Gerindra Ngebet Incar Posisi Ketua MPR

Agen Casino Terbaik  -  Politikus Gerindra Andre Rosiade mengatakan, Sekretaris Jenderal Ahmad Muzani diusulkan sebagai pimpinan MPR dari Gerindra. Gerindra akan mendorong Muzani sebagai ketua MPR.

"Kalau Gerindra kan kita punya calon pimpinan MPR namanya Bapak Ahmad Muzani. Insya allah kami akan berjuang sekuatnya untuk mewujudkan bahwa pimpinan MPR dari Gerindra," ujar Andre di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Minggu (29/9).

Gerindra mengklaim lebih pantas menjadi ketua MPR lantaran mendapatkan suara terbanyak kedua dibandingkan Golkar. Andre menuturkan, Gerindra akan melakukan lobi-lobi dengan delapan fraksi lain.

"Apakah nanti akan terpilih atau tidak menjadi ketua MPR kita kembalikan kepada floor," ujar Andre.

Sebelumnya, koalisi pendukung Presiden Joko Widodo diklaim telah sepakat memberikan posisi ketua MPR untuk Partai Golkar. Sekjen Partai Nasdem Johnny G Plate menilai Bambang Soesatyo yang diajukan Golkar memenuhi kriteria ketua MPR.

Gerindra tidak gentar. Menurut Andre, Gerindra masih bisa mendapatkan dukungan sebagai ketua MPR. Ketua MPR untuk Golkar, menurut Andre, hanya sepihak dari Nasdem.

"Jadi MPR itu banyak ada 9 fraksi ada DPD," ucapnya.

Jokowi akan Ambil Keputusan Strategis Demi Selamatkan Bangsa

Agen Casino Terbaik  -  Partai Solidaritas Indonesia (PSI) mengisyaratkan beban yang kompleks tengah dihadapi oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) akhir-akhir ini. PSI akan tetap mendukung Presiden Jokowi dengan segala risikonya.

"PSI yakin Jokowi sebagai seorang presiden dan negarawan akan mengambil keputusan-keputusan strategis yang baik dan positif untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia," kata Ketua DPP PSI Isyana Bagoes Oka, Sabtu (28/9).

Dia menambahkan, PSI akan kukuh berdiri mendukung segala keputusan yang diambil Presiden Jokowi untuk kebaikan bangsa. Presiden Jokowi juga perlu kekuatan politik yang memberikan masukan positif dalam proses pengambilan keputusan politik tersebut.

Isyana juga menuturkan, partainya juga akan membackup penuh Presiden Jokowi termasuk ikut menanggung konsekuensi yang timbul atas kebijakan yang dibuat.

"Sekaligus pasang badan dengan segala konsekuensi politik yang mungkin terjadi karena keputusan itu," tegasnya.

PSI tak mengungkap apa maksud statement ini. Namun akhir-akhir ini, Jokowi menghadapi situasi dengan dinamika yang cukup tinggi. Misalnya, UU KPK dan wacana Perppu KPK serta pemilihan kursi menteri periode baru.

Isyana juga melihat, akhir-akhir ini Presiden Jokowi selalu dihadapkan pada persoalan politik yang kompleks termasuk dalam mengambil kebijakan.

"Hari-hari ini Presiden Jokowi dihadapkan berbagai persoalan politik yang sangat tinggi kompleksitasnya. Oleh karena itu, PSI yakin Jokowi sebagai seorang presiden dan negarawan akan mengambil keputusan-keputusan strategis yang baik dan positif untuk menyelamatkan masa depan bangsa Indonesia," tutupnya.

Ketua DPR Pastikan Tak Ada Lagi Pengesahan RUU

Agen Casino Terbaik  -  DPR RI akan menggelar sidang paripurna akhir masa jabatan 2014-2019 pada Senin (30/9). Dalam sidang ini dipastikan tak ada pengesahan RUU yang saat ini masih dalam pembahasan, seperti RUU PKS dan RUU KUHP.

Ketua DPR RI, Bambang Soesatyo mengatakan, sidang paripurna pengesahan RUU terakhir pada Kamis (26/9) kemarin. Sidang terakhir pekan depan hanya sidang perpisahan.

"Tidak ada (pengesahan RUU). Hanya pidato penutupan dan perpisahan," jelasnya, Jumat (27/9).

Sejumlah RUU yang sedang dibahas di DPR mendapat penolakan dari masyarakat. Salah satunya adalah revisi KUHP yang dinilai sejumlah pasalnya ngawur dan mengancam kebebasan berekspresi.

Selain itu RUU Pertanahan juga menjadi sorotan karena dinilai rentan kriminalisasi terhadap petani atau pemilik lahan. Sementara RUU PKS yang didesak untuk segera disahkan justru ditunda.

"Enggak ada lagi, terakhir kemarin. Saya pastikan Senin enggak ada lagi RUU yang diambil keputusannya di paripurna karena paripurna Senin adalah penutupan masa sidang sekaligus pidato perpisahan dari saya," tutup politikus Golkar itu.

Jokowi Pertimbangkan Perppu KPK, Ketua DPR Mendukung Sepenuhnya

Agen Casino Terbaik  -  Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) enggan berbicara banyak soal rencana Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang berencana menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (UU KPK). Sebab, menurutnya, itu adalah domain presiden.

"Soal Perppu tadi saya kira kan jadi domain presiden jadi kalau presiden udah putuskan akan memgeluarkan perppu maka DPR yang akan datang yang akan membahasnya," kata Bamsoet di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (26/9).

Politikus Partai Golkar ini menyerahkan sepenuhnya sikap terkait perppu pada presiden. Dia mengaku akan mendukung apapun yang diputuskan presiden.

"Jadi yah gini apapun yang akan dilakukan oleh presiden prinsipnya DPR mendukung sepenuhnya yah. Karena semua kan berpulang di pemerintah. Kalau masih di DPR saya bisa menanggapinya," ucapnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo mengaku akan mempertimbangkan tuntutan dari berbagai pihak, termasuk mahasiswa, yang mendesak untuk menerbitkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perppu) menyikapi hasil revisi UU Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang sudah disahkan DPR. Jokowi mengatakan itu setelah menerima masukan dari berbagai pihak.

