Agen Casino Terbaik - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani menegaskan partainya belum memutuskan mendukung atau tidaknya Presiden Joko Widodo atau Jokowi mengeluarkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) terkait Undang-undang Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Kata dia, Gerindra baru memutuskan dukungan jika sudah membaca Perppu tersebut.
"Harus baca dulu kalaupun kalau keluar itu Perppu-nya bunyinya apa bagaimana memperkuat atau memperlemah," kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (9/10).
Kendati demikian, Wakil Ketua MPR ini menegaskan Perppu adalah hak prerogatif presiden. Sebab itu, Gerindra menyerahkan sepenuhnya pada Jokowi.
"Kan beliau kepala negara itu kekuasaan presiden yang agak sulit diintervensi itu wilayah subjektif presiden," ungkapnya.
Sebelumnya, pemerintah belum memutuskan menerbitkan Perppu untuk membatalkan revisi Undang-Undang KPK. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengatakan, penerbitan Perppu merupakan opsi terakhir.
"Saya kira sangat penting itu, jalan terakhir ya," ujar JK di kantornya Jl Medan Merdeka Barat, Selasa (8/10).
Saat ini, pemerintah menunggu hasil judicial review atau uji materi UU KPK di Mahkamah Konstitusi (MK). Uji materi UU KPK sudah dilayangkan mahasiswa dan sidang perdana telah digelar pada Senin (30/9).
"Masih ada jalan yang konstitusional yaitu judicial review di MK. Itu dulu," ucapnya.
Agen Casino Terbaik - Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (PP Muhammadiyah) Sunanto mengusulkan, Presiden Jokowi sedianya melakukan 'cek ombak' ke publik saat proses pemilihan kandidat menteri. Uji publik calon menteri baiknya dilakukan sebelum Jokowi dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia periode 2019-2024.
Dalam satu diskusi bertemakan 'Jokowi di Pusaran Kepentingan, Minta Ini Minta Itu' di Cikini, Jakarta Pusat, Sunanto mengatakan, masa transisi ini merupakan waktu terbaik melibatkan publik dalam memilih pembantunya di kabinet.
Ia mafhum, dalam memilih menteri ada banyak suara dan sodoran nama dari partai pendukung. Namun, situasi itu tak perlu dirisaukan jika Jokowi melibatkan publik.
"Harusnya Jokowi sudah maintenance membagi porsi. Lalu oposisi, apakah bakal dibagi jatah atau tidak. Kekuatan sipil jangan dianggap remeh. Manuver tim pendukung juga akan memberatkan Jokowi memilih pembantu presiden," kata Sunanto, Selasa (8/10).
Ia menambahkan, keuntungan Jokowi melakukan uji publik calon menteri di kepemimpinannya yang kedua agar ada deteksi dini mana yang sejalan dengan kebijakan pemerintah, dan begitu sebaliknya.
Lagi pula, menurut Sunanto, keuntungan melibatkan publik saat ini untuk memperjelas narasi kebangsaan Jokowi saat menjabat kedua kalinya sebagai Presiden.
"Harusnya dia sekarang confident bagaimana narasi kebangsaan ke depan Jokowi harus bediri di atas segala-galanya," tandasnya.
Usulan Sunanto itu bertolak belakang dengan mantan Caleg PDIP Kapitra Ampera. Aktivis 212 sekaligus politisi PDIP mengingatkan, Jokowi tak melulu mengakomodasi usulan publik.
Menurutnya, setiap masyarakat memiliki kepentingan berbeda-beda dan akan mustahil hal tersebut dijadikan acuan dasar dalam menentukan kebijakan. Kapitra menuturkan, Jokowi bisa saja terjebak oleh segala kepentingan masyarakat dan dampaknya tidak efisiensi kinerja.
"Semua punya kepentingan, tapi kepentingan tertinggi kepentingan konstitusi, kalau berdasarkan opini presiden tidak bisa bekerja. Masukan publik ada mekanismenya, itu masuknya ke perwakilan rakyat, dia (Jokowi) menjalankan hak konstitusi," kata Kapitra.
Agen Casino Terbaik - Ketum Gerindra Prabowo Subianto dijagokan mengisi kursi Menteri Pertahanan di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Penawaran itu sebagai 'bargaining' Gerindra gabung dengan koalisi pemenang Pilpres 2019.
Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan (PSPK) Unpad, Muradi menilai, peluang Prabowo menjabat Menhan sangat berat. Sebab, kata dia, jabatan tersebut sudah tentu milik parpol pemenang pemilu.
"Itu kan jatahnya pemenang, jatahnya partai pemenang. Kan ada 3 kementerian yang jatahnya partai pemenang, pertama Mendagri, kedua Menlu, ketiga Menhan itu jatahnya PDIP. Jadi kalau Pak Prabowo ingin jatah itu, ya dia enggak ngukur diri. Menhan harus yang satu pemikiran dan nyaman sama presiden," jelas Muradi.
