Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Nawawi Pomolango menyebut Indonesia Corruption Watch (ICW) sangat 'luar biasa' dalam memberikan pandangan. Apalagi pandangan yang diberikan ICW terhadap lembaga antirasuah yang di bawah kepemimpinan Firli Bahuri.
"Luar biasa ICW di era Bung Kurnia (Ramadhana). Mampu menilai kami sebagai yang 'terburuk' di saat kami belum bekerja," ujar Nawawi saat dikonfirmasi, Senin (30/12/2019).
Nawawi menyebut demikian sekaligus menanggapi pernyataan peneliti ICW Kurnia Ramadhana dalam diskusi dengan tema Catatan Akhir Tahun ICW yang digelar pada Minggu, 29 Desember 2019.
Kurnia menyebut tahun 2019 sebagai tahun paling buruk bagi pemberantasan korupsi dan tahun kehancuran bagi KPK yang disponsori langsung oleh Presiden Joko Widodo dan juga anggota DPR periode 2014-2019 dan 2019-2024.
Kurnia menyebut Istana dan DPR berhasil meloloskan lima figur pimpinan KPK yang dinilai ICW sebagai pimpinan terburuk sepanjang sejarah KPK karena dihasilkan dari proses seleksi yang banyak menuai persoalan.
"Sebaliknya bagi kami, ICW di era Bung Kurnia semakin luar biasa, hebat, paling cerdas. Paling benar, tapi insyaAllah pastinya kami tidak membutuhkannya (ICW) ke depan," kata Nawawi.
Nawawi memastikan, pimpinan KPK jilid V ini tak akan mau duduk bersama dengan anggota ICW. Baik dalam sebuah acara diskusi maupun acara lainnya di mana ICW juga menjadi tamu undangan.
"Jika nanti ada forum-forum yang mengundang kami dan juga melibatkan ICW Bung Kurnia di dalamnya, insyaAllah juga kami pastikan, kami tak akan ikut bersama dalam forum tersebut. Karena rasanya 'malu' kami yang 'terburuk' ini harus duduk berdiskusi dengan yang 'paling hebat', 'paling cerdas' seperti beliau," kata Nawawi.
Agen Casino Terbaik - Peneliti Indonesia Corruption Watch (ICW), Wana Alamsyah menilai, Polri tidak transparan dalam mengungkap pelaku penyerangan air keras terhadap penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Sebab, menurutnya, masih ada aktor intelektual selain RM dan RB.
"Tidak transparan karena apa? ada informasi oknum jenderal diduga terlibat bisa menjadikan kepolisian tidak transparan saat ini," kata Wana saat jumpa pers catatan akhir tahun ICW di kantornya, Kalibata, Jakarta, Minggu (29/12/2019).
Kendati, Wana belum dapat menjelaskan, lebih jauh terkait jenderal yang diduga menjadi aktor intelektual atas kasus penyerangan terhadap Novel Baswedan. Wana menyatakan, dugaan jenderal didapatkan dari pernyataan Novel sendiri saat wawancaranya bersama TIME pada Juni 2017.
"Kalau kita lihat atau mendengarkan beberapa kali argumentasi yang disampaikan oleh Mas Novel bahwa diduga ada jenderal terlibat. Seharusnya kepolisian mencoba untuk menggali informasi itu. Sehingga aktor intelektualnya itu kemungkinan ada yang lain," jelas Wana.
Selain itu, Wana meminta, kepada publik agar tidak langsung menelan mentah-mentah argumentasi 'Novel Penghkianat' yang diembuskan RM saat digelandang di Polda Metro Jaya.
"Ketika argumen pengkhianat disampaikan secara umum publik melihat ini hanya ada persoalan personal antara pelaku dan Novel. Apakah Novel memiliki relasi dengan pelaku? Ketika teriak pengkhianatnya dari mana? Itu kan yang harusnya didalami," tutup Wana.
Mendalami Motif Pelaku
Sebelumnya, Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Polri, Brigjen Argo Yuwono menyatakan, Bareskrim Polri akan mengusut tuntas kasus penyiraman air keras kepada Novel Baswedan. Termasuk bila nanti terbukti ada otak atau pihak lain yang terlibat.
"Bila ada fakta hukum memang ada keterlibatan orang lain ya kita langsung proses, kita tidak pandang bulu lah. Tapi, kalau misalnya tidak ada mau diapakan, tidak bisa kita ada-adakan kalau memang tidak ada alat bukti," ucap Argo di Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, Sabtu 28 Desember 2019.
Argo mengatakan bahwa saat ini pihak kepolisian masih mendalami motif penyerangan terhadap Novel Baswedan.
"Polisi itu kan bukannya menghakimi tapi membuktikan, makanya hasil dari pada pembuktian tadi akan digunakan di sidang pengadilan, nanti tunggu saja ya," sambungnya.
Adapun dua orang anggota Polri aktif diduga melakukan penyerangan air keras terhadap Novel Baswedan diamankan di kawasan Cimanggis, Depok, Kamis 26 Desember 2019 malam. Dua orang tersebut berinisial RB dan RM.
Kedua tersangka itu memiliki peran yang berbeda. Argo mengungkapkan, pelaku yang menyiram cairan kimia ke Novel Baswedan adalah tersangka RB.
"Perannya ada yang nyopir ada yang nyiram, yang nyiram RB," ujar Argo.
