Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Komisi II DPR Arwani Thomafi, minta Presiden Joko Widodo atau Jokowi menjelaskan ke publik urgensi pos jabatan baru Wakil Kepala Kantor Staf Presiden (KSP). Setidaknya, kata dia, Jokowi menjelaskan tentang kajian mendalamnya.
"Keberadaan pos baru berupa Wakil KSP perlu dijelaskan ke publik terkait urgensi pos baru tersebut. Setidaknya, keberadaan pos baru tersebut merupakan hasil kajian yang mendalam disebabkan karena kebutuhan organisasi dan dalam rangka akselerasi kerja KSP," kata Arwani kepada wartawan, Kamis (26/12).
Politikus PPP ini meminta pemerintah dapat menjelaskan secara terang atas keberadaan pos baru di KSP tersebut. Dia tak ingin agenda pemerintahan Jokowi untuk merampingkan organisasi malah bertolak belakang.
"Jangan sampai ada kesan, keberadaan pos Wakil KSP ini justru bertolak belakang dengan agenda besar Presiden Jokowi yakni semangat untuk merampingkan organisasi pemerintahan," ujarnya.
Meski begitu, keberadaan Wakil KSP yang diwujudkan penerbitan Perpres No 83/2019 merupakan bagian dari perwujudan sistem presidensialisme.
"Keberadaan KSP dan struktur di dalamnya dimaksudkan untuk menguatkan kerja-kerja Presiden. Makanya, secara normatif, sah-sah saja," tandas Arwani.
Juru Bicara Presiden, Fadjroel Rachman mengatakan penambahan jabatan wakil kepala Kantor Staf Presiden (KSP) dikarenakan pertimbangan beban kerja. Fadjroel menyebut nantinya wakil kepala staf akan membantu tugas Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko.
"(Wakil Kastaf) membantu Kastaf KSP dalam pelaksanaan fungsi delivery assurance unit. Memastikan seluruh program Presiden dan Wakil Presiden terlaksana dengan baik," ujar Fadjroel saat dikonfirmasi, Kamis (26/12).
Kendati begitu, dia tak mau mengungkap siapa sosok yang akan mengisi posisi wakil kepala staf. Menurut Fadjroel, ada perbedaan tanggung jawab antara kepala staf dan wakilnya dalam membantu tugas Jokowi.
"Wakastaf menangani delivery assurance unit, sedangkan Kastaf menangani policy (kebijakan)," jelasnya.
Agen Casino Terbaik - Staf Khusus Presiden Bidang Hukum Dini Purwono menyebut Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tak perlu menunggu peraturan presiden (perpres) terbit untuk menjalankan tugasnya.
Menurut dia, lima dewan pengawas bisa langsung bekerja sejak dilantik Presiden Joko Widodo atau Jokowi.
"Sebetulnya Dewas sudah bisa bekerja karena sudah punya kewenangan berdasarkan UU (UU Nomor 19 tahun 2019 tentang KPK)," ujar Dini saat dikonfirmasi, Selasa (25/12/2019).
Dini memastikan bahwa perpres yang akan mengantur tentang pembentukan organisasi pelaksana dewan pengawas lembaga antirasuah itu akan segera terbit. Namun, dia belum mengetahui secara pasti kapan Jokowi akan menerbitkan perpres itu.
"Perpres itu nanti hanya akan (mengatur) pembentukan organ pelaksana pengawas oleh Dewas. Jadi hal-hal yang bersifat teknis," jelas dia.
Seperti diketahui, Jokowi telah menunjuk lima dewan pengawas KPK yang berasal dari berbagai latar belakang, Jumat 20 Desember 2019. Mereka yakni, Tumpak Panggabean, Albertina Ho, Artidjo Alkostar, Harjono, dan Syamsuddin Haris.
Tegakkan Kode Etik
Syamsuddin menuturkan, Dewan Pengawas KPK saat ini masih cuti dan menunggu Peraturan Presiden (Perpres) Jokowi. Dewas KPK diperkirakan mulai aktif pada Januari 2020.
"Soal tata kerja organisasi segala macam yang mungkin nanti dalam bentuk Peraturan Presiden, itu belum ada," kata dia di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin 23 Desember 2019.
Adapun tugas dewan pengawas yaitu mengawasi dan memberikan izin atau tidak memberikan izin beberapa penindakan KPK.
Selain itu, dewan pengawas juga akan menegakkan kode etik pimpinan dan pegawai KPK.
Agen Casino Terbaik - Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto akan menemui Menhan Filipina Delfin Lorenzana. Salah satu yang akan dibahas dalam pertemuan tersebut yakni soal warga negara Indonesia (WNI) yang disandera kelompok teroris pimpinan Abu Sayyaf di wilayah Filipina Selatan.
Dua nelayan asal Indonesia yang disandera berhasil dibebaskan di Sulu, Filipina Selatan pada Minggu, 22 Desember 2019 pagi. Saat ini tersisa satu orang WNI yang masih disandera kelompok Abu Sayyaf.
