Agen Casino Terbaik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) tengah menyeleksi sejumlah nama menteri untuk mengisi Kabinet Kerja jilid II. Pada periode kedua ini, akan ada menteri dari kalangan muda untuk membantu pemerintahan Jokowi-Ma'ruf Amin.
Jokowi menyebut menteri muda pilihannya memiliki manajerial baik. Sejumlah nama kerap kali disebut sebagai calon menteri muda Jokowi. Siapa mereka? Berikut ulasannya :
1. Agus Harimurti Yudhoyono
Nama Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) sering kali disebut sebagai calon menteri muda Presiden Jokowi. Ini lantaran AHY kerap mondar-mandir bertemu Jokowi di Istana Negara. Kogasma Partai Demokrat ini dianggap layak menjadi calon menteri karena memiliki banyak prestasi.
Saat ini, AHY berusia 41 tahun. AHY menyatakan kesiapannya jika memang sumbangsihnya dibutuhkan pemerintah untuk kepentingan rakyat.
"Saya tidak ingin berandai-andai, saya memang banyak mendengar spekulasi yang beredar di media massa dan media sosial. Saya merasa apapun peran saya nantinya, jika rakyat dan negara membutuhkan kontribusi dari generasi muda, kita semua harus siap," kata AHY.
2. Bahlil Lahadalia
Dari sejumlah nama, Presiden Joko Widodo (Jokowi) telah menyebut jika Ketua Umum Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (Hipmi) Bahlil Lahadalia cocok jadi menteri di periode kedua. Jokowi menilai sosok Bahlil Lahadalia adalah pemuda yang cerdas.
"Adinda Bahlil ini kelihatannya cocok jadi menteri. Saya lihat dari samping, dari bawah ke atas, cocok ini kelihatannya. Pintar membawa suasana dan juga ya sangat cerdas, cerdas, cerdas," kata Jokowi di Ballroom Hotel Ritz Carlton Mega Kuningan, Jakarta, Minggu (26/5).
3. Adian Napitupulu
Beberapa waktu lalu, Presiden Jokowi menyebut jika aktivis 98 belum ada yang duduk menjadi menteri. Sontak saja para aktivis menyerukan nama Adian Napitupulu yang dianggap layak menjadi menteri Jokowi pada Kabinet Kerja Jilid II. Saat itu Jokowi membuka harapan untuk Adian.
"Bisa saja (Adian), kenapa tidak? dengan kemampuan yang ada bisa saja," kata Jokowi.
Bahkan pada 12 Agustus lalu, Jokowi dikabarkan memanggil Adian ke Istana. Banyak yang menilai Adian dipanggil untuk ditunjuk sebagai menteri.
4. Grace Natalie dan Tsamara Amany
Nama Ketum PSI Grace Natalie dan Ketua DPP Tsamara Amany juga kerap disebut calon menteri Jokowi. Keduanya masuk dalam kriteria Jokowi, muda dan cerdas. Grace saat ini berusia 37 tahun, sementara Tsamara 23 tahun.
Juru bicara PSI, Dara Nasution mengatakan keduanya cocok karena sesuai kriteria Jokowi mencari anak muda yang berprestasi. Namun semua keputusan ada di tangan Presiden Jokowi. Namun PSI tidak mau menuntut jatah menteri, karena PSI tahu diri tidak lolos ambang batas parlemen.
"Sama-sama masih muda dan punya kapasitas memimpin (leadership) yang mumpuni. Kita enggak ingin merongrong Pak Jokowi, minta-minta jabatan. Biarlah Pak Jokowi yang memutuskan siapa anak muda yang paling dianggap kompeten untuk ada di kabinet," ujar juru bicara PSI, Dara Nasution.
5. Angela Herliani Tanoesoedibjo
Ada juga nama Angela Herliani Tanoesoedibjo, putri sulung Ketum Perindo Hary Tanoesoedibjo yang diusung Partai Perindo menjadi calon menteri Jokowi. Sekjen Partai Perindo Ahmad Rofiq, mengatakan pihaknya mengusulkan Angela karena sesuai dengan kriteria Jokowi yang mencari menteri dari kalangan anak muda dan pintar.
"Dari apa yang disampaikan Pak Jokowi, Perindo juga menyiapkan diri kalau diminta mengusulkan calon figurnya, yaitu Angela Herliani Tanoesoedibjo," kata Ahmad Rofiq.
Agen Casino Terbaik - Komisi Pemilihan Umum (KPU) akan melakukan pelantikan anggota DPR RI baru pada 1 Oktober mendatang. Beberapa pekerjaan rumah dari anggota legislatif periode 2014-2019 telah menunggu mereka.
Pengamat politik Centre Strategic International Studies (CSIS), Arya Fernandez mengatakan, setidaknya RUU KUHP dan Otoritas Khusus (Otsus) di Papua harus segera diselesaikan. Selain itu juga RUU pemindahan ibu kota.
"Akan ada revisi juga terkait payung hukum, 5-8 yang akan direvisi. Soal ibu kota negara, itu juga strategis ke depan diselesaikan untuk diselesaikan dengan cepat," katanya di Kantor CSIS, Jakarta Pusat, Kamis (29/8).
Dia menambahkan, di bidang politik pembahasan beleid yang memakan waktu panjang adalah Undang Undang Parpol. Menurutnya, UU Parpol sudah lama tidak direvisi.
"Juga ada UU Pemilu, itu banyak kajian, banyak respon terhadap Pilkada serentak, sistem kepemiluan kita, nah itu mungkin bisa dibicarakan sejak awal," jelasnya.
Namun demikian, Arya cukup optimis melihat komposisi anggota DPR terpilih saat ini yang turut didominasi wajah baru dan muda. Dia meyakini, mereka memiliki kapasitas dan mampu menangani serangkaian isu nasional.
"Jadi saya kira fokus bagaimana melakukan analisis akan itu, gagasan dan inovasi yang diperjuangkan oleh wajah baru juga dapat menjadi bintang kalau ada program/isu/ kebijakan diperjuangkan sejak awal," tutupnya.
Agen Casino Terbaik - Ketua DPR Bambang Soesatyo (Bamsoet) telah menerima surat dari Presiden Joko Widodo atau Jokowi soal hasil kajian pemerintah terkait pemindahan ibu kota ke Kalimantan Timur. DPR, kata dia, saat ini menunggu pemerintah mengirimkan draf Rancangan Undang-undang (RUU) pemindahan ibu kota.