Agen Casino Terbaik - Ketua Komisi III DPR, Herman Herry, mengusulkan gelar rapat kerja dengan Kapolri Jenderal Idham Azis pada masa sidang berikutnya. Hal tersebut untuk mendalami penangkapan dua anggota Polri aktif dalam kasus penyerangan penyidik KPK Novel Baswedan.
"Hal ini guna menggali informasi lengkap dan menyeluruh dari kepolisian serta mengawal agar penyelidikan kasus ini dilakukan setuntas-tuntasnya," ujar Herman dalam keterangannya, Sabtu (28/12).
Menyoroti status tersangka yang melibatkan anggota Polri, Herman berharap koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu.
"Terlepas dari profil terduga pelaku penyerangan Novel Baswedan yang merupakan anggota Polri aktif, saya berharap koordinasi aparat penegak hukum dalam pemberantasan korupsi tidak terganggu. Polri dan KPK harus tetap solid bergerak memberantas korupsi," ucapnya.
Polisi Diharapkan Profesional
Komisi III, kata Herman, meminta penegak hukum yang menangani kasus Novel tersebut bertindak secara profesional.
Politikus PDI Perjuangan itu juga mengapresiasi polisi yang akhirnya membuka lembaran baru kasus yang sudah dua tahun tak terungkap. Dia menyebut Kapolri dan Kabareskrim Komjen Listyo Sigit Prabowo memenuhi janjinya untuk menuntaskan kasus Novel.
"Seperti kita ketahui, Keberhasilan Polri menangkap kedua terduga pelaku penyerangan segaris dengan instruksi Presiden Joko Widodo. Bapak Presiden sebelumnya telah menyampaikan kepada Kapolri untuk menyelesaikan kasus ini secepat-cepatnya," kata Herman.
Agen Casino Terbaik - Anggota Komisi I DPR Syaiful Tamliha menemukan kekeliruan dalam perencanaan kelola anggaran oleh Badan Aksesbilitas Telekomunikasi dan Informasi (BAKTI) Kominfo. Karenanya, dia meminta anggaran BAKTI dievaluasi.
Syaiful menjelaskan, BAKTI menggelar projek komunikasi Palapa Ring melalui tiga konsorsium hanya untuk backbone. Dia mengatakan, masih perlu pembangunan jaringan backhaul atau distribusi penghubung kecamatan dan kelurahan dengan ribuan desa, serta jaringan akses berupa ribuan BTS-BTS dan kabel optik lastmile ke rumah-rumah penduduk atau pusat-pusat pelatihan di desa/kecamatan.
Dia menilai, jaringan akses ini sangat mahal. Sedangkan, kemampuan anggaran BAKTI hanya cukup bayar biaya rutin dari layanan yang ada.
"Terlalu prematur jika BAKTI tidak punya duit untuk membangun jaringan backbone dan akses pasca menyelesaikan backbone Palapa Ring. Yang terjadi adalah BAKTI tidak memiliki perencanaan yang matang dan profesional dalam mengelola anggaran tersebut," ujar Syaiful dalam keterangannya, Jumat (27/12).
Syaiful menyebut, setiap tahun PNPB masuk dari penyelenggara telekomunikasi mencapai triliunan rupiah. Sehingga, menurutnya, tata kelola anggaran BAKTI harus diperbaiki agar efektif dan efisien.
"Meskipun Kemenkominfo mendapat predikat WTP dari BPK untuk TA 2019, tapi perencanaan yang tidak baik dapat dari LHP BPK ternyata banyak juga penyimpangan yang perlu dikoreksi," ucapnya.
Dalam Undang-Undang Nomor 36/1999 tentang Telekomunikasi dinyatakan wilayah USO adalah wilayah yang secara ekonomis kurang menguntungkan. Maka itu, dibangun secara gotong royong dengan iuran dana 1,25% dari gross revenue semua penyelenggara telekomunikasi.
BAKTI dipercaya sebagai pengelola dana USO dari sektor telekomunikasi. Dalam Nota Keuangan Tahun Anggaran 2019 yang dirilis oleh Kementerian Keuangan, selama tahun 2018, BAKTI membukukan pendapatan sebesar Rp2,989 triliun. Pada 2019, BAKTI dibebani meraih pendapatan sebesar Rp3,16 triliun.
Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi, minta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan ke publik urgensi pos jabatan baru Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Setidaknya, kata dia, Jokowi menjelaskan tentang kajian mendalamnya.
"Keberadaan pos baru berupa Wakil KSP perlu dijelaskan ke publik terkait urgensi pos baru tersebut. Setidaknya, keberadaan pos baru tersebut merupakan hasil kajian yang mendalam disebabkan karena kebutuhan organisasi dan dalam rangka akselerasi kerja KSP," kata Arwani kepada wartawan, Kamis (26/12).
Politikus PPP ini meminta pemerintah dapat menjelaskan secara terang atas keberadaan pos baru di KSP tersebut. Dia tak ingin agenda pemerintahan Jokowi untuk merampingkan organisasi malah bertolak belakang.
"Jangan sampai ada kesan, keberadaan pos Wakil KSP ini justru bertolak belakang dengan agenda besar Presiden Jokowi yakni semangat untuk merampingkan organisasi pemerintahan," ujarnya.
