Agen Casino Terbaik - Presiden Joko Widodo sempat berkelakar soal pelukan hangat antara Ketua Umum NasDem Surya Paloh dengan Ketua Umum PKS Sohibul Iman. Jokowi menyinggung hal itu saat menghadiri HUT ke-55 Partai Golkar beberapa waktu lalu.
Saat acara Puncak Kongres dan perayaan HUT ke-8 Partai NasDem, Paloh meminta agar Jokowi berbicara. Usai mengucapkan permintaan tersebut, Paloh berucap ingin memeluk orang nomor satu di negeri ini.
"Ingin saya peluk lebih erat tapi tidak bisa," sebut Paloh di Jiexpo Kemayoran, Jakarta Pusat, Senin (11/11).
Setelah itu Paloh turun podium mendekati Jokowi. Paloh yang mengenakan jas hitam terlihat merangkul sambil mempersilakan Jokowi naik ke atas.
Masalah Kecemburuan
Saat berbicara Jokowi pun kembali menyampaikan soal pelukan Paloh ke Sohibul.
"Urusan rangkulan Bang Surya dan Pak Sohibul itu hanya masalah kecemburuan. Masalah kecemburuan karena memang saya tidak pernah dirangkul seerat itu," tuturnya.
"Tetapi sehabis saya menyampaikan sambutan saya akan peluk erat Bang Surya, lebih erat dari beliau memeluk Pak Sohibul Iman," tambahnya disambut tawa dan tepuk tangan.
Benar saja, ketika turun podium menuju tempat duduknya, Jokowi disambut Paloh. Kedua tokoh itu berpelukan erat sambil tertawa. Mereka lalu duduk bersebelahan.
Agen Casino Terbaik - Tiga mantan petinggi PKS Anis Matta, Fahri Hamzah dan Mahfuz Siddik menjadi nahkoda Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia. Ketum Gelora Anis Matta tidak memungkiri, melahirkan Gelora karena punya konflik dengan PKS.
"Saya tidak menafikkan bahwa kami punya konflik dulu di PKS ya. Ini ada Pak Fahri juga di sini. Ini fakta yang tidak bisa kami ingkari," kata Anis Matta di kawasan Kemang, Jakarta Selatan, Minggu (10/11).
Meski begitu, Anis tak ingin terbentuknya Gelora sebagai bentuk pelampiasan. Dia menyebut, punya visi besar ketika berada di PKS dan akan direalisasikan di Gelora.
"Kami tidak bekerja dengan latar sakit hati. Pada dasarnya semua narasi yang kami kembangkan di sini sudah saya kembangkan dulu sejak saya masih di PKS, baik sebagai sekjen maupun dulu sebagai presiden partai," ucapnya.
Gelora Beda dengan PKS
Anis menambahkan, narasi lama yang ada di PKS dulu bakal diperkuat di Gelora. Sehingga, dirinya punya visi besar ketika konflik terjadi hingga hengkang dari PKS.
"Narasi yang sama sudah kami kembangkan sebelumnya. Karena memang ini menjadi salah satu titik perbedaan yang fundamental. Terutama di masalah keterbukaan," pungkas eks Presiden PKS itu.
Gelora telah memperkenalkan struktur organisasinya. Anis Matta sebagai ketua umum partai. Fahri Hamzah sebagai wakil ketua umum. Sementara Mahfuz Siddik didaulat sebagai sekretaris jenderal partai.
Agen Casino Terbaik - Menteri BUMN Erick Thohir mengajak Arya Sinulingga sebagai Staf Khusus BUMN. Arya diketahui merupakan eks Juru Bicara Tim Kampanye Nasional Jokowi-Ma'ruf yang dipimpin Erick selama Pilpres 2019.
Arya, yang juga menjabat sebagai Ketua DPP Perindo, menurut Erick telah mengundurkan diri dari posisi tersebut. Dia akan mengemban tugas dalam bidang komunikasi publik.
Erick mengangkat empat staf khusus baru di BUMN. Selain Arya, mereka adalah Prof. Muhammad Ikhsan, Prof. Nanang Pamuji, dan Anhar Adel. Pengangkatan itu telah disetujui Presiden Joko Widodo dan aturan yang berlaku.
