Komisi III DPR Setuju Komjen Idham Azis jadi Kapolri Secara Aklamasi

Agen Casino Terbaik  -  Komisi III DPR telah menyetujui Komjen Idham Azis sebagai Kapolri yang baru secara aklamasi. Keputusan tersebut berdasarkan keputusan masing-masing fraksi partai dalam uji kelayakan dan kepatutan calon Kapolri.

"Seluruh fraksi aklamasi untuk setujui Komjen Idham menjadi kapolri. Yang mana sore ini keputusan tingkat pertama dan sore ini bersurat pada pimpinan DPR untuk besok agendakan dalam rapat paripurna," kata Ketua Komisi III Herman Herry.

"Setuju?," tanya Herman pada anggota Komisi III. Setuju jawab anggota Komisi III yang hadir.

Idham lantas mengucapkan terima kasih kepada jajaran anggota Komisi III. Kabareskrim ini berjanji akan melaksanakan tugas sebagai Kapolri dengan bertanggungjawab.

"Terima kasih atas pelaksanaan proses uji kelayakan, dalam ruang mulia ini dan terhormat izin saya berikan komitmen laksanakan tugas dengan baik dan tanggung jawab dengan slogan pengabdian terbaik untuk institusi Polri," ujarnya.

"Herman menyatakan fit proper test telah selesai dilaksanakan. "Dengan demikian selesai uji kelayakan dan pengambilan keputusan. Saya atas nama pimpinan komisi III ucapkan terima kasih. Semoga apa yang diputuskan berguna bagi Polri dan bangsa," tandas politikus PDIP ini.

Gugat ke MK, 4 Politikus Muda Ingin Syarat Calon Kepala Daerah Usia Minimal 21 Tahun

Agen Casino Terbaik  -  Empat politisi muda, yakni Faldo Maldini, Tsamara Amany, Dara Adinda Kesuma Nasution, dan Cakra Yudi Putra mengusulkan syarat usia kepala daerah yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 menjadi 21 tahun.

"Para pemohon berpandangan selayaknya prasyarat usia sebagai calon kepala daerah di dalam objek permohonan sejalan dengan syarat bakal calon anggota DPR, DPRD provinsi, dan DPRD kabupaten/kota, serta usia cakap hukum yang diatur Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yakni usia 21 tahun," ucap kuasa hukum empat politikus itu, Rian Ernest.

Dalam sidang pendahuluan dengan agenda perbaikan permohonan di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Selasa, dia menilai batasan usia 21 tahun wajar dan tidak lagi diskriminatif untuk anak muda yang ingin mencalonkan diri menjadi kepala daerah.

Faldo Maldini disebutnya sedang bersiap untuk maju menjadi calon Gubernur Sumatera Barat pada tahun 2020. Akan tetapi, pada saat tenggat waktu pendaftaran pada bulan Juni 2019 usianya belum genap 30 tahun.

Sementara itu, Tsamara Amani yang sebelumnya maju sebagai calon anggota legislatif saat Pemilu 2019 sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022.

Begitu pula Cakra Yudi Putra, dia sedang melakukan persiapan untuk maju menjadi calon Gubernur DKI Jakarta pada tahun 2022. Keduanya masih berusia 23 tahun.

Selanjutnya, Dara Adinda Kesuma Nasution yang berusia 24 tahun sedang melakukan persiapan untuk maju sebagai calon Wali Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara, pada tahun 2020.

Rian Ernest mengatakan bahwa Pasal 7 Ayat (2) Huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota menjadi undang-undang yang mengatur syarat untuk calon gubernur 30 tahun serta bupati dan wali kota 25 tahun menghalangi hak konstitusional pemohon untuk menjadi kepala daerah.

Menanggapi perbaikan permohonan itu, hakim Saldi Isra yang memimpin sidang didampingi hakim I Dewa Gede Palguna serta Wahiduddin Adams mengatakan bahwa gugatan itu selanjutnya akan dibahas dalam rapat permusyawaratan hakim (RPH).

Majelis panel akan menyampaikan permohonan itu kepada rapat permusyawaratan hakim. Rapat permusyawaratan hakimlah nanti yang akan memutuskan nasib permohonan ini.

"Apakah permohonan ini akan dikabulkan, ditolak, atau sebelum tahap itu dibawa ke sidang pleno atau cukup dengan bukti yang ada sehingga tidak perlu menunggu keterangan pembentuk undang-undang," kata Saldi Isra.

Parpol Sewenang-wenang Ganti Caleg Terpilih Dinilai Langgar Konstitusi

Agen Casino Terbaik  -  Sejumlah parpol mengganti caleg terpilih 2019 dengan caleg lainnya. Salah satunya adalah Partai Gerindra yang mengganti caleg yang telah dinyatakan terpilih dengan Mulan Jameela. Penggantian para caleg terpilih ini dinilai melanggar konstitusi karena tanpa alasan yang jelas.

"Tindakan yang sewenang-wenang memberhentikan caleg terpilih adalah sangat mencederai rasa keadilan dan sangat bertentangan dengan konstitusi kita. Kedaulatan berada di tangan rakyat dan rakyat sudah menghendaki siapa yang mereka inginkan duduk di kursi DPR dan DPRD," jelas Direktur Perludem, Titi Anggraini dalam Diskusi "Menjaga Kemurnian Suara Pemilih: Konsistensi Menegakkan Sistem Pemilu", di kawasan Cikini, Jakarta Pusat, Senin (28/10).

Berdasarkan temuannya, ada beberapa caleg terpilih yang dipecat secara sepihak. Selain itu juga tidak diberi kesempatan membela diri. Pihaknya pun sempat melakukan riset dan menemukan ada caleg terpilih dipecat tanpa mengetahui alasan pemecatannya. Menurut Titi, hal ini tidak sejalan dengan tata kelola parpol yang demokratis.

"Jadi kalau rekrutmen parpol saja harus dilakukan secara terbuka dan demokratis maka ketika memberhentikan seorang anggota yang notabenenya adalah caleg terpilih itu juga harus dilakukan lebih terbuka dan demokratis," jelasnya.