Meski begitu, keberadaan Wakil KSP yang diwujudkan penerbitan Perpres No 83/2019 merupakan bagian dari perwujudan sistem presidensialisme.
"Keberadaan KSP dan struktur di dalamnya dimaksudkan untuk menguatkan kerja-kerja Presiden. Makanya, secara normatif, sah-sah saja," tandas Arwani.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan penambahan jabatan wakil kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dikarenakan pertimbangan beban kerja. Fadjroel menyebut nantinya wakil kepala staf akan membantu tugas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"(Wakil Kastaf) membantu Kastaf KSP dalam pelaksanaan fungsi delivery assurance unit. Memastikan seluruh program Presiden dan Wakil Presiden terlaksana dengan baik," ujar Fadjroel saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).
Kendati begitu, dia tak mau mengungkap siapa sosok yang akan mengisi posisi wakil kepala staf. Menurut Fadjroel, ada perbedaan tanggung jawab antara kepala staf dan wakilnya dalam membantu tugas Jokowi.
"Wakastaf menangani delivery assurance unit, sedangkan Kastaf menangani policy (kebijakan)," jelasnya.
Agen Casino Terbaik - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyebut Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu menunggu peraturan presiden (perpres) terbit untuk menjalankan tugasnya.
Menurut dia, lima dewan pengawas bisa langsung bekerja sejak dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sebetulnya Dewas sudah bisa bekerja karena sudah punya kewenangan berdasarkan UU (UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK)," ujar Dini saat dikonfirmasi, Selasa (25/12/2019).
Dini memastikan bahwa perpres yang akan mengantur tentang pembentukan organisasi pelaksana dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan segera terbit. Namun, dia belum mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerbitkan perpres itu.
"Perpres itu nanti hanya akan (mengatur) pembentukan organ pelaksana pengawas oleh Dewas. Jadi hal-hal yang bersifat teknis," jelas dia.
Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk lima dewan pengawas KPK yang berasal dari berbagai latar belakang, Jumat 20 Desember 2019. Mereka yakni, Tumpak Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono, dan Syamsuddin Haris.
Tegakkan Kode Etik
Syamsuddin menuturkan, Dewan Pengawas KPK saat ini masih cuti dan menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Jokowi. Dewas KPK diperkirakan mulai aktif pada Januari 2020.
"Soal tata kerja organisasi segala macam yang mungkin nanti dalam bentuk Peraturan Presiden, itu belum ada," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2019.
Adapun tugas dewan pengawas yaitu mengawasi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin beberapa penindakan KPK.
Selain itu, dewan pengawas juga akan menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
Agen Casino Terbaik - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan menemui Menhan Filipina Delfin Lorenzana. Salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yakni soal warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris pimpinan Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan.
Dua nelayan asal Indonesia yang disandera berhasil dibebaskan di Sulu, Filipina Selatan pada Minggu, 22 Desember 2019 pagi. Saat ini tersisa satu orang WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Pak Prabowo akan bertemu dengan Menhan Filipina di Manila beberapa hari ke depan untuk membahas hal tersebut, sekaligus berterimakasih karena telah membantu pembebasan 2 orang nelayan Indonesia," kata Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2019).
Dalam kesempatan itu, menurut Dahnil, Prabowo juga akan membicarakan langkah-langkah agar penyanderaan terhadap nelayan Indonesia tidak terjadi lagi.
"Juga bicara tindak lanjut berikutnya terkait dengan langkah-langkah untuk mencegah kembali terulang penculikan-penculikan terhadap nelayan Indonesia, termasuk dengan Malaysia," ungkap Dahnil.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan, Prabowo akan berkunjung ke Filipina setelah perayaan natal. "Kemungkinan tanggal 26 atau 27 Desember 2019 beliau akan ke Manila," ucap Dahnil.
Terus Diburu
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, masih ada satu lagi WNI yang belum berhasil dibebaskan. Dia menegaskan, pemerintah bekerja sama dengan Filipina terus memburu kelompok Abu Sayyaf.
"Abu Sayyaf masih membawa satu, masih membawa satu lagi, sedang diburu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Dia meminta untuk menunggu saja. "Ya kita tunggu sajalah," jelas Mahfud.
Dia pun mengutarakan dua WNI yang selamat akan segera diterbangkan ke Jakarta. "Perkembangannya positif. Dua sudah siap diterbangkan ke Jakarta. Lagi cek kesehatan," tukasnya.
Agen Casino Terbaik - Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris mengimbau agar para Pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan dapat mengundurkan diri.
"Iya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan), karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja," kata Syamsudin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/13).
Kendati begitu, dia menyebut sebenarnya tidak terdapat aturan yang pasti terkait rangkap jabatan. Diketahui pimpinan KPK, Firli Bahuri masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.
Sedangkan Nawawi Pomolanggo mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ke Mahkamah Agung (MA).
"Sebetulnya tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca tapi ini menyangkut kesadaran personal saja," papar dia.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf i dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sedangkan, Kapolri Idham Aziz menyatakan berdasarkan Pasal 29 UU nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang anggota Polri tidak harus mundur dari kesatuan, tetapi cukup melepaskan jabatan struktural di kepolisian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik lima orang pimpinan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.
Agen Casino Terbaik - Komisioner KPK Firli Bahuri cs dituntut untuk menuntaskan kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar seperti BLBI dan Century. Menurut politikus PKS Indra, jika Firlis cs bisa menuntaskan dua kasus itu, maka keraguan masyarakat akan sedikit memudar.