"Kami sedang menunggu Rancangan Undang-undangnya yang akan disampaikan pemerintah. Jadi masih dalam pengkajian," katanya di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (28/8).
Menurutnya, anggota dewan pada prinsipnya mendukung rencana pemerintah memindahkan ibu kota. Setelah surat dari Jokowi dirapatkan di tingkat pimpinan DPR, Bamsoet menyerahkannya kepada Komisi II untuk dibahas dan ditindaklanjuti.
"Jadi belum masuk kepada pembahasan UU," jelasnya.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo menyampaikan lokasi ibu kota baru berada di sebagian wilayah Kabupaten Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur.
Lokasi persisnya di Kecamatan Samboja, Kutai Kartanegara dan Kecamatan Sepaku Semoi, Penajam Pasir Utara. Kawasan Kecamatan Samboja dan Sepaku Semoi yang menjadi ibu kota baru itu berada dalam Kawasan Bukit Soeharto.
Jokowi mengatakan, pemindahan ibu kota dilakukan karena beban Jakarta sebagai pusat pemerintahan dan bisnis sudah sangat berat. Besarnya beban itu menyebabkan masalah perkotaan seperti macet, polusi dan banjir menjadi tidak terelakkan.
Lokasi ibu kota baru yang dipilih tersebut berdasarkan hasil kajian yang dilakukan oleh Bappenas dan kementerian terkait. Pertama, karena risiko bencana minimal.
Kedua, lokasinya strategis berada di tengah-tengah Indonesia. Ketiga, dekat dengan wilayah kota yang berkembang, yaitu Balikpapan dan Samarinda.
Selain itu, lantaran wilayah Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara memiliki infrastruktur yang lengkap serta telah tersedia lahan pemerintah 158 ribu hektare.
Agen Casino Terbaik - Partai Solidaritas Indonesia (PSI) membuat Gerakan Ganti Pin Emas (Gemas). Menurut PSI, pin lambang kenegaraan dari bahan emas yang dianggarkan untuk beberapa anggota DPRD provinsi, kabupaten, kota adalah bentuk pemborosan dan efisiensi anggaran.
"Kami membentuk pernyataan sikap dengan gerakan ganti pin emas diganti dengan kerja emas atau disingkat gemas," kata Koordinator Gemas, Rian Ernest saat jumpa pers di kantor PSI, Jakarta, Selasa (27/8).
Dia mengungkapkan, pengadaan pin emas ini tidak memiliki pijakan argumentasi yang jelas dalam berbagai aspek dan tidak ada hubungannya sama sekali dengan kinerja dewan.
"Aspek paling utama misalkan secara hukum tidak ada kewajiban di peraturan undang-undang mana mewajibkan pin tersebut harus berbahan dari emas," ucapnya.
Ernest menuturkan, berbagai lembaga survei sepanjang tahun 2017-2019 menunjukkan kepercayaan publik terhadap lembaga DPR dan DPRD sangat buruk, bahkan menempatkan lembaga wakil rakyat pada tingkat terendah bila dibanding lembaga kepresidenan, kepolisian, TNI dan KPK.
"Apalah arti pin emas jika kerjanya berkarat," ujar dia.
Dia menambahkan, pin emas terbukti tidak menjadi ukuran bahwa wakil-wakil rakyat bisa bekerja lebih baik. Terbukti dari kinerja buruk DPR RI dan DPRD seluruh Indonesia menjalankan tugas pokok mereka dalam hal legislasi, pengawasan dan penganggaran.
"Pin emas, kerja loyang," pungkas mantan staf Basuki Tjahaja Purnama itu.
Agen Casino Terbaik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) memutuskan untuk memindahkan ibu kota dari Jakarta menuju Kalimantan Timur. Tepatnya, di sebagian Penajam Paser Utara dan Kutai Kartanegara.
Jubir Prabowo Subianto, Dahnil Anzar Simanjuntak memberikan catatan. Prabowo sempat berpesan terkait pemindahan ibu kota tersebut kepada pada kader Partai Gerindra. Pada prinsipnya, Prabowo setuju ibu kota pindah dengan beberapa catatan.
"Catatan pertama, pemindahan ibu kota harus didasari dengan kajian yang baik dan dapat dipertanggungjawabkan, tidak grasa-grusu, dan menjadi program jangka panjang yang dipersiapkan dengan matang," kata Dahnil, Senin (26/8).
Kedua, Prabowo berpesan, pemindahan ibu kota harus didasari dengan pandangan ekonomi opportunity cost (biaya kesempatan), selain financial cost (biaya keuangan) yang pondasi dasarnya adalah prioritas. Jangan sampai rencana tersebut mengabaikan masalah paling dasar lain.
Catatan ketiga, lanjut dia, masalah paling dasar lain kapasitas negara menyelesaikan kemiskinan, pengangguran, dan kedaulatan ekonomi seperti kedaulatan pangan, kedaulatan energi dan pertahanan dan keamanan. Karena semua masalah di atas adalah masalah primer kita sebagai bangsa dan negara.
"Catatan keempat, pemindahan Ibu kota, selain memperhatikan prioritas, kesenjangan ekonomi, juga harus memperhatikan dampak sosial, budaya dan politik bagi persatuan dan kesatuan NKRI. Karena pemindahan Ibu kota tidak sekadar masalah ekonomi, namun ada masalah antropologis (budaya)," tambah Dahnil.
Tidak cuma itu, masalah geopolitik, pertahanan, keamanan, juga masalah lingkungan hidup dan lainnya harus juga dipertimbangkan. Jadi tidak boleh pandangan pemindahan ibu kota sekadar dilihat dari sisi ekonomi.
"Pada prinsipnya, beliau (Prabowo) dan Gerindra mendukung segala upaya baik yang pro masa depan, bukan upaya yang myiopik abai masa depan. Sukses selalu untuk Pak Jokowi dan jajarannya," tutup dia.
Agen Casino Terbaik - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Zulkifli Hasan memastikan amandemen terbatas Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 tidak akan menjadikan MPR kembali menjadi lembaga tertinggi negara. Dia menegaskan, pemilihan presiden akan tetap dilakukan langsung oleh rakyat.
"Enggak dong, ya kan cuman anu aja, model GBHN aja pilpres langsung kalau pilpres nanti wah itu yang ngomong enggak ngerti pilpres langsung, cuma satu aja namanya amandemen terbatas, amandemen terbatas khusus model GBHN," kata Zulkifli di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Minggu (25/8).