Tindakan parpol, lanjutnya, bertentangan dengan UU Pemilu. Dalam penjelasan UU, kursi bisa diberikan kepada caleg dengan perolehan suara terbanyak. Titi meminta KPU melindungi suara caleg terpilih.

"Kami dari gerakan masyarakat sipil meminta kepada parpol untuk menghormati suara terbanyak karena ini adalah sistem pemilu kita, dan juga kepada KPU untuk tetap konsisten melindungi kemurnian suara pemilih dan juga pilihan yang sudah diberikan oleh rakyat kepada para calegnya," tutupnya.

Ketua MPR Sebut Gedung Parlemen Akan Dilengkapi Alun-Alun Buat Arena Unjuk Rasa

Agen Casino Terbaik  -  Kompleks parlemen di Senayan akan dilengkapi alun-alun demokrasi. Alun-alun ini nantinya akan berfungsi sebagai tempat para mahasiswa ataupun warga menyuarakan aspirasinya atau unjuk rasa. Pembangunan alun-alun ini rencananya akan dimulai tahun depan.

"DPR tahun depan insya Allah akan sudah ada arena atau alun-alun demokrasi yang memang sudah lama kita rencanakan. Tapi mungkin anggaran tahun depan baru bisa dibangun di arena DPR untuk menampung seluruh pengunjuk rasa yang menyampaikan aspirasinya," jelas Ketua MPR RI, Bambang Soesatyo usai menghadiri acara Festival Pemuda di Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta Selatan, Minggu (27/10) pagi.

Politikus Partai Golkar ini mengatakan, hukum demonstrasi itu tidak haram dan para pemuda serta mahasiswa tidak dilarang berunjuk rasa. Unjuk rasa juga telah dijamin UU.

"Hanya penyampaian aspirasi berunjuk rasa itu harus juga memiliki tata krama keindonesiaan dan patuh UU tanpa anarkis," ujarnya.

Alun-alun dibuat khusus bertujuan agar saat ada aksi demonstrasi tidak mengganggu masyarakat yang berkegiatan setiap hari, tidak mengganggu arus lalu lintas, tak perlu ada penutupan jalan tol dan lainnya. Para pengunjuk rasa bisa menyampaikan aspirasinya langsung di dalam kompleks parlemen. Mereka juga bisa bertemu langsung pimpinan DPR dan akan difasilitasi untuk bertemu pejabat yang menjadi sasaran unjuk rasa.

"Nanti kalau mereka mau ketemu Ketua DPR, ingin ketemu Ketua MPR, ingin ketemu komisi, atau ingin bertemu anggota dewan terkait dengan apa yang disampaikan aspirasinya maka yang bersangkutan bisa juga ke alun-alun demokrasi. Kalau masalah di Kemendagri maka menterinya kita hadirkan dalam kegiatan unjuk rasa itu. Jadi langsung berjalan dan langsung diputuskan, diselesaikan pada saat itu," jelas mantan Ketua DPR ini. 

Desmond Duga Prabowo Tak Senang dapat Wamen Tidak Berbasis Militer

Agen Casino Terbaik  -  Politikus Partai Gerindra Desmond J Mahesa menduga ketua umumnya sekaligus Menteri Pertahanan Prabowo Subianto tidak senang mendapatkan wakil menteri (Wamen) bukan dari kalangan militer. Hal ini, ia katakan, terkait dengan pelantikan Sakti Wahyu Trenggono sebagai Wamen Pertahanan.

"Kalau menurut saya, Pak Prabowo sebenarnya tidak happy ya. Kalau saya jadi Pak Prabowo ya. Saya akan tunjuk orang yang sudah berpengalaman, minimal di lingkungan lama," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (25/10).

Menurutnya, orang menjabat sebagai wamen haruslah orang yang memiliki pengalaman di bidang militer. Sehingga bisa menyelesaikan persoalan lama di bidang pertahanan Indonesia.

"Minimal dia itu paham militer dan strategi pertahanan. Harusnya kan bersama-sama dengan Pak Prabowo membenahi kekurangan-kekurangan persoalan pertahanan nasional kita. Tapi kalo orang ditaruh di situ karena waktu kampanye membantu Pak Jokowi, kesannya saya pikir kasihan Pak Prabowo ya," ungkapnya.

Desmond melihat pembagian kursi di kabinet Jokowi tampak seperti bagi-bagi kekuasaan. Kendati demikian, dia berharap para wamen tidak akan memberatkan para menteri ke depannya.

"Kalau wamen ini memberatkan menterinya, maka di akhir masa jabatan Jokowi periode kedua ini, kegagalan lah yang akan dicapai Pak Jokowi," tutupnya.

Diketahui, Jokowi resmi melantik wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas para menteri yang telah dilantik pada Rabu (23/10).

"Saya dan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin mengenalkan wakil menteri yang telah dipilih yang tadi pagi satu per satu sudah bertemu yang akan memberi dukungan tugas menteri. Menurut saya profilnya sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (25/10).

Sejak tadi pagi, sebanyak 12 wakil menteri ini sudah datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk berbincang dengan Presiden Jokowi, mengenai tugas-tugas yang akan mereka emban dalam 5 tahun ke depan.

Berikut susunan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
Wakil Menteri Pertahanan: Sakti Wahyu Trenggono
Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat: John Wempi Wetipo
Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Alue Dohong
Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN): Surya Tjandra
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.

Ketua DPR Ingatkan Menteri dan Wakil Menteri Harus Kompak

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani mengingatkan menteri dan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju periode 2019-2024 untuk kompak. Hal ini ia katakan, setelah Presiden Joko Widodo atau Jokowi resmi melantik wakil menteri di Istana Kepresidenan, Jumat (25/10).

"Kalau keduanya kompak, separoh masalah di kementerian sudah terselesaikan," kata Puan dalam keterangan tertulisnya, Jumat (25/10).

Dia mengatakan, wakil menteri memiliki tugas yang penting dalam merealisasikan program-program pemerintah. Maka dari itu, diperlukan kerjasama yang baik antara menteri dan wakil menteri.

"Wakil menteri juga ikut memastikan program-program kerja terdeliver dan dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dengan cara melakukan pengendalian dan pemantauan pelaksanaan tugas dan fungsi kementerian," ungkapnya.