"Harapan besar pemberantasan korupsi menjadi progresif. Century, BLBI, e-KTP itu salah satu (kasus yang) menyangkut lingkaran kekuasaan. Dan mudah-mudahan empat tahun ke depan (Firli cs) amanah. Tanggung jawab menanti mereka," katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
Hal senada dikatakan politikus Gerindra Hendarsam Marantoko. Menurutnya, tunggakan kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar harus menjadi agenda utama para komisioner lembaga antirasuah yang baru saja dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 20 Desember 2019 kemarin.
"Memang banyak tunggakan perkara besar yang menjadi agenda pokok KPK saat ini. Kasus century itu terang benderang. Itu merupakan suatu gebrakan kalau (pimpinan) KPK (yang baru melakukan signifikansi dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Apalagi, kasus korupsi BLBI, Century, dan e-KTP disinyalir melibatkan banyak pejabat negara. Jika Firli cs mampu mengungkapnya, maka narasi pelemahan KPK dengan dipimpinnya Firli akan sedikit menghilang.
"Kasus BLBI itu perampokan terencana. Century itu pelaku utamanya masih belum terang. Kalau mereka bisa melakukan upaya tindakan ini saya rasa bisa menjawab," tutup Hendarsam.
Agen Casino Terbaik - Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku akan membicarakan ulang terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini masih kosong dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisinya.
"Itu kan ada persoalan subjektifitas di antara kita dan PKS, kita kan pernah mengatakan bahwa kita akan menyerahkan kepada PKS tetapi juga kan sudah lama kita menyerahkan ini pada PKS, jadi kita akan bicarakan ulang kepada teman-teman PKS," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).
Menurut dia, sejauh ini PKS belum mengajukan nama-nama cawagub itu ke Gerindra untuk dibahas. "Belum, saya nunggu dari PKS, Gerindra menyampaikan nama empat nama ke PKS, kemudian PKS belum mengajukan," imbuhnya.
Padahal Gerindra, jelas dia, sudah mengajukan sebanyak empat nama kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta ke PKS. Keempat nama itu, yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Arnes Lukman dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
"Januari kan katanya mau dipilih. Kita sudah lama serahkan pada PKS, kan setahun lebih proses itu berlangsung," katanya.
Dia pun mengaku akan melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman sore ini. Namun, dia tidak menjelaskan apa yang akan dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut.
"Saya sore nanti akan bertemu Pak Sohibul. (Mau bahas apa?) Nggak tahu, saya mau ketemu saja."
Sementara itu, ditemui secara terpisah, politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan pihaknya bakal terus memperjuangkan agar kadernya menduduki kursi orang nomor dua di DKI Jakarta itu.
"PKS mempunyai calon-calon yang kualifikasinya sehingga memadai tinggal memang ini permasalahan yang kita lihat ujung akhirnya seperti apa. Tapi PKS tentu partai politik yang mempunyai marwah dan sekaligus mempunyai kader," ujar dia.
Menurut dia, sah-sah saja jika Gerindra yang mengusulkan empat nama kandidat Wagub. Meskipun demikian, sikap dan hak PKS juga harus dipertimbangkan dengan matang. PKS sendiri sudah mengajukan dua nama, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu untuk menempati posisi tersebut.
"Bagaimana bentuknya saya kira belum selesai dan kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Karena apakah PKS akan menerima empat nama itu. Dari empat nama itu mana nanti yang akan disaring atau kemudian PKS juga tetap pada sikap semulanya itu masih dalam proses," terang dia.
Sementara terkait informasi pertemuan antara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sohibul Iman, dia enggan memberikan komentar. "Wah enggak tahu. Bisa ditanya Pak Muzani pastinya," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam penyusunan aturan hukum. Ini disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan dalam diskusi yang diadakan oleh Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema Merawat Semangat Hidup Berbangsa.
"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum, itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan, Perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (19/12).
Dia pun menyebut, sekarang ini banyak aturan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain.
"Sehingga, Presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law," jelas Mahfud.
Dia pun juga menyinggung soal penegakan hukum, masih dianggap tidak memenuhi unsur keadilan.
"Rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan, kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan, misalnya. Lalu timbulah rasa ketidakadilan," tukasnya.
Agen Casino Terbaik - DPR secara resmi menyetujui 248 Rancangan Undang-undang (RUU) yang masuk dalam program legislasi nasional (Prolegnas) tahun 2020-2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 50 RUU disepakati untuk masuk dalam Prolegnas prioritas tahun 2020. Keputusan itu diambil DPR melalui rapat paripurna ke-5 tahun sidang 2019-2020.
Jika menilik kinerja periode lalu, maka capaian pengesahan RUU cukup rendah. Dalam Prolegnas Jangka Menengah 2015-2019 dan Prolegnas Tahunan terdapat 189 RUU. Dari jumlah tersebut hanya 35 RUU yang disahkan. Atau sebanyak 18 persen saja menjadi Undang-Undang.
Menanggapi hal ini, Ketua Komisi II DPR RI Ahmad Doli Kurnia mengaku optimis realisasi Prolegnas 2020-2024 dapat dicapai.
"Ya harus optimis. Pertama kan penyusunan daftar Prolegnas itu berdasarkan kebutuhan. Bukan diada-adakan," kata dia, saat dihubungi, Rabu (18/12).