Zulkifli juga menjelaskan, pengadaan GBHN ini hanya untuk mengatur negara secara filosofis. Termasuk di dalamnya soal visi dan misi presiden terpilih.
"Tapi filosofis misalnya contohnya filosofis itu harus ada kesetaraan nah itu contohnya, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia itu bagaimana. Ekonomi Pasal 33 jadi filosofi sifatnya dan ini sudah kita rumusan nanti akan jadi buku diserahkan kepada MPR yang akan datang," ungkapnya.
Dia menegaskan, MPR periode 2014-2019 hanya memberikan rekomendasi saja untuk melakukan amandemen terbatas. Terkait apa akan dilaksanakan atau tidak ia Ketua Umum PAN ini menyerahkan sepenuhnya pada MPR periode 2019-2024.
"Jadi apa tidak terserah MPR yang akan datang. Gitu pada akhirnya keputusan politik ketan MPR itu bukan pimpinan, MPR itu 3 per 4 anggota, kalau 3 per 4 setuju baru bisa jalan. Kalau tidak setuju ya engga bisa jalan ya jadi kita tunggu MPR yang akan datang," ucapnya.
Sebelumnya diberitakan, Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model GBHN bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung. Dia menjelaskan keberadaan GBHN akan berdampak pada Pemilu. Sebab calon presiden dalam aturan tersebut harus mengikuti arahan dari GBHN. Karena itu, calon presiden tidak bisa lagi berkampanye seusai visi-misinya.
"Jadi apa yang dikampanyekan, karena itu rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau, kalau pemilihan langsung maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung, ini agak bertentangan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8).
Agen Casino Terbaik - Satreskrim Polrestabes Surabaya memanggil lima saksi perwakilan organisasi masyarakat (ormas) terkait insiden asrama Mahasiswa Papua di Surabaya pada Sabtu, 24 Agustus 2019. Dari lima saksi itu, hanya empat saksi yang penuhi panggilan.
AKBP Sudamiran Kasatreskrim Polrestabes Surabaya menuturkan, satu saksi lainnya tidak datang karena sedang berada di luar kota.
"Penegakan hukum masih terus dilakukan penyelidikan dan hari ini sudah empat saksi yang hadir sangat kooperatif. Satu saksi tidak bisa memenuhi panggilan dikarenakan masih ada di luar kota,” ujar Sudamiran.
Dia menuturkan, empat saksi yang datang di antaranya Susi Rohmadi (FKPPI), Dj Arifin (Sekber Benteng NKRI), Drs Arukat Djaswadi (Sekber Benteng NKRI), dan Basuki (Pemuda Pancasila). Sementara satu saksi yang belum memenuhi panggilan adalah Agus Fachrudin.
Sudamiran menuturkan, kasus ini akan ditangani serius dan dilakukan sebagai penegakan hukum sesuai aturan yang berlaku. Kendati demikian, kasus ini masih dalam tahap penyelidikan. "Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 66 Jo 24a UU RI no 24 tahun 2009 tentang Bendera, Bahasa, dan Lambang Negara serta lagu kebangsaan dan atau pasal 154a KUHP dan atau pasal 170 KUHP," kata dia di Surabaya.
Jatim Jadi Tuan Rumah Pertemuan Bahas Solusi Papua
Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri memastikan Jawa Timur menjadi tuan rumah pertemuan dan silaturahim membahas penyelesaian tentang persoalan di Papua serta Papua Barat. Pertemuan itu ditargetkan berlangsung akhir bulan ini.
"Kami usahakan akhir Agustus 2019. Cuma, jadwalnya kami serahkan sepenuhnya ke Gubernur," ujar Pelaksana Tugas (Plt) Direktur Jenderal Otonomi Daerah Akmal Malik usai menggelar pertemuan dengan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa di Gedung Negara Grahadi di Surabaya, Selasa 20 Agustus 2019, dilansir Antara.
Selain Gubernur Jatim sebagai tuan rumah, akan hadir pada pertemuan itu adalah Gubernur Papua Lukas Enembe, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan, Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo, Menkopolhukam Wiranto, dan Kapolri Jenderal Polisi Tito Karnavian.
Menurut dia, pertemuan tersebut menjadi langkah untuk memberikan jaminan bagi warga Papua yang menempuh pendidikan di Jawa Timur dan sebaliknya, warga Jatim yang ada di Papua dan Papua Barat.
Sementara itu, Gubernur Khofifah mengaku siap menjadi tuan rumah untuk menyelesaikan persoalan di Papua, sekaligus menggagas adanya sister province antara Jatim dan Papua serta Papua Barat.
"Biasanya sister city itu dengan luar negeri, tapi sekarang provinsi dengan provinsi. Jadi, akan ada provinsi kembar antara Papua Barat dan Jatim, lalu Papua dan Jatim. Jadi, bisa saja kerja sama di dunia pendidikan hingga life skill vocasional training," katanya.
Dia mengatakan pihaknya akan segera mengatur waktunya dan berkoordinasi intensif dengan Mendagri.
"Saya berharap tidak terlalu lama dan formatnya nanti ada kesepakatan kerja sama di bidang pendidikan hingga sumber daya manusia," kata mantan menteri sosial tersebut.
Agen Casino Terbaik - Partai Amanat Nasional telah menyatakan berada di luar pemerintahan. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut PAN tidak bakal berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan PAN bakal berada di luar pemerintahan. Sebab, banyak yang meminta PAN untuk menjadi oposisi. Zulkifli pun mengakui, pihaknya tak mungkin berada dalam barisan pemerintah karena sudah banyak partai mengusung. Dia menyatakan, meski menjadi oposisi PAN tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi kita mendukung saja, tidak pakai syarat. Kita dukung saja agar Pak Jokowi pemerintah sukses. Apalagi menghadapi persoalan-persoalan berat seperti sekarang ini," kata Zulkifli di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Zulkifli menegaskan, PAN tidak pernah meminta jatah menteri kepada Jokowi. Sehingga dukungan yang diberikan kepada pemerintahan tanpa syarat. Dia bilang sebagai pihak yang tak ikut mendukung Jokowi selama Pemilu, tak bisa meminta menteri. Soal tawaran, Zulkifli menyebut tanya kepada Jokowi langsung.