"Berkaitan UU KPK yang sudah disahkan DPR, banyak sekali masukan yang diberikan kepada kita. Utamanya berupa penerbitan Perppu. Ini akan kita hitung, kalkulasi, kita pertimbangkan," ujar Presiden Jokowi berdiskusi dengan tokoh agama di Istana Negara, Kamis (26/9).

Jokowi berjanji akan segera memutuskan dan menyampaikan kepada rakyat. "Dan nanti setelah kita putuskan akan kami sampaikan dalam waktu sesingkat-singkatnya. Terutama dari sisi pentingnya," katanya. 

RUU PKS Dipastikan Berlanjut di Periode 2019-2024

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Panitia Kerja (Panja) Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual (RUU PKS) Marwan Dasopang memastikan UU tersebut tidak akan disahkan pada periode ini. Sebab anggota DPR periode 2019-2024 akan segera dilantik pada 1 Oktober 2019.

"Tidak mungkin dong (selesai periode ini), enggak mungkin lagi," kata Marwan di Kompleks Parlemen, Jakarta Pusat, Rabu (25/9).

Saat ini, kata Marwan, Panja baru menyepakati pembentukan Tim Perumus (Timus) yang bertugas membahas seluruh daftar inventarisasi masalah dan seluruh pasal dalam draf RUU PKS. Pembahasannya pun harus detail dalam setiap pasalnya.

"Kami belum sampai kesepahaman substansi, baru kesepahaman untuk percepatan tata cara membuat. Maka dibentuk timus," jelasnya.

Dia mengungkapkan, tim tersebut akan membandingkan ketentuan pidana dalam RUU PKS dan RUU KUHP. Sebab pasal mengenai tindak pidana kekerasan seksual di RUU KUHP juga belum mencapai kesepakatan.

"Sehingga nanti kita bila membuat ini sebagai UU lex specialis kami menambah pembobotan pidananya di mana," ujarnya.

Sebelumnya, Rancangan Undang-Undang (RUU) Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih berada di tingkat panitia kerja (Panja) DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyebut, RUU PKS masih menjadi perdebatan terkait judul yang ditulis.

"Judul memang masih terjadi perdebatan apakah menggunakan istilah tindak pidana penghapusan kekerasan seksual, ada juga yang mengusulkan tindak pidana kejahatan seksual, ada yang mengusulkan undang-undang ketahanan keluarga. Itu semua tentu memiliki implikasi terhadap pasal-pasal turunannya," kata Ace di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9).

DPR dan Pemerintah Sepakat Tunda Pengesahan RUU Pemasyarakatan

Agen Casino Terbaik  -  DPR dan Pemerintah sepakat untuk menunda pengesahan Revisi Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pemasyarakatan atau (RUU PAS)dalam rapat paripurna, Selasa (24/9). Hal itu disepakati setelah melakukan lobi antara pimpinan DPR, pimpinan fraksi, serta pemerintah melalui Menteri Hukum dan HAM, Yasonna Laoly.

Rapat paripurna diskors selama 15 menit untuk melakukan lobi. Skor dicabut sekitar pukul 12.15 WIB.

"Dan dalam lobi kita mendengar penjelasan dari surat pemerintah yang disampaikan Menkum HAM yang pada prinsipnya meneruskan pandangan presiden tentang perlunya penundaan RUU Pemasyarakatan. Setelah ditanggapi pimpinan komisi III dan seluruh pimpinan fraksi menyepakati pandangan dari Bu Erma Ranik sebagai pimpinan komisi III dan juga ketua Panja Pemasyarakatan," kata Pimpinan rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

Meski sepakat untuk ditunda, lanjut Fahri, semua fraksi sepakat untuk tetap mendengarkan laporan dari Ketua Panitia Kerja (Panja) RUU PAS, Erma Ranik.

"Meskipun kita menyetujui penundaan RUU PAS, dalam lobi menyetujui agar pertama sebagaimana jadwal yang ada pimpinan komisi III pimpinan Panja Erma Ranik untuk menyampaikan laporan sebagaimana biasa dan menjawab pertanyaan yang ada," ucapnya.

Sebelumnya Presiden Jokowi menegaskan, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Jokowi mengungkap ini dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR siang tadi. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan fraksi.

"Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan pertama, kedua RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan, itu ditunda pengesahannya," jelas Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (23/9). 

Jokowi Ingin RUU KUHP dan 3 UU Lainnya Dibahas DPR Periode Baru

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menegaskan, telah meminta agar empat Rancangan dan revisi Undang-Undang untuk ditunda. Jokowi ingin, rancangan UU tersebut dibahas bersama DPR periode 2019-2024.

Jokowi mengungkap ini dalam rapat konsultasi bersama pimpinan DPR siang tadi. Rapat itu dihadiri langsung oleh Ketua DPR Bambang Soesatyo dan sejumlah pimpinan fraksi.

"Intinya tadi saya meminta agar pengesahan untuk RUU Pertanahan pertama, kedua RUU Minerba, ketiga RUU KUHP, kemudian yang keempat RUU Pemasyarakatan, itu ditunda pengesahannya," jelas Jokowi saat jumpa pers di Istana Negara, Senin (23/9).

Masukan Disampaikan ke DPR
Jokowi mengatakan, penundaan itu dilakukan atas masukan dari berbagai pihak. Termasuk aksi protes ribuan mahasiswa yang dilakukan di sejumlah tempat hari ini. Penundaan, kata Jokowi, agar pemerintah dan DPR bisa mendapatkan masukan lagi dari berbagai pihak dalam pembahasan UU itu.

"Untuk kita bisa mendapatkan masukan-masukan mendapatkan substansi-substansi yang lebih baik sesuai dengan keinginan masyarakat. Sehingga rancangan UU tersebut kita sampaikan agar sebaiknya masuk ke nanti di DPR RI berikutnya," terang Jokowi.

Dari hasil itu, sehingga hanya tinggal bersisa satu UU saja yang rencananya akan disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam waktu dekat. Yakni RUU tentang Tata Cara Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jokowi menyarankan, segala bentuk keberatan dan protes disampaikan kepada DPR. Sebab, pembahasan tersebut tengah dilakukan di DPR.

"Ini masuk proses semuanya besok dibahas DPR, tanyakan ke sana. Saya minta itu tentu tindak lanjuti menteri untuk ke DPR masyarakat ingin sampaikan materi silakan ke DPR," jelas Jokowi.