"Memang itulah kebutuhan tentang peraturan perundang-undangan kita lima tahun ke depan kalau memang kita ingin melakukan percepatan pembangunan dan seterusnya, menata sistem dan seterusnya," lanjut dia.
Menurut politisi Golkar ini, realisasi Prolegnas 2015-2019 yang rendah justru menjadi bahan evaluasi bagi pembuat kebijakan untuk membenahi cara kerja.
"Tentu pelajaran masa lalu menjadi catatan buat kita. Kalau kemarin memang ada kritik kemudian evaluasi yang cuma sekian persen itu, kan nggak harus kemudian menurunkan target dan kinerja kita," ungkapnya.
Sementara dalam konteks Komisi, pihaknya berkomitmen menggolkan usulan Komisi II. Menurut dia, dari 248 RUU dalam Prolegnas 2020-2024, terdapat 18 RUU yang diusulkan Komisi II.
"Justru itu harus menjadi motivasi, pemicu agar kinerja DPR pada lima tahun ini harus lebih meningkat. Dan kami di Komisi II bertekad, karena dari 284 itu kami usulkan ada 18 RUU yang rencananya akan kita undangkan dalam lima tahun yang akan datang dan itu semuanya memang berdasarkan kita menilai perlu adanya penataan sistem dan penyempurnaan-penyempurnaan," tegas Doli.
Agen Casino Terbaik - Anggota DPR Komisi III Arsul Sani mengatakan, pihaknya bakal mendalami dugaan kepala daerah menyimpan duit di rekening kasino luar negeri. Komisi III akan meminta penjelasan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait temuannya tersebut saat rapat di DPR.
"Nanti Komisi III akan mendalami soal itu dari jumlah itu yang didalami misalnya berapa yang terindikasi tindak pidana, tindak pidana apa saja indikasinya dan berapa dari sekian itu yang sudah diserahkan dan dikomunikasikan kepada aparat penegak hukum untuk kemudian diselidiki lebih lanjut," katanya di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (17/2).
Dia mengaku belum mengetahui siapa kepala daerah yang dimaksud PPATK. Dia bilang, pihaknya belum menerima data dari PPATK.
"Ya nggak lah, belum lah, apalagi itu PPATK menyampaikan itu dalam konteks catatan refleksi akhir tahun mereka, jadi kan sangat umum sekali, nanti akan kita tanyakan," ujarnya.
Dia menuturkan, tidak masalah PPATK mengungkap temuan terkait transaksi uang kepala daerah ke kasino luar negeri. Arsul mengatakan, yang dilarang adalah mengungkap secara detail menyangkut nama-nama.
"Yang tidak boleh adalah secara detail menyangkut nama-nama para pihaknya, bentuk transaksinya kemudian waktunya kan tidak boleh, itu kan hanya kepada penegak hukum ya dalam hal transaksi mencurigakan itu ada indikasi tindak pidana," tutup Sekjen PPP itu.
PPATK Mau Bikin Kapok Kepala daerah yang Simpan Uang di Kasino
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) ditantang untuk melaporkan temuan kepala daerah simpan uang di kasino ke penegak hukum. PPATK bahkan disebut tak etis malah mengungkap temuan tersebut ke publik.
Namun, Kepala PPATK Kiagus Ahmad Badarudin punya alasan tersendiri. Dia mengatakan, pengungkapan temuan itu ke media sebagai peringatan kepada para pelaku. Dia menolak mengungkap siapa kepala daerah tersebut.
"Iya masa nggak ada, tapi itu perlu diteliti lebih lanjut kita baru melakukan menduga, kita mengatakan dia terduga itu melakukan penyimpanan dana yang diduga hasil dari kejahatan," katanya usai dihubungi, Selasa (17/12).
Dalam hal ini, Kiagus tak ingin menyebutkan siapa kepala daerah yang menyimpang tersebut. Namun, ia menegaskan kalau apa yang ia sampaikan guna memberikan peringatan bagi kepala daerah mana pun.
"Itu kan hanya mengingatkan saja untuk memberikan deterrence effect, nggak ada orang yang kita sebut siapa dia, kepala daerah apa, mainnya di mana, kan nggak ada. Tapi kita sebut ada, jadi pada si pelaku, orang-orang yang mencoba-coba sering-sering main ke luar negeri itu hati-hati. Karena PPATK lembaga yang dibentuk oleh negara ini sudah mengendus pola itu," tegasnya.
"Itu janganlah," pungkasnya saat ditanyakan kepala daerah dari partai mana.
MPR Protes
Sebelumnya, Wakil Ketua MPR Jazilul Fawaid mempertanyakan langkah Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) soal kepala daerah yang diduga menaruh uangnya di rekening kasino luar negeri.
Ia menyebut seharusnya PPATK memanggil kepala daerah tersebut daripada mengungkapkan ke publik atau media.
"Kenapa PPATK tidak panggil saja orang yang bersangkutan? Minta penjelasan, kalau perlu laporkan ke penegak hukum yang lain yang bisa memanggil kalau PPATK tidak bisa memanggil. Daripada dipublikasikan membuat kegaduhan dan kecurigaan satu sama lain. Kan akan lebih bijaksana kalau seperti itu," kata Jazilul di kompleks Parlemen Senayan, Selasa (17/12).
