Agen Casino Terbaik - Calon Wakil Presiden nomor urut 01 Ma'ruf Amin mengaku belum ada komunikasi langsung dengan Sandiaga Uno. Hal tersebut menanggapi wacana rekonsiliasi antara kedua kubu pasangan calon presiden peserta Pilpres 2019.
Sebelumnya, calon Wakil Presiden nomor urut 02 itu mengatakan, telah berusaha menghubungi Ma'ruf Amin melalui 17 orang agar bisa bertemu. Namun, Ketua MUI itu membantah hal tersebut.
"Siapa? Itu siapa? Belum ada. Kita buka kita siap untuk bertemu," kata Ma'ruf di kantor MUI, Jakarta Pusat, Selasa (7/5).
Dia menegaskan, selalu membuka pintu kepada Sandiaga jika ingin bertemu. Menurutnya rekonsiliasi itu dibutuhkan untuk menyatukan dua kubu. Namun, Ma'ruf kembali menegaskan belum ada sama sekali upaya Sandiaga menghubunginya.
"Saya siap gitu untuk bertemu, enggak ada yang hubungi kita," tutupnya.
Sementara itu, Sandiaga mengaku belum mendapatkan waktu yang tepat untuk bertemu dengan Ma'ruf. Dia mengatakan sudah menantikan pertemuan dengan sang kiai sejak delapan bulan lalu.
Saat ini, Sandiaga tengah mengupayakan pertemuan tersebut. Caranya melalui 17 orang sebagai penghubung antara Sandiaga dengan Ma'ruf. Serta, Sandiaga bisa komunikasi langsung. Tetapi, belum bisa terjadi karena Ma'ruf, kata dia, belum menyediakan waktu.
"Mungkin ada 17 orang yang mencoba tapi saya kan bisa berhubungan langsung dengan pak Yai (Kiai Ma'ruf), pak belum menyediakan waktu nanti kita coba cari waktu yang pas," kata Sandiaga di kediamannya, Kebayoran baru, Jakarta Selatan, Sabtu (4/5).
Agen Casino Terbaik - Pasca Pemilu 2019, langkah politik Presiden Jokowi menjadi sorotan. Beberapa kali, calon presiden nomor urut 01 itu melakukan pertemuan dengan beberapa elite politik.
Yang menjadi perhatian adalah bertemu elite dari Partai Amanat Nasional atau PAN dan Partai Demokrat. Bahkan berencana ingin bertemu dengan Capres Prabowo Subianto.
Jokowi ingin suhu politik nasional tak lagi hangat. Soal hasil Pilpres 2019, Jokowi juga mengajak semua pihak agar menunggu hasil resmi dari Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Semuanya sabar, menunggu penghitungan resmi dari KPU," kata Jokowi.
Berikut ulasan mengenai langkah politik Jokowi usai Pemilu 2019:
1. Jokowi Bertemu Zulkifli Hasan di Istana
Beberapa hari setelah pencoblosan pada 17 April 2019, ada momen pertemuan yang sempat jadi sorotan. Pertemuan antara Presiden Jokowi dengan Ketua MPR Zulkifli Hasan menjadi perbincangan publik. Pertemuan digelar usai pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Maluku di Istana Negara Jakarta, Rabu (24/4) lalu.
Banyak dugaan muncul, paling santer adalah soal isu merapatnya PAN ke pemerintah. Namun isu berkembang itu ditepis Zulkifli Hasan. Ia mengaku membahas beberapa hal, salah satunya persoalan pemilihan umum (Pemilu) 2019. Dia mengeluhkan durasi Pemilu yang begitu lama hingga delapan bulan.
"Ya kalau silaturahmi kan pasti banyak yang kami bicarakan. Soal pemilu terlalu lama sampai delapan bulan, habis energi," ujar Zulkifli.
Zulkifli mengatakan perlu dilakukan perubahan Undang-Undang Nomor 7 tentang Pemilu. Menurutnya, alangkah lebih baik jika pelaksanaan pesta demokrasi lima tahunan berlangsung sekitar 1,5 bulan saja. "Nanti harus mengubah undang-undangnya agar pemilu itu ya sebulan setengah. Masa berantem disuruh undang-undang sampai delapan bulan," katanya.
2. Undang AHY ke Istana
Kamis (2/5) sore pekan lalu, pertemuan Presiden Jokowi dengan Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) juga jadi sorotan. Bahkan secara khusus Presiden Jokowi mengundang AHY ke Istana.