"Ya kita enggak minta apa-apa. Tidak, tidak pakai syarat apa-apa. Jadi saya katakan kita akan mendukung agar pemerintah sukses dan kita tak meminta apapun dan tak ada syarat apapun," jelasnya.
PAN yang telah menentukan sebagai oposisi, menurut Zulkifli Hasan, tidak bakal menggagalkan kekuatan di oposisi.
"Kalau partai lain terserah," ucap ketua MPR itu.
Agen Casino Terbaik - Komisi Pemilihan Umum akan membahas wacana pelarangan eks koruptor mencalonkan di Pilkada. Ketua KPU Arief Budiman mengatakan, saat rapat konsultasi dengan Komisi II, akan disampaikan terkait revisi UU No.10 Tahun 2016 tentang Pilkada.
"Ya bisa saja nanti kan pada saat kita mau membahas PKPU ada satu tahap namanya rapat konsultasi dengan Pemerintah dan DPR, itu pasti kita sampaikan di sana," ujar Arief di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Arief menyebut pembahasan itu bakal dilakukan bersama DPR periode saat ini. Dia berharap saat pembahasan bersama pemerintah dan DPR, usulan revisi tersebut diterima.
"Segera, abis ini kita, kan kita baru keluar tahapan abis ini kita bicara soal itu sekaligus ya mudah-mudahan pembahasan bersama pemerintah dan DPR ide mendorong mereka untuk bisa segera revisi," kata dia.
KPU sepakat supaya pelarangan pencalonan eks koruptor diatur dalam undang-undang. Kendati, Arief menyatakan KPU akan memasukkan pelarangan itu dalam PKPU untuk Pilkada serentak 2020. Namun, agar aturan tersebut tidak dibatalkan seperti Pileg lalu, lebih baik diatur lewat undang-undang.
"Kemampuan KPU kan mengatur dalam PKPU. Nah pembuat UU kemampuannya mengatur UU, otoritas kewenangannya, kalau mau kuat ya tentu lebih diatur dalam UU," kata Arief.
Pada Pemilu serentak 2019 lalu, KPU sempat melarang mantan napi korupsi jadi caleg. Aturan tersebut dicantumkan dalam PKPU. Namun, aturan tersebut dibatalkan oleh Mahkamah Agung.
Diberitakan, Direktur Eksekutif Perludem Titi Anggraini menyarankan dilakukan revisi terbatas UU No.10 Pilkada Tahun 2016 tentang Pilkada. Salah satu poin revisi yang dia usulkan adalah penambahan aturan terkait pelarangan pencalonan eks napi koruptor.
Perludem menyarankan ada tiga hal yang harus dilakukan revisi terbatas. Pertama, untuk memayungi konsistensi pengaturan soal pengawas pemilu. Kedua, untuk melegitimasi pemberlakuan rekapitulasi suara elektronik.
"Terakhir untuk mengangkat derajat pengaturan pencalonan mantan napi korupsi di dalam level undang-undang," ujar Titi dalam diskusi di kantor KPU, Jakarta Pusat, Kamis (22/8).
Titi menjelaskan, minimal dilakukan pengaturan berdasarkan keputusan Mahkamah Konstitusi tahun 2009. Yaitu tentang pengaturan pemberlakuan masa jeda setelah eks napi koruptor keluar masa hukumannya dengan waktu pencalonan.
Menurutnya, sudah saatnya dibuat aturan pelarangan eks koruptor. Mengingat ada Bupati Kudus Muhammad Tamzil yang dua kali menjadi kepala daerah, dua kali pula terjerat kasus korupsi.
"Apalagi ada pembelajaran kasus Kudus. Dua kali calon dua kali korupsi dua kali kena OTT," kata Titi.
Agen Casino Terbaik - Anggota DPR Komisi III DPR Arsul Sani menilai 40 Calon Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi sudah mewakili pemangku kepentingan pemberantasan korupsi. Adapun 40 orang tersisa merupakan yang lolos mengikuti seleksi hingga tahapan profile assessment.
Arsul mengatakan kandidat yang tersisa kini sudah memenuhi harapan Komisi III DPR. Sebab, terdapat unsur KPK, polisi, kejaksaan, hakim, advokat, auditor, akuntan, hingga akademisi.
"Sejauh ini kami yang di Komisi III melihat bahwa Pansel (Capim KPK) bekerja 'on track'. Dari 40 nama yang lolos juga mewakili para pemangku kepentingan pemberantasan korupsi yang luas," ucap Asrul Sani saat dikonfirmasi, Rabu (21/8).
Dia berharap nantinya pimpinan KPK periode 2019-2023 dapat mencerminkan tiga unsur penegak hukum, yakni polisi, jaksa dan hakim. Selain itu, dia ingin akademisi, praktisi, penggiat anti korupsi, ahli keuangan negara, akuntan, atau manajemen keuangan juga masuk jajaran Komisioner KPK.
"Saya berharap pimpinan KPK mencerminkan ketiga unsur penegak hukum tersebut (Polri, Kejaksaan, Hakim), ditambah akademisi, praktisi, penggiat anti korupsi, ahli keuangan negara, akuntan, manajemen keuangan," jelas Sekjen PPP itu.
Menurut dia, DPR akan menunggu 10 nama capim KPK yang nanti dikirim oleh Presiden Joko Widodo atau Jokowi. Dia berharap komposisi 10 capim KPK yang dikirim DPR mewakili berbagai pemangku kepentingan dalam pemberantasan korupsi
"Yang mengerti hukum materil maupun hukum acara tipikor. Sehingga performance KPK akan lebih baik di masa datang," kata Asrul.
Pansel Capim KPK sendiri akan mengumumkan hasil seleksi tahap profile assessment pada Jumat 23 Agustus 2019. Pansel berharap nantinya ada 20 capim KPK yang lolos dalam seleksi tersebut.
"Diharapkan sekitar 20-an capim yang bakal lolos," ucap anggota Pansel Capim KPK Hendardi kepada wartawan, Selasa 13 Agustus 2019.
Adapun tes profile assessment ini bertujuan untuk menggali potensi kepemimpinan para capim KPK. Selain juga profesionalisme dan tingkat stres yang dimiliki.
Setelah nama-nama capim yang lolos profile assessment diumumkan, para kandidat akan mengikuti seleksi berikutnya yaitu wawancara dan uji publik. Rencananya, tes tahap akhir tersebut akan dilangsungkan pada 26 hingga 30 Agustus 2019.
