementerian, terutama unit yang terkait dengan pembuatan peraturan perundang-undangan.
Beberapa unit tersebut berasal dari Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Sekretariat Negara, Sekretariat Kabinet, Bappenas dan Badan Pembinaan Hukum Nasional (BPHN).
Dia mencontohkan di Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) kaitannya dengan Peraturan Daerah, di Kementerian Hukum dan HAM kaitannya dengan perundang-undangan.
"Jadi intinya, adalah untuk konsistensi regulasi dan juga penyederhanaan, nanti semua Peraturan Menteri (Permen) pun harus melalui badan ini," ujarnya.
Namun, Pratikno tidak menjelaskan kapan badan regulasi nasional itu akan dibentuk secara resmi oleh pemerintah.
Jokowi Ingin Menteri Pangkas Peraturan
Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengingatkan para jajarannya untuk mengefesiensi regulasi. Jokowi tak ingin para menterinya terlalu banyak membuat peraturan menteri (permen).
Untuk itu, di periode kedua pemerintahannya, Jokowi membuat aturan baru bagi para menterinya yang ingin menerbitkan permen. Para menteri diperbolehkan mengeluarkan satu permen, namun harus terlebih dahulu mencabut sepuluh aturan.
"Saya mau buat aturan itu juga, menteri mau buat Permen satu boleh, tapi hilang 10, bukan dua. Tapi saya masih hitung-hitung biar permen-permen itu hilang, kebanyakan peraturan pusing sendiri," kata Jokowi.
Agen Casino Terbaik - Eks kader Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Anis Matta dan Fahri Hamzah, telah resmi membuat Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Kebanyakan kader dari partai itu adalah kader yang dulunya juga bergabung dengan PKS.
Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera, tidak khawatir dengan banyaknya kader PKS yang pindah ke Partai Gelora. Dia yakin partainya akan tetap solid.
"Yakin, tetap solid," kata Mardani pada wartawan, Selasa (12/11).
Mardani menegaskan, partainya tetap fokus melakukan kaderisasi serta membangun partai yang solid. PKS, katanya, enggan memusingkan kader yang berpindah haluan.
"Kami pada posisi tidak khawatir dengan apa yang dilakukan pihak lain. Fokus kami, bagaimana membangun sistem kaderisasi partai yang solid," ungkapnya.
Anggota Komisi II DPR ini membebaskan siapapun kader PKS yang pindah ke Partai Gelora. Sebab, Indonesia adalah negara yang demokratis.
"Proteksi pertama tentu kepahaman. Sadar bahwa partai itu adalah sarana perjuangan," ucapnya.
Kader PKS dan Tokoh Gabung ke Partai Gelora
Pada Senin 4 November, sejumlah penggagas Gelora mendatangi kantor Notaris. Setelah itu, rombongan yang dipimpin Anis Matta menuju Kemenkum HAM untuk mendaftarkan diri sebagai parpol.
Parpol yang diketuai Anis Matta dan Fahri Hamzah sebagai wakil melakukan deklarasi pad 10 November lalu. Fahri menyebut mayoritas kader Gelora saat ini berasal dari pengurus PKS. Namun, Fahri tak mau mengungkap, persentase mantan kader PKS yang menjadi pengurus di Gelora.
"Lumayan (banyak)," singkat Fahri.
Banyak tokoh-tokoh yang ingin bergabung ke Gelora. Salah satu yang paling disebut adalah Deddy Mizwar.
"Ada Pak Deddy Mizwar, pokoknya nanti banyak pengurus ada tokoh-tokoh lain akan masuk terus terang kami gak mau gembar gembor dulu, ini partai kita mulai low profile, yang penting penguatan struktur sampai ke daerah, wilayah kita perkuat, setelah acara itu selesai, pengumuman pengurus selesai," ungkapnya.