Spekulasi yang berkembang juga sama, muncul isu Presiden Jokowi ingin mengajak Demokrat merapat ke pemerintah. Namun, menurut Agus pertemuan itu hanya sebatas silaturahmi.
"Kita juga selalu harus bisa membangun semangat menjadi bagian besar mewujudkan Indonesia semakin baik," ujar Agus kepada wartawan usai bertemu Jokowi.
Agus menilai, semangat saat ini yang perlu diwujudkan bersama-sama adalah keinginan agar Indonesia ke depan semakin baik. Di pertemuan itu, dia juga memberikan beberapa masukan kepada Jokowi usai Pemilu 2019. "Ini adalah sebagai silaturahmi. Silaturahmi harus dilakukan dengan komunikasi, tidak harus bicara komunikasi politik," tuturnya.
Jokowi dan AHY juga sepakat untuk menghormati proses penghitungan Pemilu 2019 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU). "Memang sempat dibahas, kita harap pasca-17 April 2019, mudah-mudahan semua bisa tenang, sabar melihat situasi, perkembangan dan sama-sama menjadi masyarakat yang dewasa dalam hal demokrasi," ujarnya.
3. Ingin Bertemu Prabowo
Sebelum bertemu dengan Zulkifli dan AHY, Jokowi juga pernah berkeinginan ingin bertemu dengan Capres Prabowo Subianto. Bahkan Jokowi telah memerintahkan orang-orang terdekatnya untuk menjembatani pertemuan.
"Tadi siang saya kirim utusan untuk bertemu dengan beliau ya agar kita bisa berkomunikasi dan kami bisa bertemu sehingga rakyat melihat Pemilu kemarin sudah selesai dengan lancar, aman, damai sehingga tidak ada hal apapun," kata Jokowi dua pekan lalu.
Sejauh ini, pertemuan Jokowi dengan Prabowo belum terlaksana pasca pemilu.
Agen Casino Terbaik - Puluhan Lora (sebutan putra kiai) se-Madura menggelar pertemuan tertutup di rumah Ketua PBNU Saifullah Yusuf (Gus Ipul) di Surabaya. Mereka bertemu dan sepakat untuk menjaga perdamaian dan persatuan umat pasca Pilpres 2019.
"Ada beberapa kesepakatan yang kami ambil dalam pertemuan kali ini. Intinya para lora sepakat bersatu demi kepentingan aswaja, kepentingan umat, kepentingan rakyat dan memperkokoh ukwah," kata Gus Ipul, usai pertemuan yang digelar di rumah yang ada di kompleks The Gayungsari, Surabaya itu, Sabtu (4/5).
Gus Ipul mengatakan, para Lora yang hadir melihat bahwa perbedaan dukungan dalam Pilpres adalah sebuah rahmat, bahwa ulama meski berbeda pendapat tetap bersatu. Karenanya, sesuai arahan ulama, para Lora juga bersepakat untuk melawan berita hoaks, provokasi yang memecah belah umat.
"Kami hanya akan mengikuti gerakan yang direstui dan dikendalikan oleh para kiai," kata Gus Ipul.
Sementara itu, dalam kesempatan ini Gus Abdurrozaq Sholeh, dari Pesantren Bahrul Ulum, Jombang yang juga hadir dengan tegas menyatakan bahwa Pilpres sudah selesai dan meminta seluruh santri tetap tenang.
"Saya mengimbau masyarakat tidak perlu ikut gerakan people power yang digagas Amien Rais. Saya pendukung utama 02, tapi tidak akan mendukung gerakan Amien Rais. Kami para Gus dan Lora hanya akan ikut gerakkan dalam kendali kiai, bukan Amien Rais," kata Gus Abdurrozaq.
Sementara itu, Ketua Ikatan Gus Gus Indonesia (IGGI), Ahmad Fahrur Rozi (Gus Fahrur) mengatakan, para Lora se Madura yang berkumpul kali ini juga sepakat untuk mengembangkan virus kebaikan dan kedamaian dalam menyambut bulan Ramadan.
"Para Lora akan bertemu kembali dalam beberapa hari ke depan untuk menindaklanjuti hasil pertemuan ini. Prinsipnya kami akan mengawal dan mendukung penuh hasil keputusan KPU. Umat harus tetap tenang," kata dia.