Politisi PKB itu membandingkan temuan rekening kasino kepala daerah dengan temuan terkait narkoba namun tak ada keberlanjutan. Ia menilai lebih baik PPATK melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum daripada membuat efek kejut.
"Karena dulu sudah pernah melansir kasus yang saya sebut tadi narkoba. Mana? enggak ada. Maksud saya jangan penegak hukum membuat efek kejut yang tidak perlu. Lakukan saja sesuai porsinya. Kalau ada kesalahan laporkan kepada kita. Koordinasi antar-mereka. Ini koordinasi ke media. Memang media bisa manggil?" cetusnya.
KPK Turun Tangan
KPK berkoordinasi dengan PPATK terkait dugaan kepala daerah simpan uang di kasino. Nominal uang dalam valuta asing disimpan di rekening kasino tersebut sebelumnya diungkapkan PPATK sekitar Rp50 miliar.
"Kita harus dalami dulu sumber uang itu. Kita harus bicara predicate crime-nya juga. Kan KPK selalu masuknya predicate crimenya jelas dulu," kata Wakil Ketua KPK, Saut Situmorang di Menteng, Jakarta Pusat, Minggu (15/12).
Dia mengatakan, KPK tak akan tergesa-gesa terkait temuan PPATK tersebut. Sebab menurut Saut, segala kemungkinan uang tersebut didapati para kepala daerah.
"Kita dalaminya pelan pelan. Makanya hati-hati data PPATK tidak boleh dibuang begitu saja ke publik karena ekonomi bisa kacau, kepercayaan perbankan, dan lain-lain," ujar dia.
Agen Casino Terbaik - Ketua DPR Puan Maharani menjawab permintaan Presiden Joko Widodo yang ingin Omnibus Law diselesaikan DPR dalam waktu tiga bulan. Puan tidak bisa memastikan bakal selesai sesuai permintaan Jokowi.
"Iya belum bisa dipastikan, karena saya nerima surpresnya aja belum," ujar Puan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (16/12).
Puan mengatakan, permintaan pemerintah surat presiden itu diberikan pada Desember. Tetapi, DPR akan mengakhiri masa sidang ini pada Selasa (17/12) besok.
"Artinya kemungkinan surpres itu akan diberikan Januari sesudah pembukaan masa sidang," kata Puan.
Puan mengatakan, DPR tidak bisa mengira-ngira kapan RUU tersebut diselesaikan tanpa mengetahui rinciannya. Dia baru tahu usai rapat konsultasi dengan Menkeu Sri Mulyani di DPR sore ini.
Ada tujuh UU yang akan diamandemen terkait perpajakan dengan 28 pasal dan RUU Omnibus Law tentang Cipta Lapangan Kerja ada 82 UU dengan 1194 pasal.
"Tentu saja ini kita tidak bisa mengira-ngira apakah ini sebulan dua bulan tiga bulan dan lain-lain, karena mengamandemen UU walaupun pasalnya hanya sedikit tentu saja perlu kerja dan mekanisme harus kita lakukan," kata Puan.
"Jadi kita tunggu nanti bulan Januari terkait dengan UU perpajakan dan UU cipta lapangan kerja yang akan di Omnibus Law ini akan seperti apa," imbuhnya.
Presiden Jokowi mengatakan bahwa akan ada 82 Undang-undang yang direvisi lewat omnibus law atau penyederhanaan aturan. Jokowi menyebut informasi itu didapatnya dari Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Hal ini disampaikan Jokowi saat membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrembangnas) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020-2024. Dalam acara ini, hadir Ketua DPR Puan Maharani, para menteri kabinet Indonesia Maju dan kepala daerah.
"Omnibus law bukan lagi 74 Undang-Undang, ditambah lagi jadi 82. Kalau diajukan ke DPR satu-satu, 50 tahun tidak selesai. Jadi kami mau ajukan langsung ke DPR," ujar Jokowi di Istana Negara, Jakarta, Senin (16/12).
Jokowi mengaku telah berkomunikasi dengan Puan Maharani terkait hal ini. Bahkan, dia meminta Puan agar omnibus law 82 UU ini dapat selesai dalam waktu tiga bulan saja.
Agen Casino Terbaik - Kementerian Dalam Negeri mengingatkan masih adanya potensi polarisasi masyarakat pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Serentak 2020 mendatang.
Pelaksana tugas Dirjen Politik dan Pemerintahan Umum Bahtiar mengatakan, semua pihak mesti berperan aktif untuk mengantisipasi polarisasi masyarakat karena Pilkada 2020, utamanya pada media sosial, yang memungkinkan setiap orang membuat konten sesuai kehendaknya masing-masing.
"Hati-hati dengan produksi konflik yang ditimbulkan media sosial, ada hoaks, dan lain-lain, apalagi mendekati hari pelaksanaannya, biasanya suasana menjadi panas," kata dia di Jakarta, Minggu (15/12/2019).
Kampanye hitam atau negatif yang berpotensi memecah belah masyarakat, kata dia harus dilawan, caranya dengan membuat kampanye-kampanye positif.
"Di sinilah peran peserta Pilkada dan Parpol agar ikut serta meminimalisir suasana panas dan konflik di tengah masyarakat," kata Bahtiar seperti dikutip Antara.