"Pak Prabowo akan bertemu dengan Menhan Filipina di Manila beberapa hari ke depan untuk membahas hal tersebut, sekaligus berterimakasih karena telah membantu pembebasan 2 orang nelayan Indonesia," kata Juru Bicara Menhan, Dahnil Anzar Simanjuntak saat dikonfirmasi, Selasa (24/12/2019).
Dalam kesempatan itu, menurut Dahnil, Prabowo juga akan membicarakan langkah-langkah agar penyanderaan terhadap nelayan Indonesia tidak terjadi lagi.
"Juga bicara tindak lanjut berikutnya terkait dengan langkah-langkah untuk mencegah kembali terulang penculikan-penculikan terhadap nelayan Indonesia, termasuk dengan Malaysia," ungkap Dahnil.
Mantan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah itu menegaskan, Prabowo akan berkunjung ke Filipina setelah perayaan natal. "Kemungkinan tanggal 26 atau 27 Desember 2019 beliau akan ke Manila," ucap Dahnil.
Terus Diburu
Sebelumnya, Menteri Koordinator bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud Md mengatakan, masih ada satu lagi WNI yang belum berhasil dibebaskan. Dia menegaskan, pemerintah bekerja sama dengan Filipina terus memburu kelompok Abu Sayyaf.
"Abu Sayyaf masih membawa satu, masih membawa satu lagi, sedang diburu," kata Mahfud di kantornya, Jakarta, Senin (23/12/2019).
Dia meminta untuk menunggu saja. "Ya kita tunggu sajalah," jelas Mahfud.
Dia pun mengutarakan dua WNI yang selamat akan segera diterbangkan ke Jakarta. "Perkembangannya positif. Dua sudah siap diterbangkan ke Jakarta. Lagi cek kesehatan," tukasnya.
Agen Casino Terbaik - Anggota Dewan Pengawas KPK Syamsudin Haris mengimbau agar para Pimpinan KPK yang masih rangkap jabatan dapat mengundurkan diri.
"Iya sebaiknya tentu tidak (rangkap jabatan), karena bagaimanapun itu kan soal kesadaran saja," kata Syamsudin di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (23/13).
Kendati begitu, dia menyebut sebenarnya tidak terdapat aturan yang pasti terkait rangkap jabatan. Diketahui pimpinan KPK, Firli Bahuri masih menjabat struktural di Polri sebagai Analisis Kebijakan Utama Badan Pemelihara Keamanan Polri.
Sedangkan Nawawi Pomolanggo mengaku telah mengajukan pengunduran diri dari sebagai hakim Pengadilan Tinggi Denpasar ke Mahkamah Agung (MA).
"Sebetulnya tidak hitam putih demikian, tidak ada juga dinyatakan sejauh yang saya baca tapi ini menyangkut kesadaran personal saja," papar dia.
Berdasarkan UU Nomor 19 Tahun 2019 Pasal 29 huruf i dijelaskan bahwa untuk dapat diangkat sebagai Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi harus melepaskan jabatan struktural dan/atau jabatan lainnya selama menjadi anggota Komisi Pemberantasan Korupsi.
Sedangkan, Kapolri Idham Aziz menyatakan berdasarkan Pasal 29 UU nomor 30 tahun 2002 sebagaimana telah diubah dengan UU nomor 19 tahun 2019 tentang Komisi Pemberantasan Korupsi, seorang anggota Polri tidak harus mundur dari kesatuan, tetapi cukup melepaskan jabatan struktural di kepolisian.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo atau Jokowi telah melantik lima orang pimpinan dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka adalah Firli Bahuri, Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nurul Ghufron, dan Nawawi Pomolango.
Agen Casino Terbaik - Komisioner KPK Firli Bahuri cs dituntut untuk menuntaskan kasus korupsi dengan kerugian negara yang besar seperti BLBI dan Century. Menurut politikus PKS Indra, jika Firlis cs bisa menuntaskan dua kasus itu, maka keraguan masyarakat akan sedikit memudar.
"Harapan besar pemberantasan korupsi menjadi progresif. Century, BLBI, e-KTP itu salah satu (kasus yang) menyangkut lingkaran kekuasaan. Dan mudah-mudahan empat tahun ke depan (Firli cs) amanah. Tanggung jawab menanti mereka," katanya di kawasan Wahid Hasyim, Jakarta Pusat, Sabtu (21/12).
Hal senada dikatakan politikus Gerindra Hendarsam Marantoko. Menurutnya, tunggakan kasus-kasus dengan kerugian negara yang besar harus menjadi agenda utama para komisioner lembaga antirasuah yang baru saja dilantik Presiden Jokowi di Istana Kepresidenan, pada Jumat, 20 Desember 2019 kemarin.
"Memang banyak tunggakan perkara besar yang menjadi agenda pokok KPK saat ini. Kasus century itu terang benderang. Itu merupakan suatu gebrakan kalau (pimpinan) KPK (yang baru melakukan signifikansi dalam pemberantasan korupsi," ujarnya.