Ketua DPR Desak KLHK Bentuk Gugus Tugas Pencegahan Karhutla

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo atau Bamsoet mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) membentuk gugus tugas khusus di setiap daerah. Gugus Tugas itu nantinya berfungsi untuk mencegah kebakaran hutan dan lahan (Karhutla).

"Berangkat dari catatan historis kasus Karhutla, Kementerian LHK perlu mengambil inisiatif untuk membentuk gugus tugas pada tingkat daerah yang tupoksi-nya melakukan atau menerapkan langkah-langkah preventif mencegah Karhutla," katanya dalam keterangan tertulisnya, Minggu (22/9).

Dia menjelaskan, gugus tugas ini harus bersinergi dengan TNI, Polri dan BMKG. Serta memiliki peralatan yang memadai untuk mencegah Karhutla.

"Selain mencegah pengrusakan atau pembakaran oleh manusia, sangat penting bagi gugus tugas seperti ini juga berkoordinasi dengan BMKG untuk mengetahui kecenderungan cuaca, khususnya dalam periode musim kering atau panas," ungkap politikus Golkar itu.

"Tentu saja gugus tugas ini patut diperlengkapi dengan peralatan yang memadai agar mampu responsif pada saat dibutuhkan," sambungnya.

Bamsoet menegaskan, Karhutla bisa dicegah jika pihak terkait menjalankan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan. Dalam peraturan itu disebutkan semua pihak termasuk pemerintah daerah bisa turut mencegah adanya Karhutla.

"Dengan peduli, pemerintah daerah bisa menggerakkan semua potensi daerah setempat, termasuk masyarakat adat, untuk mencegah aksi pembakaran atau pengrusakan hutan," tutupnya. 

DPR Sebut RUU PKS Terkendala Perdebatan Judul

Agen Casino Terbaik  -  RUU Penghapusan Kekerasan Seksual (PKS) masih berada di tingkat panitia kerja (Panja) DPR. Wakil Ketua Komisi VIII DPR, Ace Hasan Syadzily, menyebut, RUU P-KS masih menjadi perdebatan terkait judul yang ditulis. DPR masih mencermati betul RUU itu.

"Judul memang masih terjadi perdebatan apakah menggunakan istilah tindak pidana penghapusan kekerasan seksual, ada juga yang mengusulkan tindak pidana kejahatan seksual, ada yang mengusulkan undang-undang ketahanan keluarga. Itu semua tentu memiliki implikasi terhadap pasal-pasal turunannya," kata Ace di Hotel Shangri-La, Jakarta, Sabtu (21/9).

Panja DPR belum menemukan titik temu untuk membahas kelanjutan dari RUU P-KS tersebut. Pihaknya juga tengah fokus di RUU Pesantren. Setelah sah, mereka akan fokus ke RUU P-KS.

"Mudah-mudahan tanggal 24 September ini UU pesantren sudah bisa disahkan di dalam paripurna, sehingga kami bisa membahas UU P-KS," jelasnya.

Menurut politikus Partai Golkar itu, DPR periode sekarang sedang berusaha menyelesaikan UU P-KS dalam menit-menit terakhir.

"Tetapi kami berharap bahwa pembahasan UU P-KS ini harus terus dilakukan, walaupun waktunya yang sangat-sangat terbatas. Selagi kita masih bisa mengerjakan dengan cepat, tetap kita kerjakan, kita bahas ya," tandasnya.

Jokowi Minta Ditunda, PKS Dorong RKUHP Segera Disahkan

Agen Casino Terbaik  -  Anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil meminta pengesahan Revisi KUHP tidak ditunda. Hal ini, merespon ucapan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang meminta pengesahan RKUHP ditunda.

"Sebaiknya jangan ditunda," kata Nasir pada wartawan, Jumat (20/9).

Nasir menilai, masih ada waktu untuk melakukan pembahasan pada pasal yang dianggap belum sesuai sebelum disahkan rapat paripurna pada 24 September mendatang. Terlebih lagi keputusan tingkat satu juga sudah disepakati pemerintah dan DPR.

"Saya yakin dalam waktu singkat bisa diselesaikan yang belum sesuai itu. Sebab pengambilan putusan tingkat satu sudah dilakukan dan tidak ada sinyal bahwa presiden akan menunda pengesahan RUU KUHP," ungkap Nasir.

Diketahui, Presiden Jokowi meminta DPR menunda pengesahan RKUHP. Permintaan itu diakui Jokowi setelah menerima sejumlah masukan dari berbagai kalangan.

"Setelah mencermati masukan dari berbagai kalangan yang keberatan dengan substansi RUU KUHP, saya berkesimpulan materi-materi yang coba pendalaman. Untuk itu saya telah memerintahkan Menkum HAM selaku pemerintah untuk menyampaikan sikap ini pada DPR RI," kata Jokowi kepada wartawan di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (20/9).

"Yaitu agar pengesahan RUU KUHP ditunda," tegasnya.

Pimpinan KPK Terpilih Keluhkan UU Baru Hilangkan Status Penyidik dan Penuntut

Agen Casino Terbaik  -  Pimpinan KPK terpilih Nurul Ghufron menilai tugas pemberantasan korupsi akan lebih berat dengan UU KPK baru. Semisal, hilangnya status pimpinan KPK sebagai penyidik dan penuntut umum dan keberadaan Dewan Pengawas.

Ketentuan tersebut sebelumnya berada di Pasal 21 UU KPK lama. DPR dan Pemerintah akhirnya memutuskan status dan tugas pimpinan KPK tersebut ditiadakan dalam UU KPK baru.

"Yang paling berat bagi kami adalah tidak lagi KPK sebagai penyidik dan penuntut. Juga dengan dibentuknya Dewan Pengawas (Dewas)," kata Ghufron saat ditemui Merdeka.com di kampus Universitas Jember (Unej) pada Kamis (19/09) ini.

Menurutnya, perubahan dua pasal itu saja menjadikan KPK tidak lagi menjadi lembaga khusus. Namun, sebagai pelaksana UU, Nurul mengaku akan siap bekerja memimpin KPK dengan aturan yang ada.