Muradi menegaskan, Jokowi tak akan main-main memberikan posisi Menhan. Menhan, kata Muradi, harus orang yang benar-benar dipercaya oleh Jokowi.
Muradi menjelaskan, pertama Menhan harus orang kepercayaan presiden, kedua dipahami dan direstui oleh parpol pemenang pemilu yakni PDIP. Ketiga tidak punya rekam jejak yang aneh-aneh, yang akan memicu masalah secara bangsa dan negara.
"Keempat dia bisa memahami materi fungsi sebagai Menhan, dari empat itu Pak Prabowo enggak gitu. Dia pernah dekat dengan kelompok-kelompok radikal, buat kita sebagai suatu negara agak kerepotan. Jangan main-main dengan posisi Menhan, Mendagri, Menlu, karena kalau presiden lagi enggak ada, mereka yang berkuasa," tambah Muradi.
Siapa Sosok Menhan yang Pas?
Muradi pun punya penilaian sendiri sosok Menhan yang harusnya dipilih oleh Jokowi nantinya. Salah satunya, usia Menhan tak boleh terlalu tua.
"Yang pasti mantan tentara, bisa mantan Panglima, Kasad, yang pasti saya curiga bukan Pak Prabowo, itu hanya sebagai bargain beliau lah (minta Menhan)," tambah Muradi.
Dia menambahkan, anak muda lebih pas jadi Menhan. Sebab dengan begitu, bisa nyambung dengan dinamika politik yang ada saat ini. Karena tantangan ke depan bidang pertahanan bukan sekadar mengelola ancaman, tapi mengelola negara.
"Bukan yang konvensional. Butuh figur yang lebih fresh," tutur Muradi.
"Paling enggak enggak jauh pensiunnya, baru, kurang dari lima tahun, masih banyak ada nama Gatot, Moeldoko, kemudian Mulyono," tutur dia.
Posisi Pas untuk Prabowo
Muradi menilai, kursi Wantimpres sudah pas untuk seorang Prabowo. Jika di kabinet, Prabowo tak mesti masuk, bisa menyodorkan kader Gerindra.
"Bisa di Wantimpres, atau kader yang masuk kan gitu, tergantung maunya dimana, bisa lembaga lain yang lebih strategis. Gabungnya Pak Prabowo ini penting juga, tapi bukan sebagai operasional," terang dia.
Muradi juga menjelaskan, saat ini Jokowi belum menunjuk siapa sosok yang akan menjabat Menteri Pertahanan. Menurut dia, hal itu masih akan didiskusikan dengan partai politik.
"Belum, masih timbang-timbang, harus parpol pemenang pemilu," tutup Muradi.
Menolak Wantimpres
Sumber dari elite Gerindra menyebut, Jokowi awalnya menawarkan menteri pertanian dan kepala badan koordinasi penanaman modal atau BKPM. Kursi untuk oposisi demi menjaga stabilitas politik kepemimpinan Jokowi-Ma'ruf lima tahun ke depan.
Jokowi menilai hal ini sesuai dengan apa yang sering difokuskan oleh Gerindra dan Prabowo. Di antaranya kedaulatan pangan dan ekonomi kerakyatan. Edhy Prabowo menjadi orang yang disebut paling pantas disorongkan jadi Mentan. Bahkan, sambil berkelakar, sudah ada pembicaraan 'Sertijab' antara Mentan Amran Sulaiman dan Edhy Prabowo.
Namun Gerindra, merasa tak tertarik dengan tawaran itu. Apalagi posisi Wantimpres, disebut bukan posisi yang strategis untuk Prabowo.
"Wantimpres itu tugasnya hanya menasihati presiden. Belum tentu juga nasihatnya diterima oleh presiden," kata sumber yang juga dekat dengan Prabowo ini.
Gerindra lebih tertarik posisi Menteri Pertahanan dalam kabinet. Bukan tanpa alasan, Prabowo selama ini juga memiliki perhatian besar pada bidang pertahanan. Dalam beberapa debat Capres misalnya, Prabowo menyoroti soal pertahanan. Mulai dari persediaan amunisi, hingga lemahnya pertahanan nasional.
Demi Bintang Empat Di Pundak
Ada satu harapan lagi. Sumber ini menyebutkan, pengangkatan Prabowo sebagai menteri pertahanan juga diikuti gelar jenderal kehormatan untuk mantan Pangkostrad itu. Dengan demikian bukan lagi Letnan Jenderal Purnawirawan, tapi Jenderal Kehormatan. Dengan empat bintang.
Soal jenderal kehormatan ini bukan hal baru, Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) juga mendapat jenderal bintang empat kehormatan saat menjadi menteri.