Kemudian, menurut Bahtiar, politik identitas, politisasi SARA juga diduga masih akan menjadi ancaman pada Pilkada 2020 yang akan digelar di 270 daerah.
Kerja Sama Semua Pihak
Ancaman dan potensi itu kata dia perlu menjadi perhatian bersama agar bisa diantisipasi seluruh komponen bangsa, terutama bagi daerah yang akan menggelar pesta demokrasi.
"Memang butuh kerja sama semua pihak, pemerintah, penyelenggara, peserta, juga masyarakat untuk melawan ancaman Pilkada 2020 ini," ujarnya.
Agen Casino Terbaik - Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) Bambang Soesatyo yang akrab disapa Bamsoet mengingatkan kepada generasi milenial agar tidak alergi dengan politik.
"Kita berharap milenial menjadi pemilik masa depan bangsa tidak terlampau alergi kepada politik," katanya, saat acara "Milenial Fest 2019" di Balai Sarbini, Jakarta, Sabtu (14/12) seperti dikutip Antara.
Politikus Partai Golkar itu mendorong dan mengajak generasi milenial untuk paham dan melek politik.
Dia mengapresiasi cukup banyak generasi muda yang terpilih sebagai anggota DPR-DPD-MPR RI sehingga bisa sekaligus belajar tentang berpolitik.
"Ya, mereka dapat belajar dari seniornya," katanya.
Senada, anggota DPR RI Puteri Anetta Komarudin mengajak generasi muda untuk membangun politik yang berintegritas.
"Generasi muda tidak boleh anti terhadap politik karena politik. Kita hanya bisa berubah kalau orang-orang profesional, berintegritas, dan mau bekerja mengabdi kepada masyarakat ada di parlemen," katanya.
Kepada generasi milenial, sosok 24 tahun kelahiran Bandung, 21 Agustus 1993 itu mengingatkan agar tidak boleh membenarkan hal yang biasa, tetapi harus membiasakan hal yang benar.
"Teman-teman yang mau masuk politik takut di-bully teman-temannya, dikatain, jangan takut," tegas Putri.
Agen Casino Terbaik - Presiden Joko Widodo atau Jokowi hingga kini masih merahasiakan komposisi dewan pengawas KPK. Meskipun, dia mengakui, namanya sudah ada tinggal difinalisasi kemudian diumumkan.
Jokowi tak ingin salah dalam memilih Dewan Pengawas KPK. Jokowi khawatir apabila dirinya salah dalam memilih dewan pengawas, masyarakat menjadi tak puas.
"Kita jangan sampai kita keliru (memilih dewan pengawas), kemudian masyarakat ada yang tidak puas kemudian malah di-bully. Kasihan," kata Jokowi di Istana Negara Jakarta, Jumat (13/12).
Jokowi memastikan, dirinya ingin dewan pengawas betul-betul orang yang berintegritas.
"Juga sama melihat satu per satu track recordnya seperti apa, integritas semua," ucap dia.
Sebelumnya, Jokowi mengaku telah rampung menyusun nama-nama Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Saat ini, nama-nama pilihan Jokowi itu tinggal menunggu waktu untuk diumumkan.
"Sudah (nama-namanya), tapi belum (diumumkan)," ucap Jokowi kepada wartawan di Hotel Mulia Senayan Jakarta, Selasa 10 Desember 2019.
Nama dewan pengawas akan diumumkan bersamaan dengan pelantikan Komisioner KPK periode 2019-2024, pada Desember 2019. Dewan Pengawas nantinya berisi lima anggota, satu orang merangkap sebagai ketua.
Agen Casino Terbaik - Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Mahfud MD merahasiakan nama-nama Dewan Pengawas KPK. Dia menyatakan, nama-nama tersebut sudah berada di kantong Presiden Joko Widodo.
"Nama Dewas KPK sudah sampai di kantong presiden," kata Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (12/12), dikutip dari Antara.
Mahfud tidak menjawab apakah nama-nama Dewas KPK yang sudah di kantong Presiden Jokowi berasal dari kalangan akademisi, advokat atau lainnya.
"Kalau saya sebut sekarang nggak ada kejutan namanya. Pokoknya sudah ada di kantong Presiden," ujarnya.
Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara, Pratikno mengatakan nama-nama Dewan Pengawas KPK akan diumumkan pada 20 Desember 2019.
"Ya kan belum final, nanti tanggal 20 (Desember) lah final," kata Pratikno di lingkungan istana kepresidenan Jakarta, Rabu (11/12).
Namun, Pratikno enggan mengkonfirmasi nama-nama siapa saja yang masuk dalam Dewan Pengawas tersebut.
"Ya namanya belum final kok masih proses terus, namanya kan belum di-keppres-kan belum ditandatangani, jadi nanti lihat tanggal 20 (Desember)," tambah Pratikno.
Presiden Joko Widodo mengaku sudah mengantongi nama-nama anggota Dewan Pengawas KPK, namun belum mengumumkannya.
"Sudah (final), tapi belum (diumumkan)," kata Presiden Jokowi di Jakarta, Selasa (10/12).
Dewan Pengawas KPK adalah struktur baru dalam tubuh KPK berdasarkan UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK.
Dewan Pengawas antara lain bertugas untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan wewenang KPK, memberikan izin atau tidak memberikan izin penyadapan, penggeledahan, penyitaan, menyusun dan menetapkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK, menerima dan laporan dari masyarakat mengenai adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai dan lainnya.