"Kami yang melaksanakan (UU KPK terbaru) menanggapinya sebagai aturan yang harus kami tegakkan ke depan. Bahwa kinerjanya akan berubah, ya itu adalah konsekuensi dari perubahan paradigma (UU)," ujar pria asli Madura ini.

Ghufron memperkirakan, akan terjadi beberapa konsekuensi akibat perubahan dalam UU KPK yang terbaru tersebut, terutama dalam hal penindakan.

"Mungkin kita akan kesulitan untuk Operasi Tangkap Tangan (OTT). Karena prosedur penyadapan sekarang harus izin," ujar dia.

Sehingga, dia memahami keresahan masyarakat terutama pegiat antikorupsi atas berlakunya UU KPK baru tersebut. Dia juga berharap Dewan Pengawas KPK nantinya harus benar-benar diisi oleh orang-orang yang kredibel.

"Ya itu ketakutan-ketakutan ya. Secara normatif harapannya memang penyadapan tidak bocor. Biar tidak bocor, ya dewan pengawasnya harus yang kredibel, integritasnya tinggi," tegasnya.

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ini mendukung wacana publik untuk menggugat UU KPK baru ke Mahkamah Konstitusi (MK).

"Kami menghormati itu sebagai wujud cinta terhadap pemberantasan korupsi. Dalam koridor hukum, itu memang diwadahi untuk melakukan uji materi ke MK," pungkas Ghufron.

Nurul Ghufron bersama empat orang lainnya, terpilih sebagai pimpinan KPK pada Senin (16/09/2019) lalu. Mereka akan dilantik sebagai pimpinan KPK pada 21 Desember 2019 mendatang untuk masa jabatan 2019-2023.

DPR Persilahkan UU KPK Digugat ke Mahkamah Konstitusi

Agen Casino Terbaik  -  Revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah disahkan menjadi undang-undang. Indonesia Corruption Watch (ICW) menduga masyarakat yang akan melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi.

Menanggapi kemungkinan tersebut, anggota DPR Komisi III Arsul Sani mempersilahkan masyarakat yang ingin uji materi terhadap UU KPK. Sekretaris Jenderal PPP itu menghormati hak masyarakat.

"PPP menghormati sepenuhnya elemen masyarakat sipil manapun yang ingin menguji UU Perubahan atas UU KPK ke MK," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Rabu (18/9).

Dia mengungkapkan, DPR bakal memberikan keterangan di Mahkamah Konstitusi. Di sana, DPR bakal memberikan penjelasan sejelasnya terkait Revisi UU KPK.

"Nanti kan DPR juga diberi kesempatan untuk memberikan keterangan oleh MK. Ya nanti kita sampaikan semuanya sejelas-jelasnya," jelasnya.

Arsul menjelaskan, pengajuan judicial review baru bisa dilakukan setelah UU KPK ditandatangani Presiden Joko Widodo setelah diparipurnakan kemarin.

"Prosesnya Pimpinan DPR mengirimkan RUU yang sudah disetujui Rapat Paripurna DPR tersebut kepada Presiden untuk ditandatangani dan diundangkan. Sehingga setelah diundangkan UU tentang perubahan atas UU KPK tersebut berlaku," tutupnya.

Sebelumnya, ICW memandang banyak masalah dalam pengesahan revisi UU KPK. Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW) Kurnia Ramadhana melihat bakal banyak masyarakat sipil yang menggugat ke Mahkamah Konstitusi.

"Ketika masyarakat berbondong-bondong mengajukan JR ke MK, maka seharusnya DPR dan pemerintah malu karena membuat legislasi yang tidak berkualitas. Pasti banyak (pihak ke MK), isu ini bukan hanya ICW saja," katanya.

DPR Sahkan Undang-Undang Sumber Daya Air

Agen Casino Terbaik  -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang Sumber Daya Air (RUU SDA) menjadi Undang-undang. Hal itu, disahkan dalam Rapat Paripurna di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/9).

"Apakah Pembicaraan Tingkat II atau Pengambilan Keputusan terhadap RUU tentang Sumber Daya Air ini dapat disetujui untuk disahkan menjadi UU?," kata pimpinan rapat paripurna sekaligus Wakil Ketua DPR Fahri Hamzah.

"Setuju," jawab peserta rapat.

Wakil Ketua Komisi V DPR, Lasarus mengatakan RUU Sumber Daya Air terdiri dari 16 Bab dan 79 Pasal. UU ini sudah disetujui oleh semua fraksi di DPR.

"Secara keseluruhan, RUU tentang SDA telah mendapat persetujuan dari semua fraksi yang ada di Komisi V. Fraksi-fraksi menyampaikan harapan dan penekanan untuk memaksimalkan impelementasi RUU ini antara lain keharusan pemerintah segera bentuk aturan pelaksana yang diamanatkan UU tentang SDA," ungkapnya.

Di tempat yang sama, Menkum HAM Yasonna Laoly mengatakan RUU tentang Sumber Daya Air adalah semangat dan cita-cita untuk terus memasok air hingga ke pelosok negeri. Kata dia, susunan RUU Sumber Daya Air ini mengatur perusahaan hak negara dan air untuk masyarakat.

"RUU tentang SDA ini mengatur dinamika saat ini seperti jaminan hak pokok sekitar 60L per hari dan perkuatan sumber daya air," ucap Yasonna.

DPR Sepakat Anggota Dewan Pengawas KPK Dipilih Presiden

Agen Casino Terbaik  -  DPR telah sepakat dengan pemerintah terkait poin pemilihan anggota dewan pengawas dipilih langsung oleh Presiden. Sebelumnya DPR merasa keberatan atas poin tersebut.

"Dewas itu periode 4 tahun. Di dalam keputusan sekarang ini dewan pengawas adalah sebanyak lima orang dan semuanya adalah dipilih oleh pemerintah atau presiden," ujar anggota Panja Revisi UU KPK Taufiqulhadi di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Senin (16/9).

Anggota Fraksi NasDem itu mengatakan, masih ada dua fraksi yang memberikan catatan. Dua fraksi adalah Demokrat dan PKS. Dua fraksi tersebut ingin porsi pemilihan anggota dewan pengawas yang beranggotakan lima orang, 50 persen dari DPR dan 50 persen pemerintah.

Namun, mayoritas fraksi sudah sepakat pada periode pertama dipilih Presiden. Periode berikutnya tetap oleh presiden dengan proses panitia seleksi (Pansel).