Politikus PDI Perjuangan ini juga menegaskan lembaga yang ia pimpin siap menjadi mitra kerja kementerian. Dia memastikan pekan ini Alat Kelengkapan Dewan (AKD) DPR akan segera terbentuk.

"Pekan ini personel alat-alat kelengkapan dewan InsyaAllah sudah terisi lengkap sehingga mereka bisa langsung bekerja," ucapnya.

Diketahui, Jokowi resmi melantik wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju untuk memberi dukungan dalam pelaksanaan tugas para menteri yang telah dilantik pada Rabu (23/10).

"Saya dan Pak Wakil Presiden Ma'ruf Amin ingin mengenalkan wakil menteri yang telah dipilih yang tadi pagi satu per satu sudah bertemu yang akan memberi dukungan tugas menteri. Menurut saya profilnya sangat bagus dalam rangka memperkuat Kabinet Indonesia Maju," kata Jokowi di Jakarta, Jumat (25/10).

Sejak tadi pagi, sebanyak 12 wakil menteri ini sudah datang ke Istana Kepresidenan, Jakarta untuk berbincang dengan Presiden Jokowi, mengenai tugas-tugas yang akan mereka emban dalam 5 tahun ke depan.

Berikut susunan wakil menteri di Kabinet Indonesia Maju.

Wakil Menteri Luar Negeri: Mahendra Siregar
Wakil Menteri Agama: Zainut Tauhid
Wakil Menteri Pertahanan: Wahyu Sakti Trenggono
Wakil Menteri Keuangan: Suahasil Nazara
Wakil Menteri Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat: John Wempi Wetipo
Wakil Menteri Lingkungan Hidup: Alue Dohong
Wakil Menteri Perdagangan: Jerry Sambuaga
Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi: Budi Arie Setiadi
Wakil Menteri Agraria dan Tata Ruang (ATR)/Badan Pertanahan Nasional (BPN): Surya Tjandra
Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN): Budi Gunadi Sadikin dan Kartika Wirjoatmodjo
Wakil Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif: Angela Tanoesoedibjo.

Jokowi Dinilai Coba Keluar dari Tradisi Kementerian Susun Kabinet Indonesia Maju

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo sudah mengumumkan dan melantik menteri-menteri yang akan membantunya lima tahun ke depan. Banyak wajah baru bermunculan, meskipun sejumlah menteri lama tetap dia pertahankan.

Pengamat Politik, Jerry Sumampaw, meminta semua pihak tidak tergesa-gesa menilai kapasitas para menteri yang ditunjuk Jokowi.

"Kalau kita berbicara kapasitas dan kemampuan kadang-kadang relatif, jadi menilai kapasitas ketika baru dipilih sangat sulit, menurut saya kita harus uji kapasitas dari kinerja sehingga belum tentu seorang tentara menjadi Menteri Agama lalu kinerjanya tidak baik," ujar Jerry dalam agenda diskusi di Kantor Formappi, Matraman, Jakarta Timur, Kamis (24/10).

Jerry menambahkan, pada zaman Soeharto, menteri agama juga berasal dari tentara dan itu terjadi dua kali. Sehingga bukan suatu keanehan ketika Jokowi menunjuk mantan Wakil Panglima TNI, Fachrul Razi sebagai menteri agama menggantikan Lukman Hakim Saifuddin.

Namun, Jerry menduga Presiden Jokowi sedang berusaha keluar dari pakem politiknya selama ini dalam menyusun kabinet. Sehingga, ada sejumlah perubahan jatah menteri di kementerian tertentu.

"Unik menurut saya yang memang memperlihatkan karakter Jokowi, walaupun belum tentu baik tapi memang dalam iklim negara sekarang ini, terobosan-terobosan baru ini menjadi penting meskipun dimensinya kecil, Jokowi berani keluar dari pakem di beberapa kementerian," jelasnya.

Dia melihat dua menteri yang kementerian yang paling disorot adalah Kementerian Agama dan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jokowi menunjuk mantan Wakil Panglima TNI, Fachrul Razi sebagai Menteri Agama. Dan kalangan profesional Nadiem Makarim sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan.

"Jokowi kali ini keluar dari pakem, mengambil Nadim yang kita bertanya-tanya kemampuan dam kapasitasnya dalam ngurusin birokrasi," kata dia.

Komposisi Kabinet Jokowi-Ma'ruf Dinilai Sudah Mengakomodir Semua Pihak

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo alias Jokowi telah resmi mengumumkan nama-nama menteri Kabinet Indonesia Maju di depan Istana Merdeka, Jakarta. Ada wajah lama, ada pula wajah baru dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf tersebut.

Komposisi kabinet yang baru diumumkan Jokowi itu pun mendapat apresiasi dari Sekjen Relawan Balad Jokowi, Ma'ruf Muttaqien. Menurutnya, komposisi menteri yang disusun Jokowi telah mengakomodir harapan semua pihak, tak hanya dari kalangan parpol tapi juga harapan dari kalangan profesional dan tokoh muda.

"Kami apresiasi cara Pak Jokowi yang sangat cermat memilih menteri. Karena itu kami, relawan Balad Jokowi mendukung penuh komposisi kabinet kerja ini," kata Ma'ruf, Rabu (23/10).

Dia menilai, dalam penyusunan komposisi Kabinet Kerja II ini Presiden Jokowi telah menggunakan hak prerogatif-nya dengan baik. Jokowi juga dinilai profesional dan berhasil memilih para menteri dengan cermat sesuai dengan kepentingan bangsa ke depan.

"Sebab itu kami dukung. Karena kami melihat keputusan yang dipilih Pak Jokowi dalam memilih komposisi kabinet sudah sangat tepat," katanya.

Dia berharap para menteri di Kabinet Kerja II dapat langsung bekerja dengan sebaik-baiknya. Para menteri juga diharapkan menunjukkan kapasitas dan kapabilitasnya dalam rangka membantu Presiden Jokowi untuk menciptakan kesejahteraan dan kemakmuran bagi seluruh masyarakat Indonesia.

"Semoga dengan ditetapkannya para menteri baru ini, roda pemerintahan Jokowi-Ma'ruf dapat berjalan dengan lancar dan maksimal," katanya.