"Empat Staf Khusus yang diangkat ini, akan membantu saya secara profesional dan tentunya tidak akan tumpang tindih dengan jajaran pejabat atau pegawai yang sudah ada di Kementerian BUMN. Mereka malah akan membantu agar akselerasi yang kita lakukan dapat on the track dan sesuai target yang ditetapkan," jelas Erick kepada wartawan, Sabtu (9/11).
Staf Khusus dari Kalangan Akademisi dan Profesional
Staf khusus yang ditunjuk Erick adalah akademisi dan profesional. Mereka diharapkan memberikan saran dan pertimbangan terkait hal-hal yang bukan merupakan bidang tugas unsur-unsur organisasi kementerian.
Erick menunjuk Prof. Muhammad Ikhsan sebagai staf khusus yang memberikan masukan terkait makro ekonomi. Dia adalah Guru Besar Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia dan mantan Staf Khusus Wapres Jusuf Kalla
Masukan dari Stafsus BUMN
Sementara, Prof. Nanang Pamuji, Profesor di Universitas Gajah Mada ini akan memberikan masukan dan saran agar BUMN membangun manajemen talenta dan meningkatkan inovasi di era disrupsi.
Sedangkan Anhar Adel, akan membantu Menteri BUMN terkait hubungan lembaga dan dengan Kementerian sehingga sinergi dengan institusi lain terus terjaga.
Agen Casino Terbaik - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menilai pelaksanaan pilkada secara langsung harus dievaluasi. Pilkada langsung memiliki banyak kekurangan.
Menanggapi itu, Wakil Ketua MPR Ahmad Basarah menilai pandangan itu perlu dikaji para anggota DPR. Sehingga, kata dia, bisa mencari solusi pelaksanaan pilkada.
"Saya kira pandangan itu yang harus dikaji untuk sama-sama mencari solusi terbaik agar prinsip negara demokrasi tetap berjalan tetapi demokrasi itu bukan cuma sekedar proses tapi juga output," kata Basarah di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (8/11).
Basarah menilai semua pihak baiknya bisa memberikan pandangan soal pelaksanaan pilkada apakah melalui pilkada langsung atau tidak langsung.
"Ini saya kira perlu respon dan tanggapan serta diskursus oleh seluruh pihak bukan hanya dari Kemendagri maupun DPR, tapi juga seluruh masyarakat luas perguruan tinggi dan dunia pers memberikan tanggapan, dan masukan untuk sampai pada kesimpulan mana cara memilih pemimpin daerah yang terbaik. apakah melalui sistem perwakilan di DPRD atau secara langsung seperti ini atau bersifat selektif," ungkapnya.
Tito Nilai Pilkada Langsung Banyak Mudarat
Sebelumnya, Mendagri Tito Karnavian meminta sistem pemilihan kepala daerah (Pilkada) secara langsung untuk dikaji ulang. Dia mempertanyakan, apakah sistem pemilihan langsung tersebut masih relevan hingga sekarang.
"Kalau saya sendiri justru pertanyaan saya adalah, apakah sistem politik pemilu Pilkada ini masih relevan setelah 20 tahun," ujar Tito di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (6/11).
Tito menilai, sistem pemilihan secara langsung banyak mudaratnya. Dia mengakui ada manfaatnya terkait partisipasi politik, tetapi biaya politiknya terlalu tinggi hingga memicu kepala daerah terpilih melakukan tindak pidana korupsi.
"Kita lihat mudaratnya juga ada, politik biaya tinggi. Kepala daerah kalau enggak punya Rp30 miliar, mau jadi Bupati mana berani dia. Sudah mahar politik," ucapnya.
Agen Casino Terbaik - Jaksa Agung ST Burhanuddin menyampaikan sejumlah hambatan penyelesaian kasus pelanggaran HAM berat. Salah satu hambatan itu adalah belum adanya pengadilan HAM ad hoc untuk memutus kasus-kasus tersebut.
"Penyelidikan yang dilakukan oleh Komnas HAM sifatnya pro justisia sehingga perlu izin dari ketua pengadilan. Dan juga diperiksa serta diputus perkaranya oleh pengadilan ad hoc yang sampai saat ini belum terbentuk," kata Burhanuddin dalam rapat kerja dengan Komisi III DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (7/11).