Apalagi, kasus korupsi BLBI, Century, dan e-KTP disinyalir melibatkan banyak pejabat negara. Jika Firli cs mampu mengungkapnya, maka narasi pelemahan KPK dengan dipimpinnya Firli akan sedikit menghilang.
"Kasus BLBI itu perampokan terencana. Century itu pelaku utamanya masih belum terang. Kalau mereka bisa melakukan upaya tindakan ini saya rasa bisa menjawab," tutup Hendarsam.
Agen Casino Terbaik - Sekretaris Jendral Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengaku akan membicarakan ulang terkait posisi Wakil Gubernur DKI Jakarta yang saat ini masih kosong dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) sebagai mitra koalisinya.
"Itu kan ada persoalan subjektifitas di antara kita dan PKS, kita kan pernah mengatakan bahwa kita akan menyerahkan kepada PKS tetapi juga kan sudah lama kita menyerahkan ini pada PKS, jadi kita akan bicarakan ulang kepada teman-teman PKS," ungkapnya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (20/12).
Menurut dia, sejauh ini PKS belum mengajukan nama-nama cawagub itu ke Gerindra untuk dibahas. "Belum, saya nunggu dari PKS, Gerindra menyampaikan nama empat nama ke PKS, kemudian PKS belum mengajukan," imbuhnya.
Padahal Gerindra, jelas dia, sudah mengajukan sebanyak empat nama kandidat calon wakil gubernur DKI Jakarta ke PKS. Keempat nama itu, yakni Wakil Ketua Umum Gerindra Ferry Juliantono, Ketua DPP Partai Gerindra Ahmad Riza Patria, anggota Dewan Penasihat Partai Gerindra Arnes Lukman dan Sekda DKI Jakarta Saefullah.
"Januari kan katanya mau dipilih. Kita sudah lama serahkan pada PKS, kan setahun lebih proses itu berlangsung," katanya.
Dia pun mengaku akan melakukan pertemuan dengan Presiden PKS Sohibul Iman sore ini. Namun, dia tidak menjelaskan apa yang akan dibahas keduanya dalam kesempatan tersebut.
"Saya sore nanti akan bertemu Pak Sohibul. (Mau bahas apa?) Nggak tahu, saya mau ketemu saja."
Sementara itu, ditemui secara terpisah, politisi senior PKS, Hidayat Nur Wahid menegaskan pihaknya bakal terus memperjuangkan agar kadernya menduduki kursi orang nomor dua di DKI Jakarta itu.
"PKS mempunyai calon-calon yang kualifikasinya sehingga memadai tinggal memang ini permasalahan yang kita lihat ujung akhirnya seperti apa. Tapi PKS tentu partai politik yang mempunyai marwah dan sekaligus mempunyai kader," ujar dia.
Menurut dia, sah-sah saja jika Gerindra yang mengusulkan empat nama kandidat Wagub. Meskipun demikian, sikap dan hak PKS juga harus dipertimbangkan dengan matang. PKS sendiri sudah mengajukan dua nama, yakni Agung Yulianto dan Ahmad Syaikhu untuk menempati posisi tersebut.
"Bagaimana bentuknya saya kira belum selesai dan kita tunggu saja perkembangan berikutnya. Karena apakah PKS akan menerima empat nama itu. Dari empat nama itu mana nanti yang akan disaring atau kemudian PKS juga tetap pada sikap semulanya itu masih dalam proses," terang dia.
Sementara terkait informasi pertemuan antara Sekjen Gerindra Ahmad Muzani dan Sohibul Iman, dia enggan memberikan komentar. "Wah enggak tahu. Bisa ditanya Pak Muzani pastinya," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Menko Polhukam Mahfud Md mengatakan, Indonesia masih menghadapi persoalan dalam penyusunan aturan hukum. Ini disampaikan Mahfud saat memberikan sambutan dalam diskusi yang diadakan oleh Gerakan Suluh Kebangsaan dengan tema Merawat Semangat Hidup Berbangsa.
"Problem kita itu sekarang dalam membuat aturan hukum, itu sering kacau balau. Ada hukum yang dibeli, pasal-pasalnya dibuat karena pesanan, itu ada. Undang-undang yang dibuat karena pesanan, Perda juga ada. Disponsori oleh orang-orang tertentu agar ada aturan tertentu," kata Mahfud di Hotel Arya Duta, Jakarta, Kamis (19/12).
Dia pun menyebut, sekarang ini banyak aturan yang tumpang tindih antara satu dengan yang lain.
"Sehingga, Presiden sekarang membuat apa yang disebut omnibus law," jelas Mahfud.
Dia pun juga menyinggung soal penegakan hukum, masih dianggap tidak memenuhi unsur keadilan.
"Rasa keadilan sering ditabrak oleh formalitas-formalitas hukum. Oleh otoritas-otoritas yang mengatakan, kamu berpendapat begitu, kami kan yang memutuskan, misalnya. Lalu timbulah rasa ketidakadilan," tukasnya.