Tak Percaya Diri, PKS Kini Tidak Ingin Sendiri Jadi Oposisi

Agen Casino Terbaik  -  Partai Keadilan Sejahtera (PKS) merasa tidak percaya diri saat rekan koalisinya di Pilpres 2019, Gerindra sudah mendapat jatah kursi menteri di kabinet Jokowi. Hal itu disampaikan Ketua DPP Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mardani Ali Sera.

"Kalau hitung-hitungan matematis PKS tidak percaya diri. Tetapi kan ini politik yang tidak matematis," ujar Mardani di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (22/10).

Mardani berharap ada keseimbangan kekuatan antara oposisi dan pendukung pemerintah. PKS kini mengaku tidak ingin berdiri sendiri sebagai kritikus pemerintah dalam menjalankan proses check and balances.

"PKS tetap berharap tidak sendirian dalam oposisi, tetapi kalaupun harus memerankan itu kami akan membuka komunikasi dan Sinergi dengan teman-teman Civil Society, mahasiswa dan pelajar," ucapnya.

Mardani khawatir potensi terjadi kemunduran demokrasi bila koalisi yang dibangun pemerintah terlalu gemuk. Kekhawatirannya, koalisi gemuk bisa berimbas pada peluang munculnya kekuatan yang cenderung bersikap korup.

"Jadi seperti apa bangsa ini ketika keseimbangan politik tidak ada? padahal ada keputusan fundamental akan diambil," kata Mardani.

Mardani juga cemas tidak ada lagi adu argumentasi dan gagasan antara partai koalisi dan oposisi. Menurutnya, ini menjadi semacam sinyal kemunduran demokrasi.

"Kalau itu yang terjadi demokrasi kita bisa mundur, mungkin malah seperti sebelum era reformasi, kita khawatirkan itu," ucapnya.

Sebelumnya,Wakil Ketua Majelis Syuro PKS Hidayat Nur Wahid mengaku tidak takut jika akhirnya PKS menjadi oposisi seorang diri. Dia menanggapi kemungkinan Gerindra dan Demokrat bakal merapat ke pemerintah.

"Kami tidak pernah takut. Karena kami yakin. Kalau memang PAN keputusannya ada berada di luar kabinet berarti bersama PKS jangankan dengan PAN, sendirian saja berani," ujarnya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (14/10).

Hidayat mengatakan, hal tersebut demi check and balance dalam demokrasi. Sendiri pun, PKS mengatakan oposisi bukan soal jumlah, melainkan kualitas. Hidayat mencontohkan bagaimana PDI Perjuangan menjadi oposisi yang keras mengkritik pemerintah pada periode 2015-2019.

"Bukan ukurannya adalah sedikit atau banyak tetapi kualitas. Dan sebagaimana yang terlihat pada waktu periode 2015-2019 PDIP kadang-kadang kencang juga mengkritik pemerintah," ujar Hidayat.

Jokowi Disarankan Pilih Menteri yang Mewakili Kebhinekaan

Agen Casino Terbaik  -  Setelah dilantik, Presiden Joko Widodo tengah menggodok nama-nama menteri yang akan membantunya 5 tahun ke depan. Rencananya, menteri yang akan terlibat di kabinet akan diumumkan pada Rabu (23/10).

Direktur Eksekutif Al Wasath Institute, Faozan Amar berharap Jokowi dapat memilih menteri yang memiliki kompetensi dan mewakili keberagaman di Indonesia. Dengan begitu, program pembangunan nasional akan semakin cepat terealisasi.

"Dengan memilih menteri yang memang memiliki kompetensi dan mewakili kebhinekaan di Indonesia akan mengakselerasi pembangunan nasional," kata Faozan dalam diskusi publik bertajuk 'Basis Spiritual Sukses Studi; Bersiap Memimpin Negeri', Senin (21/10).

Dia menyebut, Jokowi-Ma'ruf Amin merupakan pemimpin nasional yang dipilih secara legal-konstitusional melalui pemilihan umum (Pemilu). Oleh karena itu, kepemimpinan Jokowi mesti didukung dengan baik jika ada yang keliru.

"Karena dipilih secara legal konstitusional, maka kewajiban bersama untuk mendukung dan jika ada keliru harus diingatkan dengan cara yang baik," ujarnya.

Sementara itu, Wakil Ketua Majelis Dikti Litbang PP Muhammadiyah, Sudarnoto Abdul Hakim mengatakan gerakan spiritualitas agama adalah upaya sistematis dalam rangka menciptakan kepribadian yang kokoh yang bersumber pada nilai-nilai luhur.

"Ada tiga misi nubuwah yang harus di pahami oleh para pemimpin, yaitu humanisasi, liberasi, trasendensi. Menegakkan kepemimpinan itu sesungguhnya adalah melanjutkan visi kenabian, dan ini berlaku sepanjang masa" ujarnya.

Selain Faozan dan Sudarnoto, acara diskusi publik ini menghadirkan narasumber yakni Ketua Umum DPP IMM Najih Prastiyo, Dosen UMT M Turizal Husein. Acara ini dibuka oleh Rektor UMT Ahmad Amarullah dan dihadiri oleh aktivis mahasiswa dari organisasi intra dan ekstra kampus.

Jokowi akan Perkenalkan Para Menteri Besok Pagi

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengaku telah merampungkan susunan kabinet untuk periode kedua pemerintahan. Jika tidak ada halangan, Jokowi bakal memperkenalkan para menteri hari Senin (20/10) pagi.

"Sudah rampung sudah selesai, besok pagi saya kenalkan, besok pagi," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Presiden, Minggu (20/10).

Jokowi beralasan akan mengumumkan besok, lantaran sore hari ini Wakil Presiden terpilih Ma'ruf Amin akan berkunjung ke Jepang untuk menghadiri acara penobatan kaisar.

"Saya kenalkan besok karena nanti sorenya, Pak Kiai Ma'ruf Amin harus ke Jepang menghadiri penobatan kaisar," terang Jokowi.