Kejadian Pelanggaran HAM Sudah Lama
Selain itu, kata Burhan, sulit bagi Kejaksaan Agung untuk mencari alat bukti pelanggaran HAM. Pasalnya pelanggaran hak asasi manusia sudah terjadi begitu lama.
"Sulitnya memperoleh alat bukti peristiwa pelanggaran HAM berat masa lalu karena tempus delicti sudah lama, locus delicti sudah berubah, alat bukti sulit diperoleh dan hilang atau tidak ada," ungkapnya.
Burhan mengatakan, ada yang bisa dilakukan untuk mencapai kepastian hukum soal penanganan pelanggaran HAM berat. Caranya adalah dengan peninjauan kembali regulasi ketentuan penyelesaian perkara.
"Lalu mewujudkan rekonsiliasi dalam bentuk kebijakan hukum yang tidak bertentangan dengan UUD 1945 dan instrumen HAM secara universal," ujarnya.
Dia menjelaskan, terdapat 15 kasus yang ditangani oleh Kejaksaan Agung. Dari 15 itu, tiga kasus diklaim sudah berhasil diselesaikan yakni kasus Timor Timur 1999, kasus Tanjung Priuk 1984 dan peristiwa Abepura pada tahun 2000.
12 Perkara HAM Belum Selesai
Sementara 12 perkara HAM yang belum diselesaikan yaitu sebelum UU nomor 26 tahun 2000 meliputi peristiwa 1965, peristiwa penembakan misterius (Petrus), peristiwa Trisakti, Semanggi I dan Semanggi II, penculikan dan penghilangan orang secara paksa, peristiwa Talangsari, peristiwa simpang KKA, peristiwa rumah Gedong tahun 1989, peristiwa dukun Santet, ninja dan orang gila Banyuwangi 1998.
"Setelah UU nomor 26 tahun 2000 ada peristiwa Wasior, peristiwa Wamena, peristiwa Jambu Kepuk dan peristiwa Paniai 2014," ucapnya.
Kejaksaan Agung pada 2016 lalu telah melakukan koordinasi intensif. Hasilnya enam berkas penyidikan pelanggaran HAM berat belum bisa ditingkatkan ke tahap penyidikan karena tak memenuhi syarat formil dan materiel.
"Enam berkas penyelidikan peristiwa pelanggaran HAM berat itu yakni peristiwa Trisakti, kerusuhan Mei, peristiwa penghilangan orang secara paksa, Talangsari, penembakan misterius dan peristiwa 1965," tandasnya.
Agen Casino Terbaik - Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyindir Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang bertemu dengan Presiden PKS Sohibul Iman beberapa waktu lalu. Sindiran Jokowi dilontarkan saat membuka pidato di HUT ke-55 Partai Golkar. Jokowi saat itu menyapa para elite partai koalisi yang hadir di acara tersebut.
Jokowi pun menceritakan sempat bertanya kepada Surya Paloh maksud dari pertemuan itu. Namun, kata Jokowi, Paloh ogah menjawab.
"Tadi di holding saya tanyakan ada apa, tetapi nanti dijawabnya nanti di lain waktu dijawab. Saya berhak bertanya dong karena beliau masih berada di koalisi pemerintah," kata Jokowi yang disambut tawa para hadirin di Hotel Sultan, Jakarta, Rabu (6/11).
Jokowi juga menyindir wajah Surya Paloh lebih cerah dari biasanya. Menurut Jokowi, kecerahan itu setelah pertemuan Surya Paloh dengan Sohibul Iman.
"Wajahnya cerah setelah beliau berdua berangkulan, saya tidak tahu maknanya apa, tetapi rangkulannya tidak seperti biasanya, tidak pernah saya dirangkul oleh Bang Surya seerat merangkul Pak Sohibul Iman," katanya.
Sejumlah tokoh menghadiri acara partai beringin. Mulai dari Presiden RI Joko Widodo dan Wapres Ma’ruf Amin. Jokowi mengenakan batik biru gelap dan Maruf kuning gelap. Keduanya datang berbarengan pukul 19.00 WIB.