Setelah itu, Pansel akan menyerahkan 10 nama capim KPK terbaik kepada Presiden Joko Widodo atau Jokowi pada awal September 2019. 10 nama itu kemudian akan dikirim ke DPR untuk fit and propper test.
Agen Casino Terbaik - Wakil Presiden Jusuf Kalla mengatakan rencana mengembalikan pembangunan nasional dengan model Garis Besar Haluan Negara (GBHN) bertentangan dengan sistem Pemilihan Umum (Pemilu) langsung. Dia menjelaskan keberadaan GBHN akan berdampak pada Pemilu. Sebab calon presiden dalam aturan tersebut harus mengikuti arahan dari GBHN. Karena itu, calon presiden tidak bisa lagi berkampanye sesuai visi-misinya
"Jadi apa yang dikampanyekan, karena itu rakyat itu tidak bisa memilih lagi apa yang dia mau, kalau pemilihan langsung maka bagaimana menyinkronkan GBHN dengan pemilihan langsung, ini agak bertentangan," kata JK di Kantor Wakil Presiden, Jakarta, Selasa (20/8).
JK menjelaskan jika ada peraturan tersebut maka calon presiden tidak bisa lagi membuat program sendiri dalam kampanye. Hal ini kata JK berbeda dengan model pembangunan nasional yang berlaku saat ini melalui Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) yang dibuat berdasarkan visi-misi saat kampanye.
"Kalau kita ada GBHN, calon presiden mengkampanyekan apa? Di situ pertanyaannya, tidak perlu lagi berkampanye, ada yang mengatakan (cukup) saya hebat, saya hebat, bisa melaksanakan itu, tapi tidak ada lagi suatu kampanye mengatakan bahwa saya ingin begini, saya ingin melakukan ini, tidak ada lagi," kata JK.
Menurutnya dengan adanya GBHN otomatis akan mengembalikan MPR sebagai lembaga tertinggi. Sebab GBHN disusun oleh MPR yang terdiri anggota DPR maupun DPD.
"Eh iya, karena harus (di)ikuti, kan MPR terdiri dari DPR dan DPD, kalau ini menghasilkan, otomatis (ikuti) kedua ini, karena gabungan dari dua ini ya," ungkap JK.
Agen Casino Terbaik - PDIP dan Gerindra setuju dengan wacana amandemen Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 untuk menghidupkan kembali Garis Besar Haluan Negara (GBHN). Langkah strategis tersebut juga memunculkan cikal formasi politik baru, yakni kemesraan kedua partai yang sempat berseberangan di Pilpres 2019.
Meski digagas PDIP, Direktur Eksekutif Indonesia Watch for Democracy, Endang Tirtana mengatakan, namun amandemen ini direspons cepat Gerindra. Bahkan, partai yang dipimpin Prabowo Subianto itu terbuka jika pembahasan melebar pada fungsi-fungsi MPR yang lebih luas seperti era Orde Baru.
"Munculnya dua kekuatan politik yang saling bersinergi pasca-Pemilu 2019 lalu, berpotensi kuat mendorong proses amandemen tersebut. PDIP dan Gerindra yang sebelumnya saling berseberangan kini menjalin rekonsiliasi," katanya di Jakarta, Senin (19/8).
Sikap kompak Gerindra dan PDIP memicu spekulasi baru. Selain menguatkan kehendak Gerindra bergabung dalam kabinet Jokowi-Ma'ruf, juga membuat keduanya seolah sedang menjajaki koalisi untuk 2024.
"Diyakini bahwa kepentingan besar di balik penjajakan koalisi strategis tersebut adalah persiapan menuju gelaran Pemilu 2024 mendatang," jelasnya.
Endang menilai, PDIP sebagai partai paling besar dengan presiden dua periode dianggap ingin memiliki kontrol atas pemerintah melalui MPR. Karena itu, dia mengkhawatirkan, yang muncul adalah amandemen UUD memberi wewenang pada MPR untuk memilih presiden.
"Bukan tidak mungkin bahwa PDIP bertekad untuk melanggengkan posisi sebagai partai penguasa pada 2024. Dalam politik, segala cara dapat ditempuh, termasuk menggolkan gagasan memilih kembali presiden lewat sidang MPR," ujarnya.
Menurut Endang, kedudukan MPR telah jauh menurun sejak rangkaian proses amandemen terhadap UUD 1945. MPR tak lagi punya kekuasaan strategis yang pernah disandang sebelum reformasi, seperti memilih presiden tanpa melalui pemilihan umum secara langsung.
"Publik patut curiga, ada agenda apa di balik kesepakatan politik (dorong amandemen UUD tersebut?" ungkapnya.
Endang mengatakan, para elit parpol berdalih bahwa perjalanan bangsa pasca-reformasi telah kehilangan arah sehingga butuh GBHN. Kemunculan sosok Presiden Jokowi yang gigih melancarkan pembangunan dijadikan bemper akan perlunya GBHN sebagai panduan.
"Amandemen untuk menghidupkan kembali GBHN tak lain adalah kudeta merangkak terhadap capaian demokrasi. Perjuangan berdarah-darah dan korban mahasiswa hendak digadaikan demi empuknya kursi kekuasaan," tutupnya.
Agen Casino Terbaik - Ketua MPR Zulkifli Hasan mengatakan, rekomendasi amandemen terbatas UUD 1945, dan menghadirkan GBHN sudah direkomendasikan pada periode 2019-2024. Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah mengatakan sebenarnya rekomendasi itu bisa saja tidak dijalankan semua fraksi.
"Dalam sistem ketatanegaraan kita memang tidak ada mekanisme carry over. Artinya periode MPR sekarang berakhir, maka berakhir sudah semua agenda yang dibahas, didiskusikan, pada MPR mendatang," kata Basarah di Kompleks Gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Minggu (18/8).
Dia menyadari, periode mendatang akan diisi oleh anggota baru. Bahkan ada partai yang keluar dan masuk.
"MPR yang akan datang akan memulai lagi, karena anggota MPRnya baru, lalu kemudian anggota MPR dan DPD baru, partai politiknya ada yang pergi dan datang, sehingga, oleh karena itu, dalam penyusunan kabinet Pak Jokowi yang akan datang, pada saat membicarakan komposisi MPR yang akan datang, seyogyanya hal ini dibicarakan kembali," jelas Basarah.