Alasannya supaya tidak terjadi tarik menarik kepentingan. Serta menyanggah bahwa ada kepentingan DPR.

"Kami anggap ya untuk sementara ini agar tidak membuat nanti tarik-menarik dari berbagai kepentingan politik maka Kami anggap yang tepat presiden. Sekaligus juga untuk menyanggah bahwa ada pendapat ada kepentingan DPR," jelas Taufiqulhadi.

Sementara itu kriteria anggota dewan pengawas adalah warga negara dengan umur paling rendah 55 tahun. Dengan latar belakang bukan orang partai politik.

"Enggak bisa karena tidak boleh anggota parpol," kata Taufiqulhadi.

Sekjen PDIP : Jokowi Tak Ingin Kekuasaan KPK Tanpa Batas

Agen Casino Terbaik  -  Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto menyatakan, partainya mendukung penuh keputusan Presiden Joko Widodo atau Jokowi terkait revisi Undang-Undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Dia menjelaskan, revisi yang telah disetujui Jokowi itu akan memberikan dasar hukum yang jelas kepada KPK.

"PDI Perjuangan berpendapat bahwa Pak Jokowi telah bertindak tepat. Pak Jokowi melakukan dialog dengan KPK itu secara intens, tetapi pada saat bersamaan beliau juga mengharapkan adanya kepastian hukum agar kekuasaan yang tanpa batas ini, kemudian bersedia mekanisme check and balance," ungkap Hasto di De Saung, Bogor, Minggu (15/9).

Dia menilai, selama ini KPK terkesan tergesa-gesa dalam menetapkan tersangka kasus korupsi. Sehingga, revisi ini dinilainya dapat menjadikan pemeriksaan korupsi ke depan lebih progresif dan disertai komitmen tinggi dari seluruh aparat penegak hukum.

"Tidak ada lagi penyadapan dilakukan tidak sesuai dengan prosedur, bahkan bisa juga penyadapan itu dipakai karena kepentingan-kepentingan politik tertentu," tuturnya.

Hasto menegaskan, Jokowi pastinya juga sudah mendengar masukan dari banyak pihak terkait hal itu.

"Ketika Pak Jokowi telah mengambil keputusan itu artinya pertimbangannya sangat matang dan itu semua didedikasikan bagi upaya suci untuk memberantas korupsi itu dengan benar," tutup dia.

DPR dan Pemerintah Sepakat 10 Pimpinan MPR

Agen Casino Terbaik  -  Badan Legislasi DPR bersama Kementerian Dalam Negeri sepakat membawa pembahasan draf revisi undang-undang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) ke rapat paripurna. Kesepakatan itu diputuskan saat anggota Baleg bersama Kemendagri melakukan rapat.

Revisi itu menghapus Pasal 427 c menjadi Pasal 15 mengenai jumlah pimpinan MPR.

Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo mengatakan pemerintah setuju adanya revisi tersebut demi keterwakilan fraksi sesuai parliamentary threshold saat pemilihan umum.

"Alasan pemerintah jelas bahwa penambahan 2 pimpinan itu semata-mata ingin menunjukkan bahwa MPR itu lembaga pemusyawaratan," katanya di gedung DPR, Jumat (13/9).

Undang-undang ini, kata Tjahjo, berlaku di lima tahun ke depan dan seterusnya. Sehingga setiap kali partai politik yang lolos ambang batas parlemen secara otomatis berhak menjadi pimpinan MPR.

Dengan adanya revisi ini, Tjahjo berharap proses ketatanegaraan dan pengambilan kebijakan politik akan lancar tanpa adanya istilah oposisi.

Sementara untuk menentukan ketua MPR, Tjahjo menyerahkan sepenuhnya teknis itu kepada MPR. "Bagaimana mekanisme pemilihan ketua dan wakil ketua kita serahkan ke MPR yang akan datang," tandasnya.

Undang-undang ini sempat menuai kritik. Pasalnya, jumlah pimpinan MPR akan berpengaruh terhadap besarnya anggaran yang akan dikeluarkan. Menyikapi itu Tjahjo mengatakan hal itu urusan Sekretariat Jenderal MPR.

"Soal anggaran itu soal urusan sekjen MPR," kata Tjahjo. 

Jadi Ketua KPK, Ini Janji Firli Bahuri demi Berantas Korupsi

Agen Casino Terbaik  -  Irjen Firli Bahuri akhirnya terpilih menjadi Ketua KPK. Ini janji Firli saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan.

Saat uji kelayakan dan kepatutan (fit and proper test), Firli menyoroti soal pencegahan korupsi. Selain itu, ia ingin mengawal pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur.

Sejumlah hal dipaparkan Firli dalam fit and proper test. Selagi dia menjelaskan visi-misinya, layar yang berada di belakang Firli menampilkan poin-poin yang sedang dijelaskan.

"Kita ingin dalam rangka melakukan pencegahan kita ingin membangun generasi berkarakter. Kita juga akan bekerja sama dengan anggota Dewan, partai politik," kata Firli dalam fit and proper test di Komisi III DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (12/9/2019).

Slide yang berada di belakang Firli berganti sesuai dengan apa yang disampaikan. Begitu pula saat Firli menjelaskan strateginya dalam memberantas korupsi.

"Kami akan fokus kepada pelaksanaan good government, clean governance," sebut Firli.

Selain itu, Irjen Firli Bahuri mengatakan pengembalian kerugian negara (asset recovery) jadi bagian penting dari agenda pemberantasan korupsi. Menurutnya, hal itu bisa dilakukan dengan barang sitaan dari perkara korupsi sebagai asset recovery.

"Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara, berupa penyitaan aset dari hasil korupsi dan tentu kita gunakan untuk asset recovery," kata Firli.

Firli menilai penindakan tindak pidana korupsi tidak sekadar menghukum dan memenjarakan orang, tapi juga harus memperhatikan pengembalian kerugian negara.

"Karena sesungguhnya penegakan hukum tujuan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi tidak hanya menghukum seseorang, memasukkan orang dalam penjara. Tapi hal yang paling penting bagaimana kita bisa mengurangi kerugian negara, kerugian keuangan negara, kerugian perekonomian negara. Itu hal yang paling penting," ucapnya.