Para lora yang bertemu adalah mereka yang pada Pilpres 2019 adalah pendukung 01 dan sebagian pendukung 02. Mereka yang hadir di antaranya Lora Soleh Masduki, Bangkalan; Lora Hasyim Zubeir Bangkalan; Lora Zamzami Mahrus, Sampang; Lora Amin bin Syafi' Sampang; Lora Syaiful bin Jafar, Sampang; serta Lora Saiful Rohim Sahuri, Sampang.
Selain itu juga Lora Zaid Kayyis, Sampang; Lora Ali bin Usman, Sampang; Lora Najmudin, Sampang; Lora Jafar Fauzi, Pamekasan; Lora Madzkur bin Awwaf, Sumenep; serta beberapa Lora lainnya. Selain itu juga hadir Gus Abdurrozaq Sholeh pesantren Bahrul Ulum, Jombang.
Agen Casino Terbaik - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) Said Aqil Siraj mengatakan, banyak pihak yang mengaku sebagai ulama, namun seringkali membuat perpecahan. Padahal, tugas ulama sejatinya mengayomi masyarakat.
"Peran ulama dalam hal ini memelihara masyarakat, mengayomi masyarakat, menunjukkan jalan yang benar," kata Said di Hotel Kartika Chandra, Jakarta Selatan, Jumat (3/5).
Tak ada ulama yang membuat orang berpikir pesimis, lanjut Said, apalagi menakut-nakuti jemaahnya. Dengan begitu, ia menyayangkan banyaknya ulama yang justru memaksa masyarakat untuk berpikir seperti pola pikir mereka.
Menurutnya, perilaku seperti itu mengarah pada perpecahan. Karena, dalam paksaan itu banyak klaim yang cenderung mengarah ke fitnah terhadap golongan tertentu. Sifat yang seperti itu tak punya dasar untuk disebut sebagai ulama atau pemuka agama Islam.
"Karena para ulama selalu memberikan contoh bicara yang benar, tidak pernah bohong tidak pernah mengadu domba, tidak fitnah apalagi ujaran kebencian," ujarnya.
Dalam sambutannya itu, Said meminta semua pihak untuk memahami arti ulama yang sesungguhnya, terutama bagi masyarakat. Mereka harus bisa memilih ceramah atau perkataan dari para pemuka agama.
Ulama yang baik adalah yang mengikuti ajaran Nabi Muhammad SAW. Dalam dakwahnya, Rosulullah mengedepankan pendekatan yang lembut dan baik. Sehingga mengajak orang baik melalui cara yang baik pula.
"Makanya, jangan ikuti jangan dengarkan omongan orang ke sana kemari yang menimbulkan permusuhan dan dosa besar," pungkasnya.
Multaqo ini dihadiri oleh ulama sepuh Kiyai Maimun Zubair (Mbah Moen), Habib Lutfi bin Yahya, Said Aqil Siraj, TGB Turmudi Badarudin, Kiyai Anwar Iskandar, Nasaruddin Umar, Maskuri Abdulillah, Kiyai Masdar F Mas'udi, Habib Salim Jindan dan lainnya.
Agen Casino Terbaik - Sejumlah partai politik menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Pemilu 2019. Kamis (2/5) kemarin merupakan hari terakhir parpol melaporkan pengeluaran dana kampanye ke KPU.
Dari 16 parpol yang menjadi peserta Pemilu 2019, ada lima partai yang memiliki dana kampanye paling besar. Dana tersebut berasal dari sumbangan caleg serta pihak perorangan. Berikut lima parpol dengan dana kampanye paling besar.
1. Dana Kampanye PDIP Rp 345,02 Miliar
Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan ( PDIP) merupakan partai politik yang memiliki dana kampanye besar. Saat menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU), dana yang dilaporkan sebesar Rp 345,02 miliar.
Dana kampanye itu berasal dari sumbangan caleg. Adapun pengeluaran dipakai untuk mencetak alat peraga kampanye (APK), transportasi serta sosialisasi kepada masyarakat.
"Kami PDI Perjuangan Laporan Awal Dana Kampanye kita sebesar Rp 106.750.833.809, sampai hari ini total penerimaan dan pembiayaan kita itu sebesar Rp 345.025.077.816," kata Bendahara Umum Partai PDIP Olly Dondokambey, Rabu (1/5).
2. Golkar Rp 307 Miliar
Partai Golkar melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) sebesar Rp 307 miliar. Sementara ini dana kampanye Golkar paling besar setelah PDIP. Dana kampanye Golkar berasal dari sumbangan perorangan sebesar Rp 100 juta serta badan usaha non pemerintah sebesar Rp 395 juta.