Terkait susunan kabinet, Jokowi tidak mau berbicara rinci kepada wartawan. Hanya saja dia memastikan ada menteri di periode pertama yang akan ditugaskan kembali, selain juga ada nama-nama baru.

"(Nama lama) masih banyak, tapi yang baru ada banyak," ujarnya.

Jokowi keluar Istana Presiden didampingi sang istri, Iriana Jokowi, ketiga anaknya; Gibran Rakabuming, Kahiyang Ayu, Kaesang Pangarep, Menantu Jokowi; Bobby Nasution, serta cucu Sedah Mirah Nasution.

Jokowi mengaku tidak ada yang spesial dengan pelantikannya kali ini. "Kalau rasanya lima tahun yang lalu sudah pernah, tentu saja yang kedua ini ya biasa-biasa saja. Yang penting setelah pelantikan kita kerja bersama-sama bawa negara ini pada sebuah Indonesia maju," tutur Jokowi.

Jokowi Diingatkan Pilih Menteri yang Berpengalaman Atasi Konflik Sosial

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo memberi sinyal bahwa kabinet baru pemerintahannya akan diumumkan dalam waktu dekat tak lama setelah pelantikannya. Sinyal itu juga diberikan oleh Jokowi lewat postingan media sosial instagram milik Jokowi.

Lewat postingan itu, dia mengatakan agar warganet bersabar karena sebentar lagi akan diumumkan, tinggal menunggu waktunya.

Namun demikian, dalam memilih siapa menteri di kabinet kedua ini, Presiden Jokowi harus memilih anak buahnya yang mampu mengatasi konflik sosial dan menangani potensi disintegrasi yang terjadi belakangan ini.

"Saya kira ini wajib memilih menteri yang berkualitas, karena kalau kita bicara masalah konflik sosial memang harus diselesaikan, kasus seperti Aceh, Papua, harus jadi perhatian betul Presiden," ujar Pengamat Politik dari Indo Barometer Muhammad Qodhari ketika dihubungi wartawan, Sabtu (19/10/2019).

Tak hanya itu, lanjut dia, Presiden Jokowi juga harus mampu memilih menteri yang mengerti masalah kekinian. Misal seperti potensi konflik di wilayah-wilayah rawan gejolak sosial. Seperti yang terjadi di Aceh yg terbilang sensitif benturan.

Yang paling penting adalah masalah-masalah seperti yang terjadi saat ini, mengenai intoleransi, radikalisme, dan konflik sosial akar rumput. Karena Ini umumnya sering muncul. Seperti masalah Papua bukan hanya masalah di keamanan saja, tetapi lebih kepada intoleransi dan radikalisme.

"Saya kira ini masalah besar ini, yang harus benar benar diperhatikan," kata dia.

Kunci dari masalah masalah di atas itu adalah ada di Kementerian-kementerian dalam hal ini anak buah Jokowi di Kabinet periode dua ini. Kabinet Jokowi bisa belajar dari penyelesaian konflik di Aceh sedikit banyak memberi pengalaman empiris.

Kementerian-kementerian tertentu memiliki peran sentral dalam mencegah terjadinya konflik sosial yang kerap muncul di kalangan masyarakat. Misalnya di Kemendikbud ada Diknas, ini yang memiliki peran, dalam hal ini memberikan pemahaman agar tidak terjadi permasalahan permasalahan sosial.

Untuk itu peran Menteri di periode kedua ini bisa mengatasi persoalan persoalan sosial yang dapat memicu konflik. "Masalah masalah menjadi pekerja rumah ini di periode kedua ini bisa diselesaikan melalui pendekatan pendekatan yang baru. "Jangan pakai rumusan yang pertama di periode kedua ini," ujar Qodari.

Di timur Indonesia masih punya masalah di Papua, di Barat punya pengalaman konflik sosial berkepanjangan di Aceh. Pengalaman di Aceh harus harus jadi perhatian serius Jokowi Amin.

Maka menterinya harus kuat, agar kedua isu itu bisa dikelola dengan aman. Jangan sampai terjadi terjadi lagi konflik intoleransi dan radikalisme ini di kemudian hari," ujar dia.

Termasuk, lanjut dia, Jokowi perlu memiliki menteri, yang memiliki kemampuan lobi di level internasional. Salah satunya, seperti konflik yang mencuat di kalangan internasional.

"Persoalan Papua, Aceh, yang terjadi bukan hanya masalah ekonomi saja. Maka pembantu Presiden Jokowi harus bisa menyelesaikan masalah masalah yang terjadi, pendekatan nya bukan lagi seperti pendekatan yang pertama," tutup Qodari.

Pembagian Pimpinan Alat Kelengkapan Dewan Tuntas, PDIP Dapat 3 Ketua Komisi

Agen Casino Terbaik  -  Dewan Perwakilan Rakyat telah merampungkan pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan. DPR periode 2019-2024 sepakat membentuk 11 Komisi dan enam badan. Pimpinan komisi dan badan terdiri dari satu ketua dan empat wakil ketua. Sehingga terdapat 17 ketua komisi dan badan, serta 66 wakil ketua komisi dan badan.

"Alhamdulillah hari ini terbentuk alat kelengkapan dewan melalui musyawarah mufakat. Ini awal yang baik bagi DPR periode ini karena tidak sampai tiga pekan alat kelengkapan dewan sudah terbentuk," ujar Ketua DPR Puan Maharani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Jumat (18/10).

Puan mengatakan, hal tersebut merupakan kemajuan dari periode sebelumnya. Karena AKD baru terbentuk enam bulan setelah pelantikan.

"Saya berharap dengan terbentuknya alat kelengkapan dewan ini, DPR segera bekerja untuk memenuhi aspirasi masyarakat," ujar Puan.

Hampir semua fraksi mendapatkan kursi pimpinan alat kelengkapan, kecuali PPP karena menyerahkan kepada Demokrat. PDI Perjuangan mendapatkan kursi ketua paling banyak, yaitu tiga ketua komisi dan satu badan.

DPR bakal menggelar rapat paripurna pada Selasa, 22 Oktober 2019 untuk menetapkan jumlah komisi, komposisi AKD dan penetapan jumlah pimpinan AKD. Termasuk nama pimpinan yang bakal mengisinya.