Untuk itu, dia memiliki program untuk memperkuat implementasi dan regulasi. Sebab, ia mengaku prihatin banyak orang ditahan karena OTT tapi belum maksimal dalam mengembalikan kerugian negara.

"Ketiga, memperkuat implementasi, regulasi. Kita banyak orang ketahan OTT, mohon maaf karena OTT banyak sekali, saya sedih sekali. Berarti ada yang harus kita kerjakan agar kita bisa mengembalikan kerugian negara," ucapnya.

Selain itu, Firli akan membentuk KPK perwakilan di daerah-daerah. "Ini penting mengingat luas wilayah kita dari Sabang sampai Merauke," kata Firli.

Firli juga ingin KPK mengawal pemindahan ibu kota Indonesia. Dia mencontohkan program mitigasi yang diajukannya sebagai capim KPK dengan proyek pemerintah saat ini, yaitu pemindahan ibu kota negara ke Kalimantan. Firli mengatakan seharusnya sedari awal KPK ikut dalam pembahasan tersebut dengan pemerintah.

"Ini kan ada kegiatan, Pak, pemerintah menetapkan bahwa pindah ibu kota ke daerah Kalimantan. Seharusnya mulai sekarang KPK sudah bekerja," kata Firli saat fit and proper test.

Firli mengatakan KPK bisa mulai berbicara dengan Kementerian PUPR serta Kementerian Agraria dan Tata Ruang. Langkah itu, disebut Firli, dapat membuat KPK menyelamatkan uang negara sedari awal.

Komisi III DPR sebelumnya menentukan 5 calon pimpinan (capim) KPK setelah fit and proper test. Penentuan itu dilakukan melalui mekanisme pemungutan suara atau voting.

"Dengan ini terjaring lima, Nawawi, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, Alexander Marwata, dan Firli Bahuri," ujar Ketua Komisi III DPR yang memimpin rapat, Azis Syamsuddin, Jumat (13/9).

Dalam voting itu, Firli Bahuri mendapat 56 suara. Setelah rapat diskors 5 menit, Ketua Komisi III Azis Syamsuddin mengumumkan Irjen Firli Bahuri menjadi Ketua KPK. Sedangkan Nawawi Pomolango, Lili Pintauli, Nurul Ghufron, dan Alexander Marwata menjadi Wakil Ketua KPK.

Kemendagri Tolak Wacana DKI Jakarta Punya Dua Wakil Gubernur

Agen Casino Terbaik  -  Muncul usulan dari anggota DPRD DKI untuk menambahkan kursi wakil gubernur menjadi dua orang. Hal ini dipicu mentoknya pembahasan wakil gubernur pengganti Sandiaga Uno.

Namun Kemendagri menolak usulan itu. Sebab, tidak boleh ada keistimewaan kursi wakil gubernur untuk Jakarta.

"Jumlah Wagub untuk seluruh Indonesia sama (1 orang). Sebagaimana pengaturan kontestasi pilkada yang mensyaratkan berpasangan," jelas Dirjen Otonomi Daerah Kemendagri, Akmal Malik kepada merdeka.com, Rabu (11/9).

Akmal mengatakan, jumlah kursi wakil gubernur antara DKI atau 33 provinsi lain harus sama. Karena, aturan yang mengatur tentang hal tersebut juga sama.

"Jadi tidak ada perbedaan untuk DKI atau bukan DKI, perlakuan regulasinya sama," tambah dia.

Sebelumnya diberitakan, Pimpinan sementara DPRD DKI Jakarta, Pantas Nainggolan mengakui, ada usulan tersebut dalam rapat pembahasan tata tertib. Namun usulan itu tak dimasukkan dalam pembahasan tata tertib atau tatib.

Pantas mengatakan usulan itu muncul karena Jakarta pernah memiliki empat Wagub di era Sutiyoso yang didukung otonomi khusus DKI sebagai ibu kota negara. Selain itu munculnya usulan tersebut karena melihat gubernur yang sering menyampaikan keluhan dan membutuhkan wagub lebih dari satu.

"Tapi sekali lagi ini hanya sekadar usulan. Jadi prinsipnya kita tidak ingin melanggar aturan. Tetapi kalau ada peluang untuk memperbaiki aturan ya kenapa tidak," katanya di Gedung DPRD DKI Jakarta, Jalan Kebon Sirih, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Usulan ini, kata Pantas, nantinya akan disampaikan ke Menteri Dalam Negeri. Usulan akan disampaikan bersamaan dengan konsultasi tatib. Jika usulan ini diterima, mekanisme pemilihan wagub nantinya akan disesuaikan dengan aturan yang ada.

"Tapi perlu dipertimbangkan juga kekurangan dan kelebihan dari pemilihan langsung selama ini, perlu dipertimbangkan juga mana yang lebih besar manfaatnya, perlu dihitung juga. Karena kalau gubernur dan wakil gubernur sebenarnya ada dalam satu kotak. Dulu kan sempat muncul usulan yang dipilih hanya gubernur, wakilnya diserahkan kepada apa (gubernur) gitu. Jadi intinya terserahlah kepada pembuat UU, mana yang lebih besar manfaatnya daripada mudaratnya," jelasnya.

Politikus PDIP ini menyampaikan, UU Daerah Khusus Ibu Kota yang menjadi acuan dalam usulan ini bersifat lex specialis dari UU Nomor 29 Tahun 2007, lex generalis dari UU Nomor 23 tentang Pemerintahan Daerah. Sebagian yang tidak diatur secara otentik di dalam UU Nomor 27, dalam UU 29 dinyatakan berlaku ketentuan umum sesuai yang tertera dalam UU Nomor 23.

"Jadi melalui masukan-masukan tadi kita ada keinginan untuk lebih menambah kekhususan DKI itu. Tidak hanya kekhususan yang otonominya diletakkan di tingkat provinsi, tetapi juga di yang lain-lain. Salah satunya seperti OPD (organisasi perangkat daerah). OPD dikaitkan sama dengan daerah lain sementara kebutuhan DKI untuk OPD kita harapkan yang lebih efektif, efisien," ungkapnya.

Dia mencontohkan keberadaan Asisten Gubernur DKI Jakarta. Di dalam UU dinyatakan Asisten Gubernur hanya ada 4. Sementara komisi di DPRD DKI ada lima. Pantas ingin menyesuaikan jumlah Asisten dan Komisi menjadi lima.