"PDI Perjuangan kembali mengajukan proposal agar amandemen terbatas yang disepakati dua periode MPR, itu dilanjutkan lagi pada MPR 2019-2024," tukasnya.
Sebelumnya, Ketua MPR RI Zulkifli Hasan mengatakan, usulan adanya Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN) memang sudah lama diwacanakan oleh institusinya. Hal ini disampaikan saat melakukan sambutan di peringatan Hari Konstitusi.
"Jadi kami menerima rekomendasi Pak Wapres dari MPR sebelumnya. Yaitu perlunya amandemen UUD 1945 serta merekomendasikan hadir kembali sistem perencanaan kembali, perencanaan nasional model GBHN," kata Zulkifli.
Dia mengatakan, rekomendasi yang dinamakan amandemen terbatas ini, sebenarnya merupakan terjemahan pertama dari muatan Undang-Undang Dasar, yang berfungsi sebagai pedoman bagi seluruh penyelenggara negara, baik eksekutif, legislatif, maupun yudikatif dalam melaksanakan wewenang yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Zulkifli menyebut ada 5 hasil kajian yang dilakukan selama ini. Yang pertama, Penataan Kewenangan MPR, dengan memberikan kedudukan baru kepada MPR sebagai lembaga tertinggi negara dengan format baru. Namun demikian harus dihindari terjadinya reinkarnasi MPR sebagai pelaksana sepenuhnya kedaulatan rakyat seperti yang terjadi pada saat berlakunya Undang-Undang Dasar 1945 sebelum dilakukan perubahan.
Kedua, penataan kewenangan DPD yang memiliki arti strategis dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga keberadaan DPD benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh daerah. Ketiga penataan kekuasaan kehakiman.
Kemudian, keempat penataan sistem presidensial dengan mengkaji ulang antara lain keharusan bagi Presiden untuk mendapatkan persetujuan atau pertimbangan dari DPR dalam hal pengangkatan jabatan-jabatan tertentu. Dan yang terakhir, melakukan penataan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum negara.
Namun, pengajuannya tidak dapat diajukan dalam bulan sebelum berakhirnya masa keanggotaan MPR. Karenanya, MPR periode sekarang merekomendasikan untuk yang mendatang.
"Untuk itu, MPR masa jabatan 2014-2019 akan merekomendasikan kepada MPR masa jabatan 2019-2024 untuk mewujudkan gagasan perubahan kelima atau amandemen terbatas. Kalau dulu baru rekomendasi saja, sekarang sudah ada kajian, sudah ada bukunya," pungkasnya.
Agen Casino Terbaik - Sepuluh sekretaris jenderal partai pengusung presiden Joko Widodo berkumpul di resto Kahyangan Wisma Nusantara, Jakarta, Jumat (16/8) malam. Selama 2,5 jam para sekjen berkumpul.
Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut agenda pertemuan tersebut membahas kabinet. Sebab, Presiden Joko Widodo telah merampungkan komposisi dan susunan kabinet. Hasto mengatakan momentum itu membuat para sekjen perlu berkoordinasi.
"Sehingga kami menyatukan diri karena agenda pak Jokowi melalui susunan kabinet harus didukung dengan penataan sistem politik ke depan," ujar Hasto di lapangan Blok S, Jakarta Selatan, Sabtu (17/8).
Sekretaris jenderal Koalisi Indonesia Kerja hadir lengkap. Yaitu, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto, Sekjen Nasdem Johnny G Plate, Sekjen PKB Hanif Dhakiri, Sekjen Golkar Lodewijk Freidrich Paulus, Sekjen PPP Arsul Sani, Sekjen Hanura Herry Lontung Siregar, Sekjen PSI Raja Juli Antoni, Sekjen Perindo Ahmad Rofiq, Sekjen PKPI Verry Surya Hendrawan dan Sekjen PBB Fery Alfiansyah Noor.
Kata Hasto, para sekjen bersepakat tidak akan mendikotomikan menteri partai politik dan profesional. Soal bagaimana pembicaraan kabinet itu akan disampaikan secara resmi pada Minggu, 18 Agustus 2019. "Besok kami akan jalankan konferensi pers," ucapnya.
Selain soal kabinet, Hasto mengatakan sekjen juga menuangkan pikiran soal komposisi pimpinan MPR.
"Menuturkan pikiran terhadap agenda strategis bagaimana komposisi di MPR misalnya. Karena tugas para sekjen adalah menjabarkan kebijakan Presiden Jokowi bersama para ketua umum parpol," kata dia.
Para sekjen pun menyamakan pemahaman terkait kans partai non koalisi bergabung bersama. Keputusan apakah menerima atau tidak diputuskan Jokowi dan ketua umum koalisi.
"Bagaimana pun modal dasar kita 60,7 persen. Keputusan kepada koalisi pemilu diputuskan bapak Jokowi bersama dengan ketum partai. Kami berbicara perlukan koordinasi mekanisme dan pemahaman perancangan sistem politik ke depan," jelas Hasto.
Agen Casino Terbaik - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Agus Rahardjo menyambut baik rencana Presiden terpilih Joko Widodo atau Jokowi mengangkat Jaksa Agung bukan dari partai politik. Sebab, kata dia, nantinya Jaksa akan lebih fokus menangani kasus hukum.
"Ya itu mungkin lebih baik dalam arti jangan sampe orang tugas masih memikirkan parpol. Itu lebih baik. Jadi lebih fair, lebih baik dibanding kita Jaksa Agung datang dari parpol," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (16/8).
Dia juga tidak mau banyak berkomentar soal kinerja Jaksa Agung yang sekarang yakni HM Prasetyo yang dulunya berasal dari partai politik. Agus menyerahkan sepenuhnya penilaian pada masyarakat.
"Masyarakat yang menilai," ungkapnya.
Sebelumnya, Jokowi menegaskan, Jaksa Agung periode 2019-2024 tidak akan berasal dari kalangan partai politik. Diketahui saat ini, Jaksa Agung Prasetyo merupakan kader Partai NasDem.
"Jaksa Agung pasti bukan dari parpol," ujar Jokowi saat bertemu dengan para pemimpin redaksi di Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (13/8).
Agen Casino Terbaik - Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono tak setuju dengan usulan mobil listrik menjadi kendaraan dinas pejabat negara. Usulan ini pertama kali didorong oleh Menko Kemaritiman Luhut B Pandjaitan.