Berikut Pembagian Lengkap AKD DPR periode 2019-2024 :

Fraksi PDI Perjuangan :
Ketua Komisi III; Ketua Komisi IV; Ketua Komisi V dan Ketua Banggar serta 11 wakil ketua.

Fraksi Partai Golkar :
Ketua Komisi I, Ketua Komisi II, Ketua Komisi XI serta 10 wakil ketua.

Fraksi Partai Gerindra :
Ketua Baleg; Ketua BKSAP; dan 9 wakil ketua.

Fraksi Partai Nasdem :
Ketua Komisi VII; Ketua Komisi IX; dan 8 wakil ketua.

Fraksi PKB :
Ketua komisi VI; Ketua Komisi X; dan 7 wakil ketua.

Fraksi Partai Demokrat :
Ketua BURT; ketua BAKN; dan 4 wakil ketua.

Fraksi PKS :
Ketua MKD; dan 6 wakil ketua.

Fraksi PAN :
Ketua Komisi VIII; dan 5 wakil ketua.

Fraksi PPP : 
4 wakil ketua komisi. 

Jokowi dan Surya Paloh Bertemu Bahas Kerja Sama dengan Partai Non-Koalisi

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo atau Jokowi sempat bertemu pimpinan partai koalisi pendukungnya Hal itu dibenarkan oleh Sekjen Partai NasDem, Johnny G Plate.

"Iya bener (bertemu) presiden diskusi lagi dengan partai pengusungnya kan baik lah karena masyarakat berspekulasinya luar biasa, manuver dan akrobatik politik yang berkembang recently juga luar biasa. Kan presiden perlu bertemu supaya ambil keputusan dengan benar," kata Plate pada wartawan, Kamis (17/10).

Plate mengatakan, ketua umumnya yakni Surya Paloh sudah bertemu dengan Jokowi kemarin (16/10). Dalam pertemuan itu mereka membahas kerja sama politik di luar kabinet dengan partai lainnya seperti Gerindra.

"Untuk menyiapkan kesempatan untuk diskusi. Kemarin Ketum NasDem banyak diskusinya dengan presiden. Khususnya terkait kerja sama politik di luar kabinet bersama partai-partai lain termasuk Gerindra, dengan Prabowo yang berkunjung ini kan kerja sama politik kebangsaan itu. Bukan urusan kabinet itu," ungkapnya.

Anggota DPR ini menegaskan tidak ada pembahasan soal kabinet saat pertemuan. NasDem bersikap bahwa urusan kabinet adalah hak prerogatif presiden.

"Kabinet itu urusan pemerintahan Pak Jokowi. Presiden juga minta masukan-masukan dari proses akhir kabinetnya, bukan hanya anggota kabinetnya. Struktur kabinetnya juga didiskusikan," ucapnya.

Selain Paloh, di hari yang sama Jokowi juga bertemu dengan Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Terkait peluang partai lain bergabung koalisi Jokowi Plate menyerahkan ke Jokowi. Namun, pihaknya memberikan catatan jika ada partai lain bergabung harus memiliki visi dan misi yang sama.

"Apa sih yang jadi pertimbangan Pak Jokowi? pasti pertimbangan beliau adalah visi misi yang diterima rakyat adalah punya saya (presiden) jadi kalau masuk ya terima visi misi saya. Jangan bawa visi misi baru. Bukan parpol, profesional yang lain juga. Kan ini sudah dikampanyekan oleh kami," ucapnya.

Pimpinan MPR Bahas Rencana Amandemen UUD 1945 dengan SBY usai Pelantikan Jokowi

Agen Casino Terbaik  -  Pimpinan MPR sempat membahas soal amandemen UUD 1945 bersama presiden keenam RI sekaligus Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Pembahasan itu dilakukan saat pimpinan MPR menyampaikan undangan pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih di kediaman SBY, Cikeas, Bogor, Jawa Barat, Rabu (16/10).

Wakil Ketua MPR Syarief Hasan mengatakan, akan ada pertemuan lanjutan dengan SBY untuk membahas amandemen UUD 1945. Pertemuan itu kemungkinan dilakukan setelah pelantikan presiden 20 Oktober mendatang.

"Hanya beliau mengatakan beliau akan mengundang lagi pada saatnya nanti tapi tentu setelah pelantikan. Mungkin satu bulan sekali, atau dua bulan kemudian. Itu baru diadakan pertemuan lagi, dan di situ mungkin beliau akan memberikan masukan-masukan," kata Syarief usai bertemu SBY.

Politikus Partai Demokrat ini menjelaskan, dalam pertemuan lanjutan bukan SBY yang mengundang pimpinan MPR untuk membahas amandemen UUD 1945. Tetapi, MPR yang berharap ada pertemuan lanjutan antara pimpinan MPR dan SBY.

"Jadi MPR mengharapkan sekali ada pertemuan lanjutan, secara continue malah," ungkapnya.

Syarief mengatakan, SBY belum memberikan sikap apakah ini UUD 1945 dilakukan secara menyeluruh ataupun terbatas. Kata dia, SBY ingin MPR menampung masukan sebanyak-banyaknya soal rencana amandemen ini.

"Pada dasarnya Pak SBY mengharapkan agar kalau ada suara-suara masyarakat demikian lebih bagus kita dengarkan. Ya kita dengarkan," ucapnya.

Ketua DPR Sebut TNI-Polri Telah Antisipasi Ancaman Jelang Pelantikan Presiden

Agen Casino Terbaik  -  Ketua DPR Puan Maharani mengatakan pihak keamanan telah membuat antisipasi menjelang pelantikan presiden dan wakil presiden. Dia tidak memungkiri adanya ancaman yang mungkin bisa terjadi. Namun, dia tidak menjelaskan apa bentuk ancaman yang intelijen telah laporkan.

"Ya mungkin saja (ancaman saat acara pelantikan), karena laporan intelijen kan seperti tadi yang saya sampaikan bersifat rahasia. Namun deteksi seperti apa bagaimana antisipasinya tentu saja harus dilakukan pihak keamanan terkait," kata Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (15/10).