Tahun 2004, saat era Megawati Soekarnoputri, pemerintah memberikan gelar jenderal bintang empat kehormatan pada Menkopolkam Hari Sabarno dan Kepala BIN AM Hendropriyono. Di era Gus Dur, Agum Gumelar pun mendapat gelar jenderal kehormatan. Dulu ada kebiasaan memberikan gelar jenderal penuh bagi para purnawirawan yang diangkat menjadi menteri. Hal ini tak dilakukan lagi di era SBY.
"Pak Prabowo sudah setuju kalau menteri pertahanan," kata petinggi Gerindra tersebut.
Anggota Dewan Pembina Gerindra Habiburokhman mengelak, soal tawar menawar jabatan menteri di kabinet Jokowi-Ma'ruf. Dia mengaku belum mendengar apabila Prabowo ingin jabatan Menhan.
Dia juga menolak bicara soal posisi yang diminta Gerindra di kabinet. Sebab menurut dia, antara Gerindra dan Jokowi belum bicara apa, berapa dan siapa.
"Setahu saya enggak ada itu (kursi Menhan), enggak ada pernyataan itu ya," kata Habiburokhman.
Agen Casino Terbaik - Kepala Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia ( LIPI) Syamsuddin Haris mengatakan, Presiden Joko Widodo harus menentukan momen yang tepat, apabila ingin menerbitkan peraturan pemerintah pengganti undang-undang (perppu) terkait UU KPK hasil revisi.
Syamsuddin mengatakan, titik tolaknya adalah tanggal 17 Oktober 2019.
"Sebab, itu satu bulan sesudah 17 September, di mana disepakati DPR dan Pemerintah UU KPK hasil revisi. Pilihan yamg baik bagi Pak Jokowi adalah menunggu tanggal 17 Oktober, perppu bisa dilakukan setelahnya. Nah setelahnya itu kapan? Bisa sebelum dan sesudah pelantikan presiden," ujarnya dalam diskusi di Erian Hotel, Jakarta, Minggu (6/10/2019).
Syamsuddin menyarankan Jokowi bisa menerbitkan perppu setelah pelantikan presiden dan wakil presiden. Sebab, jika perppu KPK diterbitkan sebelum pelantikan, bisa menimbulkan potensi gejolak yang berisiko mengganggu pelantikan.
"Memang yang paling aman sesudah pelantikan presiden, tapi sebelum pembentukan kabinet. Itu waktu yang paling pas, setelah 17 Oktober dan setelah pelantikan presiden. Mengapa? Pertama, demi mengamankan pelantikan. Kedua, apabila perppu dilakukan setelah pelantikan, Pak Jokowi legitimasinya lebih kuat karena dapat mandat politik baru," ujar dia.
Syamsuddin memandang, Presiden Jokowi juga bisa memanfaatkan momen pembentukan kabinet sebagai posisi tawar dengan partai politik agar mendukung penerbitan perppu.
"Presiden punya bergaining position yang kuat menghadapi partai politik sehingga kita sebagai publik mesti bersabar. Tapi, ya, saya ingin optimis bahwa presiden nanti bisa menerbitkan perppu setelah pelantikan dan sebelum penyusunan kabinet," ungkap Syamsuddin.
Lebih lanjut, Syamsuddin menyebutkan, ada tiga opsi jika Presiden Jokowi ingin menerbitkan perppu KPK.
Pertama, perppu yang membatalkan UU KPK hasil revisi. Kedua, perppu yang menangguhkan implementasi UU KPK hasil revisi dalam jangka waktu tertentu agar UU KPK hasil revisi bisa diperbaiki.
"Dan ketiga yang isinya menolak atau membatalkan sebagian pasal yang disepakati antara DPR dan pemerintah. Poin saya, apabila presiden misalnya takut dengan pilihan pertama, beliau bisa pilih yang lain," katanya.
Agen Casino Terbaik - Aksi 'mengalah' Gerindra untuk duduk sebagai Ketua MPR RI diberi sinyal menguatkan partai pimpinan Prabowo Subianto itu, mendapatkan tempat di kabinet Joko Widodo mendatang. Namun, Anggota Dewan Pembina Partai Gerindra Habiburokhman membantahnya.
"Jadi kita jauh sekali menempatkan kader ke sana sebagai menteri atau tidak. Belum ada pembicaraan soal itu menurut kami. Soal MPR kemarin, Pak Prabowo hanya ingin menunjukkan, di dalam konteks pemilihan Ketua MPR, kita ingin menunjukan tak ada pragmatis. Jadi periode ini kita kompak," kata Habiburokhman di bilangan Menteng, Jakarta, Sabtu (5/10).
Dia menuturkan, Gerindra juga tidak menyetor nama-nama kadernya sebagai menteri. Hanya menyetorkan lima pokok pikiran yang langsung ditulis oleh Prabowo.