Ada sejumlah alasan mengapa Heru tak setuju dengan usulan Luhut. Salah satunya soal biaya yang mahal untuk membuat mobil listrik berstandar seperti yang dipakai para pejabat negara saat ini.
"Kalau mobil listrik sebesar mobil yang sekarang biaya cukup mahal," kata Heru kepada merdeka.com, Kamis (15/8).
Selain itu, melihat dari kondisi jalan di Jakarta. Dia menilai, mobil listrik berstandar kendaraan pejabat negara tidak cocok.
"Jalanan Jakarta macet apa waktu battery-nya cukup, di sisi lain aktivitas menteri cukup tinggi. Mobil listrik kan lihat jam kuatnya baterai," tambah dia.
Alasan ketiga, dia mengakui mobil listrik mampu mengurangi konsumsi Bahan Bakar Minyak (BBM) yang besar. Tapi, cara itu bisa diantisipasi dengan teknologi hybrid yang saat ini sudah banyak dipakai para pejabat.
"Memang di sisi lain bisa menurunkan konsumsi solar dan BBM lainnya. Kalau sekarang saya mobil kantor pakai hybrid, saya isi BBM 2 minggu sekali," tegas Heru lagi.
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Kemaritiman Luhut Binsar Panjaitan bakal menyiapkan Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) untuk mewujudkan program mobil listrik jadi kendaraan dinas tahun depan. Hal ini juga merupakan bentuk dukungan bagi pengembangan kendaraan listrik di Indonesia.
Tak hanya mobil, kendaraan listrik seperti motor listrik juga dirasa layak untuk dijadikan sebagai kendaraan dinas.
"Itu kan bagus itu. Kendaraan kayak sepeda-sepeda motor," kata dia saat ditemui di Ritz Carlton Pasific Place, Jakarta, Rabu (14/8).
Luhut mengatakan, jika memang diperlukan, maka alokasi anggaran dalam APBN untuk pembelian kendaraan listrik akan disiapkan.
"Kalau ada APBN yang perlu dikeluarkan untuk pembelian sepeda motor listrik, mobil, kalau sudah siap, kenapa tidak," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Pengamat Kebijakan Sosial dan Publik dari Universitas Padjajaran Didin Muhafidin mengatakan, DPD RI membutuhkan pemimpin yang mampu mengejawantahkan Nawacita Jokowi. Dengan begitu, percepatan pembangunan di daerah bisa segera diwujudkan.
Karena itu, dia menilai, DPD memerlukan pemimpin yang berpengalaman di kancah daerah dan nasional. Harapannya dapat menjembatani aspirasi daerah di tingkat pusat. Selain itu, pemimpin DPD nanti juga mesti memiliki hubungan yang baik dengan partai politik.
"Harus punya pengalaman di pemerintahan pusat, dan daerah. Kalaupun pernah aktif di partai atau pernah di DPR, tidak masalah. Malah bagus. Karena tugas pemimpin DPD itu harus mampu menjalin hubungan dengan elit di pemerintahan ataupun di DPR," kata Didin kepada wartawan, Rabu (14/8).
Dia menilai, saat ini fungsi DPD masih belum terlihat dalam meningkatkan kesejahteraan daerah. Padahal, DPD memiliki peran penting dalam memajukan pembangunan di daerah.
"Tak bisa dipungkiri, kemajuan dan kesejahteraan suatu bangsa tak bisa dilepaskan dari kondisi di daerah. Karena itu, keberadaan DPD sangat dibutuhkan untuk menjamin kesejahteraan setiap daerah di Indonesia," jelasnya.
Didin menilai, negara bisa bebas dari kemiskinan jika DPD diberdayakan dengan maksimal. Sebab, DPD sangat mengetahui kondisi di setiap daerah.
"DPD bisa menjadi sumber informasi bagi DPR atau pemerintah. Target daerah bisa tematik, misalnya untuk pariwisata, industri, pertanian, dan lainnya, itu yang tahu anggota DPD, karena anggota DPD harus monitoring dan melibatkan masyarakat lokal. Yang paling tahu potensi lokal mereka adalah perwakilan daerah," tutupnya.
Agen Casino Terbaik - Wakil Presiden Jusuf Kalla turut berduka cita atas meninggalnya Briptu Hedar karena dibunuh Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua, kemarin. Dia menjelaskan permasalahan di Papua harus diselesaikan agar kondisi aman.
"Ya tentu kita merasa berduka cita. Memang di daerah konflik selalu ada korban. Tapi yang penting kita selesaikan masalahnya secara umum, supaya Papua itu lebih aman," kata JK di Kantornya, Jalan Merdeka Utara, Selasa (13/8).
Dia menegaskan menyelesaikan masalah dengan cara menumpas KKB sampai akarnya. Kalau tidak, kata dia, Indonesia akan dinilai rendah.
"Tetapi apabila ada yang menyerang aparat polisi negara harus diselesaikan, harus diserang balik. Itu harus. Kalau diterima begitu saja itu salah," ungkap JK.
Sebelumnya, Briptu Hedar ditemukan tewas usai disergap dan disandera kemudian dibunuh oleh pelaku yang diduga dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) di wilayah Kampung Usir, Puncak, Papua pada Senin 12 Agustus 2019. Sedangkan Bripka Alfonso, polisi yang bersama Hedar berhasil kabur dan melapor ke Pos Polisi Kago, Kabupaten Puncak.
Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo mengungkapkan, Hedar tengah menyelidiki suatu kasus dan bertemu Alfonso di lokasi penyergapan untuk bertukar informasi terkait kasus tersebut. Mereka, kata Dedi, memang melalui jalur berbeda untuk mengumpulkan hasil penyelidikan sementara masing-masing.
Saat tiba di lokasi disepakati oleh Hedar dan Alfonso, tiba-tiba Hedar dipanggil oleh temannya, polisi yang juga menyelidiki kasus yang sama.
"Pada saat dilakukan pemanggilan tersebut, secara mendadak di distrik Puncak Jaya tersebut muncullah kelompok KKB melakukan penyergapan terhadap Briptu Hedar," tutur Karo Penmas Divisi Humas Polri Brigjen Dedi Prasetyo di Mabes Polri, Jakarta Selatan, Selasa (13/8).
Menurut Dedi, Briptu Hedar sempat dibawa oleh kelompok KKB tersebut. Namun saat merasa ada kesempatan kabur, dia mencoba untuk melarikan diri. "Pada saat melarikan diri, tertembak oleh kelompok KKB tersebut," jelasnya.