Puan mengatakan, perlu pengamanan ekstra dilakukan untuk pelantikan presiden. Karena, untuk memberikan pandangan positif pada dunia internasional. Apalagi pada pelantikan, sejumlah tamu negara sahabat akan hadir.

"Bahwa antisipasi keamanan yang ekstra ketat ya memang harus dilakukan untuk bisa memberikan pandangan positif pada dunia internasional bahwa Indonesia itu aman, Indonesia itu bisa melantik presiden secara khidkmat, secara tertib damai dan nyaman dengan saling menghormat," ucapnya.

Puan menilai bila pihak intelijen mendapat informasi tentang adanya kemungkinan ancaman pada saat acara pelantikan, maka wajib dilakukan deteksi dini terhadap kemungkinan tersebut.

"Intelijen itu tugasnya kan untuk mendeteksi, bahwa di lapangan yang namanya intelijen itu ya rahasia, senyap tidak boleh terdeteksi. Walau ada deteksi ya itu untuk menjadi warning bagi semua pihak terkait untuk bisa melakukan antisipasi atau mitigasi," jelasnya.

Diberitakan, polisi menangkap kawanan yang diduga berupaya menggagalkan pelantikan presiden. Itu diungkap setelah Abdul Basith, dosen IPB yang ditangkap polisi karena ingin menggagalkan pelantikan dengan aksi teror.

30 Ribu Personel TNI-Polri Dikerahkan Jaga DPR Saat Pelantikan Presiden-Wapres

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Puan Maharani menggelar rapat dengan Pangdam Jaya Mayjen Eko Margiyono dan Kapolda Metro Jaya Gatot Eddy Pramono di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (14/10). Rapat itu membahas pengamanan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden 20 Oktober mendatang.

"Jadi prinsipnya kami sebagai tuan rumah bersama MPR siap melaksanakan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih agar bisa berjalan baik. Tentu gabungan TNI-Polri dan jajaran siap untuk pelaksanaan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih," kata Puan usai rapat.

30.000 Personel gabungan TNI-Polri bakal bersiaga menjaga Kompleks DPR selama pelantikan berlangsung. Petugas akan melakukan penyisiran agar pelantikan berjalan lancar.

"Personel yang akan disiagakan dari TNI dan Polri kurang lebih 30.000 personel. Akan menyisir ring 1 dan ring 2 yang nanti pelaksanaannya akan diatur sehingga bisa berjalan dengan baik," ungkapnya.

Pangdam Jaya Eko Margiyono mengungkapkan izin untuk berunjuk rasa pada hari pelantikan tidak akan diberikan.

"Kaitannya dengan clearance, sesuai dengan instruksi kepada pihak Kapolda dan Kodam Jaya bahwa untuk pada tanggal 20 Oktober pemberitahuan adanya unjuk rasa tidak akan diproses," ujar Eko.

"Sehingga kalaupun ada unjuk rasa itu bahasanya tidak resmi atau ilegal. Karena itu kita sudah menyiapkan paramater di sekitar gedung DPR/MPR. Kami sudah buat pengamanan seperti halnya menghadapi unjuk rasa beberapa waktu lalu," tandas dia.

Prabowo dan Surya Paloh Sepakat Amandemen UUD 1945 Menyeluruh

Agen Casino Terbaik  -  Pertemuan Ketua Umum NasDem Surya Paloh dan Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto menghasilkan tiga poin kesepakatan. Salah satu Surya dan Prabowo sepakat amandemen UUD 1945 menyeluruh.

"Kedua pemimpin parpol sepakat bahwa amandemen UUD 1945 sebaiknya bersifat menyeluruh, yang menyangkut tata kelola negara, dan sehubungan tantangan kekinian dan masa depan kehidupan berbangsa yang baik," kata Sekretaris Jenderal NasDem Johnny G Plate saat membacakan kesepakatan politik usai pertemuan di kediaman Surya Paloh, kawasan Permata Hijau, Jakarta Selatan, Minggu (13/10).

Sementara, dua poinnya bersifat normatif. Pertama, kedua pimpinan partai sepakat memperbaiki citra partai demi kepentingan nasional di atas kepentingan lain. Kedua, sepakat untuk melakukan mencegah dan melawan tindakan radikalisme atau paham yang merongrong Pancasila.

Menurut Surya, banyak poin yang bisa diamandemen, tidak hanya soal Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Seperti yang diinginkan PDI Perjuangan untuk melakukan amandemen terbatas untuk menetapkan GBHN.

Surya tidak menjawab tegas apakah amandemen tersebut menyentuh pemilihan presiden. Dia justru menyinggung akan mengkaji amandemen untuk mengubah sistem pemilihan umum secara serentak.

"Kan banyak poin, enggak hanya GBHN, banyak hal lain. Katakan pemilu serentak ini, keputusan MK itu berdasarkan tafsiran UUD. Ini kita pikirkan bersama, apakah kita lanjutkan lima tahun ke depan yang serentak tadi atau terpisah, atau legislastif yang pertama, pilpresnya, banyak hal lain," kata Surya.

Diberitakan, Wakil Ketua MPR dari Fraksi PDI Perjuangan Ahmad Basarah memastikan amandemen terbatas tidak menyentuh tata cara pemilihan presiden. PDIP memiliki sikap hanya ingin mengubah pasal 3 UUD 1945 yang menyangkut kewenangan MPR. PDIP hanya ingin menambah kewenangan MPR untuk menambah menetapkan Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

"Kalau soal pemilihan presiden, sikap PDIP sudah sangat jelas, yang diubah hanya pasal 3, yang menyangkut wewenang MPR. Yaitu menambah wewenang menetapkan GBHN," ujar Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Rabu (9/10).

Sementara, Basarah mengatakan, tata cara pemilihan presiden di Pasal 6A tidak akan disentuh. Begitu juga Pasal 7A tentang pemberhentian presiden tidak akan disentuh.

Gerindra Akui Ada Pro Kontra Kader Ingin Masuk Koalisi Pemerintah

Agen Casino Terbaik  -  Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria mengakui adanya pro dan kontra dalam internal partai terkait apakah ingin bergabung dengan pemerintahan Joko Widodo-Maruf Amin atau tetap menjadi oposisi.