Jokowi dan Maruf duduk satu meja dengan Ketum Golkar Airlangga Hartarto dan Wakorbid Pratama Golkar Bambang Soesatyo. Mereka sesekali tampak ngobrol. Tampak pula Agung Laksono, Akbar Tandjung dan Aburizal Bakrie.
Kemudian, ada Ketum NasDem Surya Paloh, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, Waketum Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono, Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto Politisi PKS Aboe Bakar Alhabsyi dan Ketum PAN Zulkifli Hasan.
Selanjutnya ada Mensesneg Pratikno, Menteri Sosial Agus Gumiwang, Menpora Zainudin Amali dan Jubir Kepresidenan Fadjroel Rahman. Hadir pula mantan Wapres Jusuf Kalla.
Paloh Sempat Bantah Pertemuan Bahas Koalisi
Sebelumnya, Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh pada Rabu (30/10) menyambangi DPP PKS. Surya Paloh bertemu langsung dengan Presiden PKS Sohibul Iman. Elite parpol ini terlihat sangat akrab walau keduanya berbeda. Seperti diketahui NasDem bergabung dalam pemerintahan sedangkan PKS menjadi partai oposisi.
Banyak yang berspekulasi jika pertemuan NasDem dan PKS untuk membangun koalisi. Namun Surya Paloh mengatakan, pertemuan dengan PKS belum membahas membangun koalisi. Karena, antara Partai NasDem dan PKS hanya ingin membangun pendidikan politik di Indonesia.
"Belum, belum ada (ingin buat koalisi), itu belum, kita bahas proses pendidikan politik dulu," katanya di kantor DPP PKS, Jakarta Selatan, Rabu (30/10).
Ada juga yang menduga pertemuan NasDem dengan PKS untuk Pemilu Presiden 2024 nanti. Namun, Surya Paloh menepis anggapan kunjungannya ke DPP PKS, terkait konsolidasi koalisi untuk Pemilu Presiden 2024.
"Mengenai 2024 masih lama sekali. Kami doakan semoga seluruh keluarga besar PKS sehat semua, energi positifnya menonjol demikian juga NasDem. Dengan motivasi ini kami lihat apa yang bisa dilakukan bersama," kata Paloh.
Agen Casino Terbaik - Wakil Ketua Badan Legislasi (Baleg) DPR Willy Aditya mengatakan pihaknya tidak akan terlalu banyak mengesahkan Rancangan atau Revisi Undang-undang (RUU) dalam satu tahun. Kata dia, Baleg hanya menargetkan 30-35 RUU per tahun untuk disahkan.
Dia merinci dari mana saja jumlah tersebut. Dari keseluruhan Komisi per tahun ditargetkan hanya 22 RUU, ditambah lima sampai enam RUU inisiatif pemerintah serta inisiatif anggota DPR dan Baleg lima sampai enam RUU.
"Kalau secara normatif, kita mencoba distribusikan itu, tiap komisi dibikin usulan dua RUU per komisi, artinya 2 X 11 itu ada sekitar 22, lalu dari pemerintah 5-6. Ada inisiatif pribadi anggota dan Baleg sendiri sekitar 5-6. Sekitar 30-35 RUU, sifatnya yang reguler tahunan," kata Willy di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (5/11).
Willy mengatakan pihaknya sekarang tak lagi fokus pada kuantitas RUU yang disahkan. Menurutnya, sekarang lebih difokuskan pada kualitas RUU.
"Kita sudah mulai bergeser dari proses transisi demokrasi kepada pelembagaan demokrasi itu sendiri maka kemudian ketika sudah bergeser tersebut, maka basis pekerjaan-pekerjaan kita harus bergeser," ungkapnya.
Bagi Willy yang terpenting adalah menghasilkan harmonisasi RUU. Serta menghasilkan RUU yang memberikan kepastian hukum dan memberikan kesejahteraan rakyat.
"Peraturan perundang-undangan yang paling penting kan harmonis bahwa tujuan berbangsa bernegara itu gimana kepastian hukum, gimana keamanan, gimana kesejahteraan terpenuhi. Masalah jumlah perundang-undangan kan kemudian bisa ikuti proses," ucapnya.