"Dana penerimaan awal itu, dana penerima itu Rp 307 miliar. Terus pengeluaran kita juga Rp 307 miliar. Dari caleg itu Rp 235 miliar, total. (Masing-masing caleg) tentatif sih. Ada yang paling kecil Rp 100 juta, karena nggak kampanye sama sekali. Ada yang paling besar sekitar ada yang Rp 2 miliar sampai Rp 3 miliar," kata LO Partai Golkar untuk KPU, Imran.
3. Nasdem Rp 259 Miliar
Partai Nasional Demokrat (NasDem) telah melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Selasa (30/4). Dana kampanye yang dilaporkan sebesar Rp 259 miliar. Dana kampanye NasDem paling besar setelah PDIP dan Golkar.
Dana sebesar itu berasal dari caleg serta kas partai. "Sekitar Rp 80 miliar bersumber dari keuangan parpol dan sisanya, Rp 177 miliar, itu dari caleg kami. Jadi kalau mau dirata-rata, saya kira normal, caleg-caleg yang sedang bertarung di Pemilu 2019 ini paling tinggi sekitar Rp 4 miliar untuk satu caleg," kata Wasekjen NasDem Dedy Ramanta.
4. Demokrat Rp 190 Miliar
Partai Demokrat juga melaporkan dana kampanye ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) pada Kamis (2/5). Dana kampanye Demokrat sebesar Rp 190 miliar.
Dana tersebut bersumber dari keuangan partai dan sumbangan caleg. "Kami menyerahkan dokumen lengkap secara umum biaya yang kami keluarkan untuk kampanye kami yaitu total Rp 190 M, Rp 180 M dari caleg itu sendiri sisanya partai dan perseorangan yang sumbang," kata Sekjen Demokrat, Hinca Panjaitan.
5. PKB Rp 142 Miliar
Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menyerahkan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Pemilu 2019 kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dana kampanye yang dilaporkan sebesar Rp 142 miliar.
Sumber dana tersebut dari sumbangan caleg serta beberapa pihak seperti perorangan ataupun badan usaha non pemerintah. "Dari caleg Rp 133 milliar, ada sumbangan dari pihak lain perseorangan itu Rp 1,3 miliar. Kemudian sumbangan pihak lain dari badan usaha non pemerintah kita mendapat sampai Rp 7 miliaran," kata Wakil Bendahara Umum PKB Bambang Susanto di Ruang Sumba, Hotel Borobudur, Jakarta Pusat, Rabu (1/5).
Agen Casino Terbaik - Pemilu 2019 telah usai. Tidak hanya para capres-cawapres yang tengah menunggu penghitungan resmi KPU, tapi juga para caleg yang bertarung dalam Pemilu 2019.
Sebagian dari mereka pesismis bisa lolos ke DPR. Alasannya karena Pemilu 2019 itu panjang dan melelahkan. Belum lagi butuh biaya yang besar.
Ada beberapa politikus populer terancam tidak lolos ke DPR di Pemilu 2019. Mengapa? Berikut penjelasan mereka :
1. Eva Sundari
Eva Kusuma Sundari, polikus senior PDI-P mengaku tidak lolos ke Senayan untuk periode 2019-2024. Eva mengatakan dirinya tidak lolos ke DPR kerena persaingan ketat diinternal PDIP.
Eva maju dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Timur VI meliputi wilayah Kediri, Tulungagung, dan Blitar. Eva mengatakan caleg PDIP yang lolos ke DPR dari Dapil VI yakni Guruh Soekarnoputra, Arterian Dahlan dan Sri Rahayu.
"Enggak lolos, faktornya karena kurang suara," kata Eva.
Sebelumnya Eva Kusuma pernah menjadi anggota DPR periode 2009-2014, di Komisi III yang menangani Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, Kejaksaan Agung Republik Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Politikus senior PDIP kembali menjadi anggota DPR periode 20142019, ia menjabat anggota DPR Komisi XI - Keuangan, Perencanaan Pembangunan, Perbankan.
2. Ferdinand Hutahaean
Ketua Divisi Hukum dan Advokasi Partai Demokrat Ferdinand Hutahaean juga terancam tidak lolos ke Senayan. Ferdinand sudah memprediksi jika dirinya tidak akan lolos di Pileg 2019. Karena itu dirinya tidak mentargetkan lolos untuk menjadi anggota DPR.