"Ya tentu ada dinamika ya pendukung-pendukung kami ada yang pro ada yang kontra, ada yang ingin di dalam (pemerintah) ada ingin di luar," ujar dia dalam diskusi di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (12/10/2019).

Menurut dia, pro kontra tersebut adalah hal yang wajar. Apalagi, Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto terlihat kian akrab dengan Jokowi. Bahkan, mereka baru saja melakukan pertemuan.

"Semuanya kita sikapi dengan bijaksana, kami Partai Gerindra memahami dan mengerti keinginan-keinginan yang ingin di dalam dan keinginan yang ada di luar," kata dia.

Riza mengatakan, menjadi koalisi atau pun oposisi tergantung keputusan dari Jokowi-Maruf Amin. Menurutnya, Partai Gerindra sudah menyatakan kepada Jokowi siap membangun Bangsa Indonesia.

"Ya terkait posisi Gerindra sepenuhnya diserahkan pada Pak Jokowi, terkait kabinet itu merupakan hak prerogatif dari presiden dan wakil presiden terpilih ya," kata dia.

Dia mengatakan, jika nantinya Jokowi memutuskan memberi kursi menteri kepada Gerindra, maka akan diambil. Namun jika tidak, menurutnya Gerindra akan tetap komitmen membangun Bangsa Indonesia.

"Kami tidak menyodorkan nama, tidak pernah meminta-minta posisi jabatan apapun di pemerintahan, karena bagi Pak Prabowo, bagi Partai Gerindra, bagi kami yang penting adalah memberikan sumbangsih, kontribusi yang baik bagi bangsa dan negara," kata dia.

Prabowo Pastikan Hadiri Pelantikan Jokowi

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto memastikan menghadiri pelantikan Joko Widodo (Jokowi) dan Ma'ruf Amin sebagai presiden dan wakil presiden terpilih pada 20 Oktober. Prabowo mengaku surat undangan pelantikan Jokowi dan Ma'ruf akan diantarkan anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) ke kediamannya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat.

"Saya akan kedatangan rombongan MPR. Saya tanya kenapa mau ketemu? Katanya mau undang saya ke pelantikan presiden. Ya kalau diundang hadir. Gimana kalau diundang lurah, harus hadir dong," kata Prabowo usai bertemu Presiden Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Jumat (11/10).

Prabowo menegaskan hubungan dengan Jokowi selalu baik. Bahkan Prabowo menyebutnya sangat mesra.

"Hubungan saya baik bisa dikatakan mesra banyak yang mengatakan itu," kata mantan Danjen Kopassus tersebut.

"Sangat mesra," jawab Jokowi.

Menurut Prabowo, sebagai negarawan harus memikirkan sebuah bangsa yang bersatu. Serta jika ada kekurangan harus diselesaikan secara baik.

"Ya kita sebagai negara harus bersatu, sebagai bangsa kita harus bersatu. Kalau ada kekurangan yang kita harus selesaikan di dalam ruangan," kata Prabowo.

Bertemu Megawati, Pimpinan MPR Pastikan Amandeman UUD 1945 Tak Singgung Pilpres

Agen Casino Terbaik  -  Pimpinan MPR menyambangi kediaman Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri untuk menyerahkan undangan pelantikan presiden terpilih pada 20 Oktober mendatang. Selain mengantarkan undangan, kedatangan Ketua MPR Bambang Soesatyo dan para wakilnya itu juga untuk berkonsultasi terkait amandemen terbatas UUD.

"Kita meminta pandangan Berdasarkan pengalaman beliau sebagai Presiden Republik Indonesia yang kelima dalam melaksanakan konstitusi. Umur konstitusi kita sudah 17 tahun dan bu Mega melaksanakan paling tidak selama 2 tahun. Bu Mega merupakan presiden masa transisi sebagai mandataris yang terakhir di MPR," kata Bamsoet usai pertemuan di Teuku Umar, Kamis (10/10/2019).

Bamsoet menyebut, dalam pertemuan itu sepakat bahwa amandemen akan tetap terbatas dan dibuka seluas-luasnya untuk menyerap aspirasi masyarakat.

"Diskusi berlangsung hangat dan kita pimpinan MPR Seperti yang kemarin sepakat memberi ruang untuk pembahasan tentang amandemen terbatas kita buka seluas-luasnya kepada masyarakat. kita ingin masyarakat ikut andil untuk memberikan masukan atas konstutusi yang akan kita jalankan kedepan," ucapnya.

"Terbatas maksudnya adalah lebih kepada perjalanan bangsa kita ke depan dari sisi ekonomi. Bagaimana kita bisa menciptakan ke depan ini suatu hal yang semacam cetak biru atau blue print Indonesia 50-100 tahun kedepan yang semua mengacu pada satu buku induk," tambahnya.

Politisi Golkar itu memastikan amandemen nanti tidak akan membahas soal perubahan sistem pemilihan presiden.

"Apakah amendemen ini aja mengubah sistem pemilihan presiden, tidak. Yang dimaksud perubahan terbatas adalah menyangkut masalah ekonomi dan pembangunan Indonesia dalam 50-100 yang akan datang," tegasnya.

Sementara itu, Presiden Megawati mengucapkan terima kasih atas kedatangan pimpinan MPR. Ia juga menyinggung soal pemilihan pimpinan yang sukses melalui musyawarah bukan voting.

"Saya tidak akan memberikan apa-apa karena semuanya sudah diborong sama ketua MPR yang baru Pak Bamsoet, tapi saya sangat berterima kasih karena pada hari ini kami bertemu bersilaturahim dan dengan hangat. Apa tadi yang dikatakan oleh Beliau itu kami lakukan dengan rileks dan terbuka," kata Mega.

"Saya memang mengatakan ketika mau pemilihan pimpinan MPR, saya selalu menekankan kepada fraksi PDIP untuk tolong didorong mau memilih pemimpin di MPR itu harusnya kolektif kolegial musyawarah untuk mufakat. Karena namanya Majelis Permusyawaratan Rakyat, jadi kalau pakai voting voting saya bilang itu bukan jalannya Indonesia. Alhamdulillah itu ternyata dapat dilaksanakan dan inilah buktinya hari ini kami berkumpul," tandasnya.