Penyesuaian itu harapannya akan membentuk sinergitas antara eksekutif dan legislatif yang merupakan mitra dalam pemerintahan. Namun demikian, Pantas menambahkan, usulan ini belum resmi.

"Ini masih suara-suara yang berkembang di anggota yang memang sifatnya belum usulan resmi dari DPRD. Jadi ada gagasan-gagasan, wacana, pikiran," tutupnya.

Istana Presiden Dibangun di Papua Mulai Tahun Depan

Agen Casino Terbaik  -  Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyetujui permintaan para tokoh Papua untuk membangun Istana Kepresidenan di Papua. Permintaan tersebut adalah bagian dari pertemuan para tokoh Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat.

"Jadi mulai tahun depan istana ini akan dibangun. Sudah," kata Jokowi dihadapan para tokoh-tokoh Papua di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Pernyataan tersebut pun disambut sorak gembira oleh mereka yang hadir di istana. Sebelum memutuskan hal tersebut, Jokowi sempat bingung. Dia pun menengok kanan dan kiri para menteri di sampingnya.

Sebab menurut dia, istana tidak semudah dibangun di Bumi Cenderawasih. Kata dia, perlu ada tanah yang luas. Tetapi persoalan tersebut sudah dijamin. Pihak Papua sudah menyiapkan 10 hektare tanah gratis.

"Istana, ini kan yang sulit tanahnya. Ini tanahnya tadi disediakan 10 hektare gratis. Benar sudah ada? Nanti kalau disampaikan hari ini de facto sudah diserahkan. Saya diskusi dulu dengan para menteri," kata Jokowi.

Sebelumnya tokoh Papua, Abisai Rollo meminta beberapa hal kepada Mantan Gubernur DKI Jakarta tersebut. Mulai dari meminta untuk pemekaran di 5 provinsi di Papua dan Papua adat hingga membangun istana kepresidenan di Bumi Cendrawasih.

"Pertama, minta untuk adanya pemekaran provinsi 5 wilayah di provinsi Papua dan Papua Barat. Kedua, pembentukan badan nasional urusan tanah Papua. Dan ketiga penempatan pejabat eslon 1 dan eslon 2 di kementerian dan TPMK," kata Abisai dihadapan Jokowi di Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Selasa (10/9).

Kemudian mereka juga meminta pemerintah membentuk asrama nusantara diseluruh kota. Dan menjamin mahasiswa di Papua. Tidak hanya, itu mereka juga mengusulkan agar merevisi UU Konsus dalam prolegnas di 2020. Lalu mereka meminta agar pemerintah menerbitkan inpres untuk pengangkatan ASN di tanah papua.

"Selanjutnya percepatan palapa ring timur Papua. Dan Bapak Presiden mengesahkan lembaga adat dan anak Papua," kata Abisai.

Terakhir mereka juga meminta agar Jokowi membangun istana di Bumi Cendrawasih. Tidak hanya di Kalimantan kata dia, masyarakat Papua meminta Jokowi berkantor di sana.

"Membangun istana presiden RI di Papua di Ibu Kota Provinsi Papua, Jayapura. Sehingga perjalan dan berkantor di Papua. Dengan kebijakan beristana di Kalimantan tapi juga di Papua," ungkap Abisai.

SBY Minta Rakyat Dukung Jokowi-Ma'ruf agar Sukses Emban Amanah

Agen Casino Terbaik  -  Ketua Umum Partai Demokrat, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), menyampaikan pidato kontemplasi dalam rangka HUT ke 18 Partai Demokrat. Di akhir pidatonya, SBY menyinggung soal proses politik Pemilihan Umum yang baru saja dilakukan bangsa Indonesia.

SBY berpesan agar seluruh rakyat Indonesia mendukung kepemimpinan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, Joko Widodo dan Ma'ruf Amin, yang sudah mendapatkan mandat dari rakyat Indonesia.

"Pemilihan Umum baru selesai kita lakukan. Rakyat telah memberikan mandatnya kepada kepemimpinan yang baru. Dalam kapasitas saya selaku pribadi dan pemimpin Partai Demokrat, saya mengajak saudara-saudara kami rakyat Indonesia, untuk memberikan kesempatan dan dukungan kepada pemimpin dan pemerintahan yang baru, agar sukses dalam mengemban amanah rakyat," kata SBY di kediamannya di Cikeas, Bogor, Senin (9/9).

Presiden keenam RI itu berharap isi pidato kontemplasinya ini memberikan sumbangsih pada pemerintahan Jokowi-Ma'ruf yang segera dilantik pada Oktober mendatang.

"Melalui mimbar kecil di Cikeas ini, saya menitipkan harapan kepada Bapak Presiden Jokowi beserta jajaran pemerintahan yang beliau pimpin, agar kiranya materi kontemplasi yang saya sampaikan malam ini, dapat melengkapi agenda, kebijakan dan langkah tindakan yang diambil oleh negara dan pemerintahan mendatang," katanya.

SBY menyadari membangun suatu negara yang sukses tidak bisa dikerjakan secara singkat. Butuh waktu panjang, ikhtiar dan kerja keras secara terus menerus dan berkesinambungan.

"Tak ada perjalanan dan pembangunan bangsa yang bebas dari rintangan, termasuk dinamika dan pasang surutnya. Karenanya, kita harus bersabar, tak putus asa dan lekas menyerah. Namun, kita harus sungguh gigih, dan bekerja sekuat tenaga, agar Indonesia semakin maju dan berjaya di masa depan," katanya.

"Dan membangun nilai dan perilaku menuju terciptanya masyarakat yang baik, bangsa yang baik, dan negara yang baik, adalah merupakan agenda berkesinambungan, dari satu pemimpin ke pemimpin berikutnya, dan dari satu generasi ke generasi yang lain, namun semuanya harus dimulai dari sekarang," tegas SBY. 

Saat Keluarga Presiden Jokowi Dilirik jadi Kepala Daerah

Agen Casino Terbaik  -  Sebanyak 270 daerah bakal menggelar Pilkada Serentak pada 2020 mendatang. Rinciannya, 224 Kabupaten, 37 kota dan 9 provinsi.