Pasal 69A ayat (l) UU No. 19 tahun 2019 tentang Perubahan UU KPK menyatakan "Ketua dan anggota Dewan Pengawas untuk pertama kalinya ditunjuk dan diangkat oleh Presiden Republik Indonesia".
Agen Casino Terbaik - Ketua Komisi II DPR Ahmad Doli Kurnia mengatakan, pihaknya menghormati keputusan Mahkamah Konstitusi soal mantan napi korupsi diizinkan ikut dalam kontestasi pilkada. Putusan tersebut, kata dia, menjadi rujukan bagi Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk merevisi PKPU, khususnya poin terkait napi kasus korupsi.
Diketahui, dalam keputusan MK, mantan napi korupsi diizinkan ikut dalam kontestasi pilkada. Dengan sejumlah catatan, salah satunya yang bersangkutan boleh maju dalam selang waktu 5 tahun setelah menyelesaikan hukuman pidana penjara.
"Saya kira itu bisa dijadikan rujukan baru dasar hukum bagi KPU untuk melakukan perubahan dalam PKPU-nya untuk menghadapi pilkada 2020," ungkap Doli, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (11/12).
Politisi Golkar ini pun mengatakan, bahwa tidak mungkin melakukan revisi UU Pilkada di tahun 2020. Mengingat proses persiapan terkait Pilkada 2020 sudah dan tengah bergulir.
"Kalau pertanyaannya adalah apakah mungkin dilakukan revisi UU (pilkada) apalagi sekadar memasukkan itu tidak mungkin lagi. Karena Pilkada tahun 2020 ini sudah running tahapannya sudah berjalan," ujar dia.
"Kalau nanti kita membuka revisi takutnya tidak terkejar nanti dasar hukumnya pilkada 2020 nanti bisa dipertanyakan," imbuh Doli.
KPU Punya Dasar Hukum
Namun, terkait larangan bagi eks napi koruptor, putusan MK dapat menjadi dasar bagi KPU untuk merevisi PKPU.
"Kalau soal yang berkaitan dengan eks napi koruptor dengan putusan MK itu saya kira KPU sudah bisa punya dasar hukum untuk melakukan revisi kembali dalam PKPU-nya," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Nasir Djamil mengatakan, pihaknya mendukung usulan agar Badan Antikorupsi dimasukkan dalam UUD 1945. Usulan ini mulanya dilontarkan Wakil Ketua KPK Saut Situmorang.
Presiden PKS, Sohibul Iman, lanjut dia, pun telah menyampaikan bahwa jika nanti ada amandemen UUD 1945, maka Badan Antikorupsi harus masuk di dalamnya.
"Tapi ini memang butuh pengkajian karena kalau di dalam konstitusi itu, selama konstitusi tidak berubah, maka kehadiran badan antikorupsi selalu ada," ujar dia, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (10/12).
Dia mengakui bahwa usulan tersebut memang akan memantik diskusi dan perdebatan. Tapi hal ini penting sebagai bentuk komitmen terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia.
"Selama ada kekuasaan, selama itu ada potensi untuk korupsi. Karenanya memang masuk akal kemudian PKS mengusulkan agar badan antikorupsi dimasukkan dalam amandemen konstitusi," jelas dia.
Tentu jika Badan Antikorupsi kemudian disetujui untuk masuk dalam konstitusi, maka lembaga Antikorupsi semacam KPK tidak lagi berstatus ad hoc.
"Tentu saja tidak lagi, sama saja seperti lembaga lainnya dia sudah masuk lembaga negara sudah masuk yang kewenangannya diatur oleh konstitusi," tandasnya.
Sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Saut Situmorang menegaskan pentingnya dukungan regulasi bagi pemberantasan korupsi di Indonesia. Dia bahkan memandang pemberantasan korupsi perlu dimasukkan dalam konstitusi alias UUD 1945.
Hal tersebut, kata dia, jauh lebih penting dibicarakan dalam kaitan dengan amandemen UUD 1945 daripada polemik soal masa jabatan presiden. Sejauh ini, sudah ada sekitar 81 negara yang memasukkan pemberantasan korupsi dalam konstitusinya.
"Badan-badan antikorupsi ini harus masuk di dalam konstitusi negara kita. Jadi ini bicara amandemen, jangan bicara periode tiga periode dua. Itu lebih bagus," kata dia di Jakarta, Minggu (8/12).
Masuknya poin pemberantasan korupsi dalam konstitusi bakal memperkuat KPK. Terlebih dari segi sumber daya manusia (SDM) KPK saat ini masih minim.
"Penyidik kurang dari 200. Ada 20 satgas. Surat yang masuk, pengaduan yang masuk 7.000, 30 persen ada potensi korupsi," jelas dia.
"Kita seharusnya kan memenjarakan lima orang satu hari. Sampai hari ini sejak kita berdiri 2002, kita baru kurang dari 1.000 orang kita penjarain. Jadi sedikit sebenarnya yang ditindak. Masih sedikit," imbuhnya.
Selain itu, dukungan dana dari APBN akan makin besar jika pemberantasan korupsi masuk dalam konstitusi.
"Tahun ini anggaran Rp1 triliun kurang. Rp2.500 APBN kita sekarang dijaga oleh Rp1 triliun. Tidak masuk akal," tegasnya.