Agen Casino Terbaik - Kepala Divisi Advokasi dan Bantuan Hukum Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean mengatakan, partainya telah memutuskan untuk mendukung pemerintahan Presiden Joko Widodo atau Jokowi dan wakilnya Ma'ruf Amin di periode 2019-2024. Hal itu, kata dia, sudah diputuskan sejak 40 hari meninggalnya Istri Ketua Umum Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Ani Yudhoyono.
"Jadi kalau ditanya ke mana arah politik partai Demokrat ya arahnya adalah untuk memperkuat pemerintahan Pak Jokowi ke depan," kata Ferdinand pada wartawan, Senin (12/8).
Ferdinand, menegaskan, keputusan itu sudah resmi, tapi memang belum diumumkan.. Hanya tinggal menunggu waktu saja kapan akan diumumkan secara resmi sikap tersebut.
"Ya itu (dukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf) sikap resmi dan opsi terdepan. Tapi semua kembali ke Pak Jokowi kapan? Sikap itu sudah resmi diputuskan pasca 40 hari berkabung, Demokrat meski tak diumumkan secara resmi karena menunggu disampaikan secara formal pada saat yang tepat," ungkapnya.
Meski begitu, Demokrat menyerahkan sepenuhnya keputusan koalisi pada Jokowi. Kata Ferdinand, jika Jokowi mengajak Demokrat bergabung, maka Demokrat akan segera merapat ke pemerintahan.
"Sikap tersebut kita kembalikan pada Pak Jokowi karena Pak Jokowi adalah pemegang haknya, beliau lah yang diamantkan oleh konstitusi sebagai pemegang hak prerogatif dan kita hormati itu. Maka, kalau pak Jokowi akan mengajak Partai Demokrat kita akan siap mendukung beliau," ucapnya.
Tambahnya, saat ini juga partainya masih terus membangun komunikasi dengan partai koalisi Jokowi. Komunikasi itu dilakukan oleh SBY dan putra sulungnya Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
"Iya, namun akan disampaikan secara resmi pada saat yang tepat nanti baik oleh ketum langsung atau oleh sekjen karena komunikasi masih berlangsung terus dengan pihak 01 atau dengan Pak Jokowi," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Politisi senior Partai Golkar Akbar Tanjung menegaskan, pemilihan menteri kabinet hak prerogatif Presiden Joko Widodo (Jokowi). Golkar hanya menunggu keputusan dan menyerahkan sepenuhnya pada presiden.
"Terkait dengan pemilihan pembantu presiden yang bersumber dari berbagai sumber termasuk dari parpol tentu saja kita melihat dari perspektif bahwa itu adalah memang hak prerogatif presiden, karena itu kita serahkan sepenuhnya kepada presiden untuk menentukan siapa yang akan jadi menteri," kata Akbar saat ditemui di DPP Partai Golkar, Jakarta, Minggu (11/8).
Akbar juga dimintai pandangan soal pidato Ketum PDIP Megawati Soekarnoputri di Kongres V PDIP. Megawati meminta jatah menteri PDIP lebih banyak dari yang lain di hadapan Jokowi yang hadir dalam acara tersebut.
Menurut Akbar, setiap orang punya cara masing-masing. Tapi dia ingatkan, semua pihak harus menghormati Jokowi sebagai presiden.
"Ya masing-masing orang kan dalam penampilannya tidak bisa sama, tetapi tentu saja apapun penampilan itu, kalau di depan kita ada presiden tentu kita memposisikan presiden sebagai kepala negara. Tentu harus ada (apa itu) menggambarkan bahwa kita menghormati beliau sebagai presiden," kata Akbar.
Akbar optimis, presiden dalam memilih para pembantunya tentu akan mempertimbangkan faktor-faktor yang berkaitan dengan dukungan yang diperoleh oleh partai-partai politik terutama dalam pemilihan legislatif.
"Saya yakin pasti dia (presiden) akan menjadikan itu sebagai salah satu faktor mempertimbangkan untuk mengisi jabatan menteri dalam periode yang akan datang ini. Oleh karena itu sebaiknya kita tunggu saja," kata Menteri Sekretaris Negara era Presiden BJ Habibie itu.
Soal menteri dari kalangan muda (milenial), Akbar setuju dengan pendapat Megawati. Bahwa tidak hanya muda, tapi juga memiliki pengalaman.
Dia juga melihat, penetapan anak-anak muda di kursi menteri tidak akan mengurangi esensi dari apa yang disampaikan presiden bahwa orang yang mengisi kursi menteri memiliki kapabilitas, integritas, kemampuan mengambil tindakan atau eksekusi terhadap langkah atau kebijakan yang ditetapkan oleh menteri.
"Hal itu salah satu faktor yang akan jadi pertimbangan beliau (presiden), tentu pertimbangan beliau munculnya tokoh-tokoh baru dan itu juga bisa dari usia muda," kata Menteri Pemuda dan Olahraga era Presiden Soeharto itu.
Akbar mengatakan, jika melihat sejarah kehidupan bangsa Indonesia yang memiliki pemimpin-pemimpin bangsa dari kalangan usia muda seperti Soekarno pada tahun 1945 berusia 44 tahun dan Hatta berusia 43 tahun.
Tapi, lanjut dia, bukan hanya dari sisi usia saja, para pemimpin bangsa itu teruji karena pengalaman, perjuangan dan kepemimpinannya sehingga patut dipilih jadi pembantu presiden dan mewakili presiden dalam urusan kenegaraan.
"Itu tidak lepas dari pengalaman-pengalaman mereka," kata Akbar.
Sebelumnya, ketum PDIP Megawati meminta jatah menteri di kabinet lebih dari empat. Megawati menyatakan, permintaan menteri yang banyak kepada Presiden Jokowi karena partainya merupakan partai pengusungnya di Pilpres 2019 dan pemenang Pemilu 2019.
"Jangan ya, kalau nanti Ibu Mega saya kira karena PDIP sudah banyak pemenangan sudah ada di DPR, nanti saya kasih cuma 4 ya. Emoh, tidak mau, tidak mau, tidak mau," kata dia di kongres V PDIP, Bali, Kamis (8/8).
"Iya dong. Orang yang enggak dapat saja minta. Hore, hore, hore," kata Megawati disambut riuh peserta kongres.