Tahapan Pilkada Serentak dimulai dengan pendaftaran calon kepala daerah dan wakilnya pada bulan Maret mendatang. Kemudian, mereka yang lolos diberikan kesempatan melakukan kampanye selama 81 hari terhitung sejak 1 Juli hingga 19 September.

Enam bulan sebelum pendaftaran calon kepala daerah resmi dibuka, sejumlah partai politik mulai ancang-ancang mendorong kandidat untuk dicalonkan. Seperti yang dilakukan Partai NasDem.

Partai besutan Surya Paloh sudah melirik sejumlah figur untuk diusung pada Pilkada Serentak. Salah satunya menantu Presiden Joko Widodo, Bobby Afif Nasution, yang akan diusung dalam pemilihan wali kota Medan.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai NasDem Sumatera Utara (Sumut), Iskandar ST, mengatakan sebenarnya ada empat figur baik dari internal maupun eksternal partai. Nama Bobby-lah satu di antaranya. Selain Bobby, ada nama petahana Dzulmi Eldin.

"Tetapi beliau (Dzulmi Eldin) kabarnya tidak maju. Kami masih berharap dia maju," kata Iskandar, Jumat (6/9).

Sementara dari kalangan internal, NasDem mempertimbangkan dua nama, yakni Bahitar Sibarani, Bupati Tapteng, yang juga Ketua DPD NasDem Tapteng dan Afif Abdillah Ketua DPD NasDem Medan. Karena Dzulmi Eldin kemungkinan tidak maju lagi, figur yang dipantau NasDem mengerucut pada Bobby, Bakhtiar dan Afif.

"Kita mengerucut pada tiga nama itu," jelas Iskandar.

Ketiga nama itu masih sebatas figur yang potensial dicalonkan NasDem pada Pilkada Kota Medan. Sejauh ini DPW Partai NasDem Sumut belum melakukan penjaringan.

Bukan cuma Bobby, sejumlah nama terus didorong untuk bertarung di Pilkada Medan. Ada nama Dahnil Anzar Simanjuntak yang didorong maju. Bahkan sudah ada gambar beredar di media sosial yang memasangkan jubir pasangan Prabowo Subianto pada Pilpres lalu itu dengan aktris Raline Shah dan disebut dengan pasangan 'Dara'.

Ada juga nama Veronica Tan. Satu kelompok menggelar konferensi pers mendukung mantan istri Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, untuk menjadi salah satu calon Wali Kota Medan.

Kemunculan keluarga Presiden Jokowi bukan kali ini saja. Sebelumnya, nama putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka dan Kaesang Pangarep masuk ke dalam bursa calon Wali Kota Solo.

Berdasarkan hasil survei Lembaga Laboratorium Kebijakan Publik Universitas Slamet Riyadi (Unisri) Solo, kakak beradik tersebut masuk dalam deretan tokoh populer di Kota Bengawan.

"Survei ini kami lakukan dengan menggunakan teknik cuplikan random sampling. Ada 96 titik lokasi dengan 8 responden di masing-masing titik. Total ada 766 responden yang kami uji sampel dengan margin eror 4 persen," ujar Ketua Laboratorium Kebijakan Unisri Solo, Suwardi, Kamis (26/7).

Adapun hasil survei menunjukkan, popularitas Gibran dikenali 766 responden. Sementara untuk Kaesang, 83 persen responden juga mengenal anak bungsu Presiden Jokowi.

Kendati begitu, PDIP tak ingin asal mendukung keduanya seperti mengusung Jokowi pada Pilkada Solo 2010 silam. Alasannya, PDIP masih menyaring nama-nama yang beredar dalam bursa Pilwakot 2020.

"Tunggu saat yang tepat. Sekarang orang masih melemparkan nama-nama sesuka selera," kata Ketua DPP PDIP Hendrawan Supratikno Sabtu (28/7).

Sementara itu, Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) mengaku telah mengantongi sejumlah nama yang siap mencalonkan diri menjadi peserta pemilihan orang nomor satu dan dua di Kota Bengawan.

Sekretaris DPC PDIP Solo, Teguh Prakosa mengatakan, setidaknya ada empat nama yang merupakan usulan dari para kader dan arus bawah. Keempatnya berasal dari internal yang menduduki kursi struktural partai.

"Ada empat kader PDIP yang kita siapkan untuk maju menjadi cawali di Pilwakot 2020," ujar Teguh seusai menghadiri acara HUT ke-73 Bhayangkara di Mapolresta Surakarta, Rabu (10/7).

Menurut dia, keempat nama cawali tersebut saat ini baru tahapan usulan dari DPC PDIP. Selanjutnya mereka akan digodok internal dan diajukan ke Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PDIP. Selama proses penggodokan akan terlihat sosok yang paling siap untuk menduduki kursi wali kota.

"Empat nama ini muncul dari usulan kader dari tingkat bawah sampai tingkat DPC," jelas dia.

Meski nama keluarga Presiden Jokowi bermunculan, baik Bobby maupun Gibran dan Kaesang tidak mau menanggapi berlebihan. Gibran mengucapkan terima kasih kepada warga Solo yang telah memberikan penilaian positif terhadapnya.

Dia menyebut jika orangtuanya sangat demokratis terhadap pilihannya. Menurutnya, Presiden Jokowi tak pernah mengarahkan untuk mengikuti jejaknya terjun ke politik.

"Jadi kalau jadi pengusaha harus jadi pengusaha mandiri. Kalau jadi politikus jadi politikus mandiri. Bapak enggak pernah memaksa apa pun," kata Gibran di Solo Paragon Mall, Sabtu (27/7/2019) malam.

Sementara Bobby tidak menepis kemungkinannya ikut mencalonkan Wali Kota Medan namun juga enggan berbicara terlalu jauh.

"Kalau diminta, ya kami terima kasih," jawabnya di sela-sela acara syukuran Tim Pemenangan Keluarga Jokowi- Amin di Medan, Minggu (28/7).

Bobby hanya melepas senyum ketika ditanya kesiapannya jika dipinang oleh partai politik untuk maju menjadi orang nomor satu di Kota Medan. Sejauh ini Bobby mengaku sama sekali belum berbicara terkait masalah itu bersama keluarga.

"Belum ada dibahas. Dari keluarga belum membicarakan itu," urainya lagi.