"Saya tidak suka dengan demokrasi yang mahal seperti sekarang, makanya saya turun sangat terbatas dan hanya bentuk pengabdian kepada partai turut serta menyumbang suara ke partai. Jadi sejak awal saya sudah tahu kalau saya tidak lolos, karena saya tidak mau mengikuti pola demokrasi yang mahal ini," kata Ferdinand kepada merdeka.com
Ferdinand sendiri maju dari Partai Demokrat, dari daerah pemilihan (Dapil) Jawa Barat V yang meliputi wilayah Kabupaten Bogor.
3. Kapitra Ampera
Kapitra Ampera caleg PDI-P mengaku pesemis bisa melaju ke Senayan. Kapitra yang maju dari daerah pemilihan (Dapil) Riau II menduga ada kecurangan di mana suara yang diterima turun dari yang ditargetkan mencapai 280 ribu.
"Karena ada kecurangan ya sekarang adalah antara 70 ribu sampai 80 ribu suara. Boleh jadi (tidak lolos) 50:50 lah, bisa juga tambah berkurang terus. Kemungkinan enggak masuk," kata Kapitra kepada merdeka.com.
Namun Kapitra masih menunggu hasil rekapitulasi suara dari KPU dan tetap optimis dirinya bisa lolos ke Senayan menjadi anggota DPR.
4. Jansen Sitindaon
Ketua DPP Partai Demokrat Jansen Sitindaon yang juga caleg Demokrat dari daerah pemilihan (Dapil) Sumatera Utara III pesimis akan lolos ke Senayan. Dapil Sumut III meliputi wilayah Asahan, Kota Tanjung Balai, Kota Pematangsiantar, Simalungun, Pakpak Bharat, Dairi, Karo, Kota Binjai, Langkat, dan Batu Bara.
"Data C I yang aku terima potensi tidak lolosnya lebih besar daripada lolos," kata Jansen kepada merdeka.com.
Jansen bercerita alasan dirinya tidak lolok ke Senayan karena dampak dari Pilpres 2019, di mana Dapilnya cenderung memilih Jokowi daripada Prabowo. Sehingga caleg yang mendukung paslon 02 kalah suara dibandingkan caleg 01. Alasannya lainnya karena biaya politik yang mahal. "Aku masuk caleg dhuafa, caleg miskin alias tidak ada uang," jelas Jansen.
Agen Casino Terbaik - Memperoleh suara yang cukup signifikan pada Pemilu 2019, membuat musisi Ahmad Dhani berpeluang untuk melenggang ke Senayan menjadi wakil rakyat. Namun demikian, posisinya masih belum aman lantaran ia masih harus berebut perolehan suara dengan dua rekan separtai.
Pada pemilihan legislatif (Pileg) DPR, suami Mulan Jameela bertarung di Dapil 'neraka' Surabaya-Sidoarjo. Wakil Ketua Partai Gerindra Jatim Hadi Dediansyah mengatakan, saat ini jatah kursi DPR RI untuk Dapil 1 Surabaya-Sidoarjo diperebutkan tiga calon, yakni Bambang Haryo, Ahmad Dhani Prasetyo dan Rahmad Muhajirin.
"Ketiganya memiliki peluang yang sama," ujarnya, Selasa (30/4).
Ia menambahkan, untuk Dapil 1 Partai Gerindra mendapatkan jatah satu kursi. Dia sementara mengaku belum bisa mengkalkulasi berapa jumlah suara pasti untuk ketiganya. Namun ia hanya bisa memastikan jika suara tertinggi yang akan mendapatkan jatah kursi ke Senayan.
"Untuk siapanya, kita menunggu siapa diantara ketiganya yang paling tinggi. Nanti ia lah yang ke Senayan. Standarnya di Dapil satu, kita sudah di atas 8 persen. Ya dikorelasikan saja. Kalau 100-200 ribu suara kita sudah tembus. Cuma ini kan penghitungan secara personalnya masih belum final," tegasnya.
Sebelumnya, Ahmad Dhani sendiri pernah mengakui meski berada di dalam penjara, dia masih dapat berkonsolidasi dengan para relawan untuk melakukan kampanye Pemilu Legislatif.
Suami Mulan Jameela ini mendekam di penjara karena kasus ujaran kebencian. Dhani kini berada di Rutan Klas 1A Surabaya, medaeng, Sidoarjo, karena mengikuti proses persidangan ujaran idiot dalam vlog yang dibuatnya di Surabaya beberapa waktu lalu.