"Kita tidak ada. Arahan Pak Prabowo terakhir, kita menyumbangkan lima pokok pemikiran. Pertama tentang bagaimana kita bisa berdaya dalam sumber daya alam, pokok pikiran mengenai sumber daya air, pokok pikiran sumber daya energi, keempat soal pemerintahan yang bersih, kelima soal pertahanan yang kuat. Itu Pak Prabowo bikin paper tertulis diserahkan ke Pak Jokowi," ungkap Habiburokhman.
Dia menuturkan, bahwa sejauh ini Gerindra masih belum menentukan apakah akan masuk ke kabinet atau tidak.
"Kayaknya belum," tutupnya.
Agen Casino Terbaik - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Amanat Nasional (PAN) Saleh Partaonan Daulay menegaskan, partainya akan berada dibarisan oposisi dari pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) periode 2019-2024. Namun, kata dia, PAN akan jadi oposisi yang konstruktif.
"Kita tetap oposisi konstruktif ya," kata Saleh pada wartawan, Jumat (4/10).
Saleh menjelaskan, PAN akan tetap mengkritisi pemerintahan Jokowi. Namun, PAN akan mendukung jika kebijakan Jokowi bagus untuk rakyat.
"Tapi kalau pemerintahan tidak benar tentu kita akan koreksi, kita kritik," ungkapnya.
"Itu semuanya juga untuk kepentingan pemerintah dan kepentingn rakyat, jadi kita akan berada pada posisi seperti itu," ucapnya.
Diberitakan sebelumnya, Partai Amanat Nasional (PAN) telah menyatakan berada di luar pemerintahan. Ketua Dewan Kehormatan PAN Amien Rais menyebut, PAN tidak bakal berada dalam kabinet Presiden Joko Widodo.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan membenarkan PAN bakal berada di luar pemerintahan. Sebab, banyak yang meminta PAN untuk menjadi oposisi. Zulkifli pun mengakui, pihaknya tak mungkin berada dalam barisan pemerintah karena sudah banyak partai mengusung. Dia menyatakan, meski menjadi oposisi PAN tetap mendukung pemerintahan Jokowi-Ma'ruf.
"Jadi kita mendukung saja, tidak pakai syarat. Kita dukung saja agar Pak Jokowi pemerintah sukses. Apalagi menghadapi persoalan-persoalan berat seperti sekarang ini," kata Zulkifli di kawasan Pluit, Jakarta Utara, Jumat (23/8).
Agen Casino Terbaik - Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) telah resmi menunjuk Bambang Soesatyo sebagai Ketua. Bamsoet terpilih secara musyawarah mufakat.
Di detik-detik terakhir, Gerindra memutuskan untuk mundur dari pertarungan ketua MPR. Sebelumnya, hanya tinggal fraksi Gerindra dari sepuluh fraksi yang tidak mendukung Bambang Soesatyo dari Partai Golkar.
Gerindra meminta waktu untuk konsultasi sehingga pelantikan pimpinan MPR ditunda hingga pukul 21.00. Pimpinan Fraksi Gerindra, Ahmad Muzani, Ahmad Riza Patria, Sufmi Dasco Ahmad bertemu Prabowo Subianto di Kertanegara, Jakarta Selatan.
Gerindra ternyata konsultasi Ketua Umum Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri. Hasil konsultasi tersebut, Gerindra setuju untuk memilih ketua secara musyawarah mufakat.
"Hasil konsultasi bapak Prabowo Subianto dengan ibu Hj Megawati Soekarnoputri presiden RI kelima, maka bapak Prabowo dan ibu Megawati bersepakat untuk kepentingan lebih besar, kami bersepakat untuk terus menjaga MPR dalam forum musyawarah, dalam memutuskan berbagai kebijakan penting dalam membangun bangsa dan negara," kata Ketua Fraksi MPR Ahmad Riza Patria dalam sidang paripurna MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (3/10).
Kemudian Ketua MPR Sementara Abdul Wahab Dalimunthe yang juga pimpinan sidang, menjelaskan delapan fraksi MPR dan satu kelompok DPD telah sepakat mendukung Bambang Soesatyo dari Golkar sebagai ketua MPR.
"Fraksi sudah setuju bapak Bambang Soesatyo sebagai ketua MPR?" tanya Abdul kepada Riza.
"Kami Fraksi partai Gerindra telah sepakat dan setuju mengusung pak Bambang Soesatyo," jawab Riza.
Kemudian, Abdul mengetok palu tanda sahnya Bambang Soesatyo terpilih sebagai ketua MPR. Bamsoet tinggal menunggu pembacaan sumpah jabatan yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Agung Hatta Ali.
"Oleh karena itu dengan persetujuan Gerindra secara musyawarah mufakat dan aklamasi bapak Bambang Soesatyo terpilih menjadi ketua MPR," kata Abdul.
